oleh

Alor Masa Awal Peninggalan Belanda

RADARNTT, Kalabahi – Sampai dengan Belanda angkat kaki dari bumi Alor, kota Kalabahi sebagai pusat pemerintahan dan politik masa itu masih seperti sebuah kampong. Tak ada jalan beraspal, dan listrik. Hanya ada beberapa buah rumah rakyat dan sedikit toko pedagang Tionghoa, rumah sakit. Bangunan milik pemerintah yang terbilang modern ialah rumah dinas jabatan Controleur Belanda (sekarang rumah jabatan dinas Bupati Alor), dan kantor Controleur (sekarang kantor dinas Pariwisata), yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah jabatan Controleur.

Seperti tunas yang baru tumbuh ke permukaan, langsung dihantam badai hama. Itulah yang kiranya dapat dimisalkan pada fenomena bidang pendidikan. Karena justru pada putaran masa itulah dunia pendidikan semakin dilihat sebagai wadah jitu mendidik dan membuat pintar rakyat jelata. Alor sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tengah dalam percaturan politik internasional. Sebuah tikung ujian maha berat memproklamirkan kemerdekaan, pada 17 Agustus 1945.

Menjelang penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), tahun 1948-1950, Pemerintah Republik Indonesia yang pertama di Alor dijabat oleh Ludgerus Poluan sebagai Utusan Pemerintah Daerah (UPD)yang kemudian diganti menjadi Kepala Pemerintahan Setempat (KPS). Setelah penyerahan kedaulatan, KPS Alor dijabat oleh Hendrik Rihi Kanadjara (1950-1951), J.M.Tawa (1951-1954), Imanuel Litamahuputi (1954- 30 September 1958), Johan Hendrik Ahab (30 September 1958-18 Desember 1958), dan Hendrik Soleman Giri (18 Desember 1958-1959), dan Syarif Abdullah (1959- 1960).

Peristiwa yang sangat bersejarah adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang No.69 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No.122) Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), maka secara resmi terbentuklah Kabupaten Alor, pada 20 Desember 1958. Saat yang bertepatan dengan pelantikan Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat I NTT oleh Gubernur Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara di Kupang.

Dengan terbentuknya Kabupaten Alor, maka Syarif Abdullah ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tk.II Alor. Tidak banyak hal yang dilakukan oleh Syarif Abdullah dalam masaa jabatannya yang begitu singkat. Apalagi kondisi sosial politik masyarakat yang belum memungkinkan, masih terpilah-pilah dalam ikatan primordial sebagai warisan sistim kemasyarakatan lama yang dikendalikan oleh para raja. Namun, begitu, Syarif Abdullah tetap dikenang sebagai tokoh peletak dasar sistim pemerintahan modern di Alor.

Pembangunan sarana dan prasarana baru dimulai pada masa bupati John Bastian Denu (1960-1962) dan Umbu Marthinus Dikky Tarapanjang (1963-1967). Pembangunan sarana dan prasarana tersebutbaru menjangkau klota-kota kecamatan terdekat dengan Kalabahi, ibukota Alor. Barulah pada masa kepemimpinan bupati Jacob Octovianus Ledoh, BA (1967-1972) pembukaan jalur transportasi darat menuju daerah pedalaman mulai dilakukan.

Dari masa jabatan John bastian Denu sampai dengan Umbu Mathinus Dikky Tarapanjang, yang dapat dicatat ialah, seperti sekelompok manusia dari keempat kerajaan utama di Alor, yang baru mempunyai “rumah tangga sendiri” tetapi berlum banyak ditata, terutama karena rongrongan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI tidak hanya membabak-beluri kehidupan nasional, tetapi juga menyejarah daerah-daerah, termasuk Alor. Dalam suatu lingkup kehidupan masyarakat yang agraris tradisional yang pasif, dengan mental yang sepenuhnya pasrah, PKI dengan enteng menjalankan pengaruhnya secara mengakar serabut. Suatu tantangan berat bagi Umbu marthinus Dikky.

Sebuah rumah tangga Alor yang bernasib bagai di tengah badai. Beberapa langkah awal menata “rumah tangga baru” Alor, hancur berantakan. Sikap mental masyarakat kembali sepenuhnya ke titik nadir. Pasif dengan kecurigaan terhadap sesuatu yang baru dating dari luar, beku, kaku, tertutup. Dalam rumusan nasuional, masa seputar 1950-1965 dilabel sebagai masa Orde Lama, yang berakhir dengan meninggalkan kehancuran-keberantakan di berbagai aspek kehidupan anak negeri di Indonesia.

PKI dengan nafas politik Nasakom-nya pernah lahir secara legal, kemudian membabak beluri Negara Republik Indonesia. Dengan meletusnya G30S/PKI di tahun 1965, secara resmi pula PKI dibumi hanguskan dari bumi Republik Indonesia. Ulah PKI yang merongrong Indonesia di saat itu, secara khusus pula merongrong hidup dan kehidupan di bumi Alor. Banyak rakyat yang tak begitu paham soal A-B-C Nasakomisasi, akhirnya harus puas dengan labal klasifikasi oleh Pemerintah sebagai Golongan C.

Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, baik darat, luat dan udara, mulai mengalami kemajuan berarti pada masa kepemimpinan bupati Drs. Umbu Pekudjawang (1978-1984). Dalam masa ini, transportasi antar pulau dalam kabupaten Alor mulai lancar. Bupati Drs. Jack Djobo adalah putera Alor pertama yang duduk di pucuk pemerintahan di Kabupaten Alor. Melalui program Panca Krida Kabupaten Alor, Jack Djobo sukses membawa Alor selangkah lebih maju.

Kemudian tongkat estafet kepemimpinan diteruskan oleh bupati Teddy Sutedjo (1984-1989) ditandai dengan roda pemerintahan yang semakin baik, lancar,dan efektif. Dengan melanjutkan Panca Krida kabupaten Alor, Teddy Sutedjo mulai membangun transportasi darat hingga menjangkau kota kecamatan dan desa, terutama ke kantong-kantong produksi. Panca program meliputi Terasering, Tanaman Perdagangan, Gizi, Kertrampilan dan Pemukiman. Kemudian tampil bupati Drs. Hosea Dally (1989-1999) menambah dua krida baru pada Panca Krida sehingga menjadi Sapta Krida serta melaksanakan Operasi Peningkatan Gabah (Opnigah) guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat dalam membangunan daerahnya.

Kemudian tongkat estafet kepemimpinan bupati Alor dilanjutkan oleh Ir. Ans Takalapeta (1999-2009). Pada masa ini Ansgerius Takalapeta menggulirkan Program Gerakan Kembali ke Desa dan Pertanian). Program Gerbadestan ini dinilai pemerintah pusat (Jakarta) sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Jadi wajar jika bupati Ansgerius Takalapeta dianugerahi Piagam dan Tanda Penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Penulis : Stery Kahan

(Pegiat Sosial tinggal di Kalabahi-Alor-NTT)

Komentar