oleh

Revisi RIPPARDA, Pariwisata Alor Terus Dibenahi

-Alor, Daerah, WisBud-1.497 views

Radarntt.co, Kalabahi – Agenda prioritas yang akan dikerjakan adalah melakukan Revisi RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten Alor yang masih produk tahun 2010 dan segera menyusun strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, demikian kata Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Alor Jackobus Adang, saat dijumpai media ini di Kupang belum lama ini.

Menurut mantan Sekcam Alor Barat Laut ini, Kabupaten Alor sudah lebih dahulu memiliki RIPPARDA sejak 2010 dari pada Pemerintah Provinsi, namun dokumen ini mesti segera direvisi untuk disesuaikan dengan ketentuan di dalam dokumen RIPPARDA Provinsi NTT dan RIPPARNAS.

“ Kami sedang agendakan mengirim tenaga mengikuti studi banding ke daerah-daerah yang sudah lebih maju kegiatan pariwisatanya, terutama pariwisata yang berbasis masyarakat, seperti di Bali dan Yogyakarta, sambil kita mempersiapakan draft revisi dokumen RIPPARDA,”imbuh Adang.”

Adang juga menyampaikan, pihaknya akan mendorong pariwisata berbasis masyarakat, sehingga masyarakat harus terlibat aktif di dalam aktivitas kepariwisataan serta menerima manfaat langsung untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kuliner lokal, usaha kerajinan di satu sisi, dan pemerintah daerah boleh mengambil PAD melalui badan pengelola obyek wisata, usaha penginapan dan retribusi.

“Seandainya kita memiliki cukup anggaran, maka kita bisa mengembangkan sektor pariwisata secara baik, ya kita masih sangat kurang di sarana infrastruktur dasar, seperti kuliner, penginapan dan SDM serta pelaku usaha pariwisata yang mesti jadi prasyarat utama untuk mendorong potensi pariwisata menjadi sektor primadona.” Katanya.

Pemerintah Provinsi NTT tahun 2016, telah menyusun rencana induk dan rencana detail kepariwisataan di empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yakni Danau Kelimutu di Ende, Nembrala di Rote Ndao, Tanah Daru di Sumba Barat, serta Alor dan sekitarnya.

Untuk menjadikan empat KSPN, lanjutnya itu bisa dikunjungi, dibutuhkan tiga aspek yakni atraksi reguler yang sifatnya menarik minat wisatawan. Aspek kedua yakni aksesibilitas yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik transportasi jalan maupun udara. Sedangkan aspek ketiga adalah amenitas yang berkaitan dengan sarana penunjang seperti hotel dan home stay atau penginapan yang ada di sekitar kawasan.

“Secara umum, di NTT ketiga aspek itu belum memadai, terutama berkaitan dengan aspek manajemen, mebutuhkan koordinasi lintas sektor, tidak bisa dibebankan semata kepada Disparekraf,” sebagaimana kata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTT, Beni Wahon di Kupang. (*Yolf/RN)

Komentar