oleh

Baru 35 Persen Serapan Anggaran Pemprov NTT

-Daerah-250 views

RADARNTT, Kupang – Progres penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai bulan Juni atau semester satu tahun anggaran 2019 baru mencapai rata-rata 35 persen.

Demikian hal ini diungkapkan Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Partai NasDem, John Elpi Parera.

“Serapan anggaran tahun 2019 masing-masing OPD bervariasi, antara 30-35 %”, terang Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, via whatsapp, Selasa, (25/6/2019).

Dia menyampaikan informasi ini diperoleh dari laporan lisan, yang disampaikan para utusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat komisi satu dengan agenda, pembahasan LKPJ tahun anggaran 2018.

Sedangkan, kata Parera, laporan tertulis nanti disampaikan saat pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

“Laporan tertulis nanti disampaikan pada waktu APBD Perubahan tahun anggaran 2019”, imbuhnya.

Dia mengatakan saat ini komisi belum intensif menggarap laporan itu, yang masih bersifat estimasi. Sehingga pihaknya menyarankan pemerintah, agar mengupayakan tercapainya target pendapatan daerah sesuai rencana sebesar Rp. 5.347.158.022.105,-.

“Nanti waktu pembahasan APBD Perubahan, komisi akan mendalami laporan itu”, tandasnya.

Menurutnya, prosentase rata-rata 35 persen itu masih wajar. Nanti akan berubah naik prosentasenya, katanya, kalau banyak yang sudah melaksanakan belanja langsung. “Ada banyak proyek yang masih proses dan uangnya belum dicairkan”, jelasnya.

Ekonom Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Erse Perseferanda menilai penyerapan anggaran belanja Pemprov NTT sampai triwulan kedua atau sampai bulan Juni, yang baru mencapai 35 persen menunjukkan rendahnya kinerja program dan anggaran.

“Rendahnya penyerapan anggaran ini tentunya menimbulkan permasalahan, karena tidak proporsional disepanjang tahun anggaran. Pada semester pertàma biasanya anggaran yang terserap lebih dominan pada belanja tidak langsung seperti gaji dan tunjangan PNS yang sifatnya rutin, jika dibandingkan dengan belanja langsung”, terangnya, via whatsapp, Senin, (1/7/2019).

Dia menjelaskan dengan tingkat serapan anggaran yang rendah pada semester awal, menunjukkan pelaksanaan kegiatan belum  berjalan optimal, yang dapat menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, disamping itu memberikan dampak pada penumpukkan anggaran.

“Seharusnya permasalahan rendahnya tingkat serapan anggaran tersebut dapat ditekan jika instansi pemerintah daerah dapat konsisten membelanjakan anggarannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, baik belanja langsung maupun belanja tidak lansung”, tegasnya.

Menurutnya pencairan anggaran yang tepat waktu, diharapkan dapat memperlancar proses pelaksanaan pembangunan yang lebih merata dan memberikan dampak yang berulang dan besar kepada kegiatan perekonomian.

Untuk itu, kata Erse, diperlukan evaluasi yang cermat dan mendalam penyebab rendahnya penyeràpan anggaran dari berbagai instansi. “Karena dengan penyerapan anggaran di sepanjang tahun anggaran yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dapat memberikan manfaat secara optimal untuk kesejahteraan rakyat”, tandasnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, mengatakan jika benar demikian progres penyerapan anggaran 35 persen pada semester 1, maka penyerapan harus bisa lebih dimaksimalkan pada triwulan III (Juli-September). Sebab, menurutnya, waktu efektif mungkin tinggal 5 bulan lagi.

“Saya kira soal pelaksanaan rencana kegiatannya yang mungkin tidak sesuai waktu dengan berbagai alasan. Ditengah kebutuhan warga akan kegiatan pembangunan, saya kira angka penyerapan 35 persen itu belum menggembirakan”, tulis Beda Daton, via pesan whatsapp, Senin, (1/7/2019).

Ia menjelaskan keterlambatan progres penyerapan anggaran, bisa dikarenakan pelaksanaan proyek fisik yang belum berjalan, masih dalam proses pelelangan.

Namun, dia berharap progres penyerapan anggaran terus naik seiring waktu berjalan. “Idealnya, saat ini sudah diangka 50 persen penyerapan baik fisik maupun anggaran”, tegas Beda Daton.

Menurut informasi yang diperoleh dari unsur Pimpinan DPRD Provinsi NTT, rencana pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2019 dilakukan pada pertengahan bulan Juli. (Tim/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan