oleh

Kepala ULP Kabupaten Kupang Disinyalir ‘Salah Langkah’

-Daerah-1.405 views

RADARNTT, Oelamasi—Situasi kian memanas antara Kepala Unit Layanan Pengadaan Frans Taloen versus Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Robert A.J Amheka terkait pelelangan pengadaan barang dan jasa di dinas kesehatan.

Kepada wartawan Robert menyampaikan secara terbuka bahwa ULP dan LPSE hanya terminal atau portal pengadaan yang tanggungjawabnya hanya sampai pada proses penandatanganan kontrak (Kamis, 12/4/2018).

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa dirinya ingin menerapkan aturan yang sebenarnya salah satunya dalam perekrutan anggota pokja. Dirinya mengharapkan ada kombinasi dalam anggota pokja antara pokja dari propinsi dan dari kabupaten agar meminimalisir penyelewengan dan mengantisipasi timbulnya masalah seperti yang lalu lalu.

Robert menjamin anggota pokja dari propinsi yang diusulkan sangat berkompeten dan dianggap menguasai secara teknis yang menjadi kebutuhan dalam dinas kesehatan seperti pengadaan obat atau alkes. Menurutnya hal itu tidak menyalahi aturan baik dari sumber dana dari APBN maupun APBD karena yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran atau kepala dinas.

Dalam Perpres 54/2010 sudah disebutkan bahwa yang mengusulkan anggota pokja adalah dinas teknis selaku pengguna anggaran kepada ULP dan ditetapkan oleh bupati.

Beredar informasi di awak media Frans Taloen berkilah, bahwa dirinya sudah menyurati dalam surat resmi kepada kepala dinas kesehatan sebanyak tiga kali terkait rencana pelelangan pengadaan namun tidak ditanggapi. Bahkan disampaikan Frans bahwa kadis kesehatan bersikeras mau melakukan pelelangan melibatkan pokja propinsi.

“Saya tidak memandang siapapun, saya melakukan tugas, silakan anda memakai saya iya, tidak! Itu kewenangan, kalau salah jangan tanya saya”, ujarnya. Frans sempat menegaskan bahwa  dalam rapat, bupati minta untuk segera memproses.

Menanggapi pernyataan Frans Taloen, Kadis Kesehatan Robert A.J Amheka menjelaskan, ketentuan itu adalah kita yang usulkan dan mereka (ULP) yang tetapkan atas perintah bupati. “Selama ini kan anggota pokja dari luar semua yang saya tidak tahu. Kalau dipahami etikanya, kita membutuhkan anggota pokja dari dinas lain, kita yang meyurati dan kalau diijinkan untuk diusulkan melalui dinasnya masuk dalam tim pokja. Bukan kalau kita butuh copot  copot saja, ini malah lebih ngeri, kita suruh tanggungjawab tapi mereka yang sorong orang”, ulasnya.

Robert A.J Amheka juga mengatakan, jangan sampai Frans Taloen takut kehilangan jabatan karena menjalankan rekomendasi orang lain karena hutang budi. “Dia sudah salah langkah”, pungkasnya.  (TIM/RN)

Komentar