oleh

Propam Mabes Polri Didesak Ambil Alih Penyidikan Kasus Dugaan Pungli OTT Kasat Reskrim Polres Manggarai

RADARNTT, Denpasar – Praktisi Hukum menilai ada kejanggalan dalam penanganan Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Propam Polda NTT terhadap Kasat Reskrim Polres Manggarai AKP. Aldo Febrianto yang diduga sedang menerima suap dan/atau melakukan pungutan liar terhadap sebuah Perusahaan BUMD. Kapolda NTT harus menjelaskan ke publik mengapa sejumlah kejanggalan OTT Propam Polda NTT bisa terjadi.

Hal tersebut disampaikan Petrus Salestinus pada, Selasa (12/12/2017).

Menurutnya,  dari kasus OTT ini tim Propam Polda NTT berhasil mengamankan barang bukti dan pelaku dalam masa penangkapan 1 x 24 jam.

Karena itu, kata pengacara senior ini, pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat harus segera diamankan melalui tindakan kepolisian berdasarkan pengembangan pemeriksaan sesaat setelah terjadi OTT untuk waktu 1 x 24 jam sesuai ketentuan KUHAP.

Dia menjelaskan, pelaksanaan OTT versi Propam Polda NTT, telah memunculkan sejumlah kejanggalan bahkan berbeda dengan standar OTT yang dilakukan KPK dan OTT Bareskrim Mabes Polri.

Dimana ketika pelaku di OTT, katanya, maka dalam waktu 1 x 24 jam pelaku yang di OTT langsung diberi status tersangka dan ditahan disertai dengan pengembangan kasus berupa tindakan penggeledahan  di sejumlah tempat untuk dipolice line, termasuk sejumlah barang bukti disita disertai dengan penangkapan terhadap pelaku lain sebagai hasil pengembangan kasus.

“Setidak-tidaknya pihak pemberi suap atau yang dipungli ikut diamankan karena sama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana atau kejahatan korupsi”, ujar Petrus.

Menurutnya, ada beberapa kejanggalan yang dilakukan polda NTT. Pertama, Iptu. Aldo Febrianto belum diberi status tersangka dan belum dilakukan penahanan.

Kedua, si pemberi suap atau sipemberi pungli belum dilakukan tindakan Kepolisian berupa penangkapan untuk dimintai keterangan disertai dengan penggeledahan di sejumlah tempat.

Ketiga, Iptu Aldo Febrianto justru hanya dimutasi sehingga memberi kesan seolah-olah tidak ada OTT, tidak ada tindak pidana dan Iptu Aldo Febrianto masih menjadi orang bebas di Manggarai.

Keempat, Kapolres maupun Wakapolres Manggarai hingga saat ini belum memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat tentang OTT dimaksud. Kelima, berita yang dimunculkan adalah Iptu Aldo Febrianto telah dimutasi ke Polda NTT bukan untuk penyidikan akibat OTT.

Dia menegaskan, dari rangkaian informasi OTT yang dilakukan Propam Polda NTT terhadap Iptu Aldo Febrianto, nampak sangat jelas sikap lunak Propam Polda NTT terhadap Iptu Aldo Febrianto, antara lain belum adanya tindakan kepolisian terhadap Aldo Febrianto, kecuali uang yang diduga suap diamankan sebagai barang bukti.

Selain itu belum adanya pengembangan penyidikan terhadap pelaku lain. “Hal ini memberi kesan adanya tindakan pembiaran dan sekaligus kesempatan kepada Iptu Aldo Febrianto berkolaborasi dengan pihak yang diduga sebagai pemberi suap untuk membangun skenario menghilangkan jejak dan barang bukti lainnya”, ungkap Petrus.

Oleh karena itu demi netralitas dalam penyidikan, katanya, propam mabes polri didesak mengambil alih penanganan kasus ini. Sementara terhadap Kapolres Manggarai wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. (Rio/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan