oleh

Lahan Translok Oeteas Disengketakan, Warga Siap Tempuh Jalur Hukum

RADARNTT, Rote Ndao – Ratusan hekter lahan pertanian Taransmigrasi Lokal (Translok) Oeteas Desa Lengguselu Kecamatan Rote Selatan kebupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur(NTT) kini menjadi cerita yang tak berkesudahan, pasalnya lahan pertanian dengan luas ratusan hekter  dengan hasil pertanian yang telah menghidupkan ekonomi rumah tangga warga yang ditempati dilokasi tersebut, serta 100 unit rumah hunian yang dibanun Pemerintah, kini disengketakan oleh pihak yang menyamakan dirinya sebagai hak milik atas lahan translok tersebut, hal ini diunkapkan oleh  salah satu tokoh masyarakat Desa Lengguselu Yedi Sanu saat dijumpai media ini dikediamannya,Selasa, 08/08/2017.

Menurut Yedi, beberapa warga hunian daerah Traslok Desa Lengguselu mengungkapkan kekesalannya dimana wilayah Translok Oeteas yang berada di dusun pokodanon, yang telah di bangun oleh Dinas Nakertran Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2015 silam, kini tinggal cerita, pasalnya wilayah translok  sebagai lahan pertanian dan 100 unit rumah hunian, di tinggal pemiliknya lantaran status lokasi Oeteas lahan pertanian dan perumahan yang di bangun pemerintah untuk masyarakat Desa lengguselu tersebut di sengketakan.

Sementara itu sekretaris Desa Lengguselu dan juga adalah salah satu tokoh masyarakat di Dusun pokodanon Mesak Deku, ketika dimintai komentarnya terkait dengan persoalan tersebut mengatakan wilayah translok yang di sengketakan tersebut adalah wilayah desa lengguselu ,

Menurutnya Mesak, warga Translok hanya minta kepada pihak penegak hukum bahwa masalah lokasi Translok oeteas Dusun pokodanon suda di eksekusi pada Tahun 2000 setelah Tahun 2002 Rote Ndao dimerdekakan untuk berdiri sendiri,sehingga Tahun 2004 pemerintah programkan untuk bangun daerah tranmigrasi lokal, dari situ pemerintah berkoordinasi dengan pihak Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi mengenai lokasi oeteas ini di ajukan dan di terima oleh pemerintah dan dalam Tahun 2004 itu juga dilakukan pendataan dilapangan untuk di bangun perumahan dan daerah pertanian.

Untuk diketahui Tahun 2005 konsultan perencana selesai dengan Tugasnya dan diberikan kepada dinas Nakertrans untuk dikaji lagi dan disepakati lagi dengan tokoh adat dan desa tetangga Lidabesi,karena masalah oeteas tersebut perkaranya dimenangkan oleh Isak Letik melawan kristofel jeremias Amalo sehingga dengan berjalannya waktu Isak Letik tidak cepat meminta pihak pengadilan untuk mengeksekusi lahan tertersebut maka di khawatirkan perkara akan kembali dari nol, sehingga Isak letik ajukan permohona eksekusi kepada pihak pengadilan Negeri Kupang maka pada tanggal 26 Februari 2000 dilakukan eksekusi ,dengan demikian  tanah tersebut milik Isak Letik.

Dan ketika ada program untuk bangun translok beliau dengan relahati menyerahkan tanah Oeteas tersebut kepada pihak pemerintah untuk dijadikan wilayah transmigrasi lokal ,jadi daerah translok tersebut di bangun tahun 2005 .Dan mulai tanggal 15 Desember 2005, masyararakat masuk ke rumah-rumah sebnyak 100 unit kepala keluarga.

Lanjut Mesak, dalam perjalanan waktu pihak dari desa lidabesi mengadakan pemagaran pada daerah translok yang dilakukan oleh keluarga Amalo sehingga dari sejak itu sampai hari ini hasil pertanian di lokasi tersebut dikuasai oleh keluarga Amalo. Pihak masyarakat desa lengguselu atas kesepakatan bersama telah menyerahkan persoalan ini ke sesepuh tokoh masyarakat desa Lengguselu, yakni David Saudale dan Marten Detan untuk di tindaklanjuti atau dilaporkan ke pihak penegak hukum dan sekaligus sebagai kuasa hukum dari pihak Isak Letik.

menurut Mesak Deku sebagai warga transmigrasi mereka suda diperlakukan tidak benar sehingga harapannya terhadap persoalan ini agar segera disikapi oleh pihak penegak hukum dan menurutnya yang bertanggung jawap dalam persoalan ini adalah keluarga Amalo dalam hal ini junus Amalo cs.

Kuasa hukum warga Translok David saudale, saat dihubungi media ini via telepon genggamnya membenarkan hal tersebut, menurutnya persoalan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian pada bulan September  2016 lalu,dan diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian(SPK) Polres Rote Ndao.

“ ada tanda bukti pelaporan. Dan  Senin 06/08/2017 kemarin saya  sudah cek di Mapolres Rote Ndao dan sudah ada surat pemberitahuan penyidikan dan penyelidikannya, sehingga  diharapkan dalam waktu dekat akan di tindak lanjuti ke pihak kejaksaan Negeri Rote Ndao supaya bisa diketahui jelas status hukumnya,” pungkas Saudale (Tony/RN).

Komentar