oleh

Bukan Soal Suka atau Tidak Suka, NasDem Tolak Penetapan APBD-P Sikka Tahun 2019

RADARNTT, Maumere – Palu jatuh. Sah. Perubahan APBD Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019 mendapat persetujuan DPRD Sikka. Demikian keputusan DPRD Sikka dalam paripurna Senin, (30/9/2019). Sah di hari terakhir, yang menurut peraturan jika batal disetujui, seluruh pembiayaan pembangunan di sisa tahun 2019 tetap berdasarkan APBD 2019.

Proses menuju keputusan DPRD Sikka ini sebenarnya tidak mulus. Empat fraksi (berjumlah 14 anggota DPRD) di antaranya NasDem, PAN, Golkar, dan Gerindra menyatakan menolak, sedang lima (5) fraksi lainnya (berjumlah 21 anggota DPRD) di antaranya PDIP-PKPI, PKB, Hanura, Demokrat-PKS, dan Perindo menyatakan menyetujui.

Menariknya, sejak awal pelantikan DPRD Sikka periode 2019-2024 sebulan lalu, konfigurasi politik ini seolah mulai terbangun. Oleh banyak orang di Sikka, konfigurasi politik ini ber-hulu pada sikap partai terhadap Robby Idong (Bupati Sikka saat ini). Suka atau tidak suka terhadap Robby, partai pendukung atau bukan pendukung Robby — demikian sebutan untuk konfigurasi ini.

Tidak heran, bila sejak awal, sikap partai-partai terhadap rancangan perubahan APBD Sikka tahun ini, mudah diprediksi. DPRD akan terbelah, menjadi dua (2) kelompok, setuju atau tidak setuju, yang terdiri dari partai-partai yang disebut di atas. Maka, terjadilah demikian.

Faktual, dalam proses sidang-sidang DPRD periode ini, memang seolah menguatkan sangkaan tersebut. Sejak awal, empat (4) fraksi tersebut keukeuh menolak untuk membahas dan menyetujui APBD-P Sikka tahun ini. Bahkan sempat terjadi keributan ketika pimpinan sementara DPRD Sikka menggelar rapat konsultasi antara pemerintah dan DPRD Sikka terkait persetujuan atas rancangan perubahan APBD.

Pertanyaan sederhana tapi menarik atas fakta menarik di atas adalah, apakah benar demikian dasar partai-partai dalam menyikapi rancangan perubahan APBD ini? Lanjutannya, apakah mungkin dalam keputusan DPRD Sikka nantinya masih berdasar ‘suka dan tidak suka’?

Terhadap sangkaan ini, Alex Agato (Ketua Fraksi NasDem) menolak tegas, “Tidak benar itu. Penolakan setiap partai tentu berdasar alasan rasional tertentu. Tentunya, sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, alasan rasional pasti berdasar kajian terhadap regulasi yang menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan di DPRD”.

Menurut Alex, terhadap perubahan APBD itu, empat (4) fraksi memang memiliki alasan rasional yang. Tentunya, kata Alex, alasan sama ini berdiri pada cara pandang sama terhadap regulasi yang harusnya menjadi dasar pijak keputusan DPRD, setuju atau tidak setuju.

Alex Agato kemudian menjelaskan, penolakan Fraksi Partai NasDem berdasar pada (2) alasan. Alasan pertama, kata Alex, persetujuan APBD-P ini tidak sejalan dengan batasan kewenangan yang diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kata dia, PP 12 tahun 2019 menegaskan DPRD memiliki kewenangan — bersama tim anggaran pemerintah daerah — membahas sinkronisasi hasil evaluasi pemerintah provinsi terhadap perubahan APBD. Tapi lanjutnya, yang dimaksud DPRD dalam aturan ini adalah badan anggaran.

“Tentang kewenangan membahas sinkronisasi ini ditulis jelas. Kita tidak bisa melampaui batasan kewenangan yang ada. Pertanyaannya, apakah saat ini DPRD Sikka telah memiliki alat kelengkapan yang namanya badan anggaran? Kan belum”, tegas Alex Agato.

Selain tentang badan anggaran yang belum terbentuk, Alex juga menegaskan bahwa pimpinan sementara tidak memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Perda.

“Tidak ada itu pimpinan sementara punya tugas dan kewenangan menetapkan Perda. Rancangan perubahan ini kan rancangan atas Perda APBD-P, pimpinan sementara menurut PP 12 tahun 2019 itu tidak punya kewenangan untuk menetapkan Perda. Lalu, kenapa pimpinan sementara DPRD Sikka saat ini menetapkan Perda Perubahan? Apa dasar aturannya?” Demikian Alex Agato menegaskan.

Alasan penolakan kedua, kata Alex, terletak pada dokumen perubahan APBD yang disetujui DPRD Sikka. Menurut dia, dokumen yang disetujui itu patut dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Kata Alex, DPRD Sikka harusnya menetapkan persetujuan atas dokumen perubahan APBD yang dihasilkan dari sinkronisasi oleh DPRD periode lalu.

“Untuk persetujuan atas perubahan APBD ini sebenarnya ada dokumen perubahan hasil sinkronisasi badan anggaran DPRD periode lalu. Dokumen itu yang harusnya diajukan untuk disetujui. Itu dokumen dihasilkan dari kewenangan yang sebenarnya. Tapi apa dokumen yang disetujui DPRD? Dokumen yang disetujui itu merupakan dokumen yang memang dihasilkan juga DPRD saat ini, tapi tidak tepat dalam kewenangannya sebab tidak dibahas dalam badan anggaran”, tegas Alex Agato.

Lanjut Alex, harusnya perubahan APBD ini sudah selesai pembahasan oleh DPRD periode lalu. “DPRD periode lalu, melalui badan anggaran, telah menyelesaikan sinkronisasi itu. Ketika dokumen itu akan ditetapkan melalui agenda sidang yang ditetapkan bersama pemerintah dan DPRD, Bupati malah membatalkan agenda itu secara sepihak. Yang herannya, dokumen sinkronisasi periode lalu malah tidak diajukan sebagai dokumen perubahan APBD yang disetujui DPRD periode ini. Yang ada malah dokumen perubahan yang baru.”

Menyoal surat edaran Mendagri nomor 160/8946/SJ tanggal 3 September 2019 perihal penjelasan tentang tugas pimpinan sementara DPRD, kata Alex, sama sekali tidak merubah batasan tugas pimpinan sementara sesuai undang-undang dan aturan yang ada.

“Surat edaran itu upaya Mendagri untuk menjelaskan produk hukum, tapi bukan produk hukum yang boleh menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Keputusan DPRD Sikka mestinya tetap berlandaskan regulasi”, tegas Alex.

Juga, menurut dia, surat edaran Mendagri itu berlaku pada daerah yang pimpinan DPRD-nya terhitung sejak pelantikannya masih akan berstatus pimpinan sementara hingga masa penetapan APBD tahun anggaran berikutnya bukan APBD Perubahan dalam tahun anggaran 2019.

Dalam surat edaran itu, jelas Alex, ditulis ‘dalam rangka menetapkan APBD’ yang artinya ‘proses atau tahapan sebelum menetapkan’ APBD. Dengan kata lain, menurut Alex, surat edaran ini berupaya menjelaskan bahwa pimpinan sementara pun tetap, dalam tugas memimpin rapat internal DPRD sesuai tugas pimpinan sementara yang ada dalam aturan, dapat pula membahas tahapan dalam proses menetapkan APBD untuk nantinya kewenangan untuk menetapkannya hanya oleh pimpinan DPRD definitif.

Surat edaran ini, kata Alex, sama sekali tidak bermaksud untuk memperluas tugas pimpinan sementara hingga melampaui batasan tugas pimpinan sementara. Tetapi, lanjut Alex, jika surat edaran menimbulkan ragam tafsir maka DPRD Sikka mestinya harus tetap berdasar pada aturan yang ada.

“Berdasarkan aturan, dan setelah mencermati proses yang ada, maka Fraksi Partai NasDem memutuskan menolak dan menyatakan tidak turut bertanggung jawab atas keputusan DPRD Sikka siang tadi”, pungkas Alex Agato, Senin (30/9/2019) petang. (TIM/RN)

Komentar