oleh

Bupati Djobo Lantik Kamaukari

-Alor, Daerah-583 views

RADARNTT, Kalabahi – Pelantikan pejabat struktural adalah suatu hal yang normal dilaksanakan dalam lingkungan pemerintah dalam rangka penataan sistem pemerintahan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Demikian tegas Bupati Alor, Amon Djobo dihadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten Alor usai melantik Oktovian Natalian Kamaukari sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor menggantikan Elisabet Alung, di Aula Tara Miti Tomi Nuku Kantor Bupati Alor, Selasa, (3/12/2019).

Oleh karena itu, lanjut Bupati Alor, pelantikan pejabat baru untuk menempati jabatan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor menggantikan pejabat lama merupakan hal normal yang perlu dilaksanakan, apalagi sistem pada bidang tersebut tidak berjalan lancar.

“Teman-teman ingat bahwa pelantikan hari ini bukan karena unsur politik, bukan karena tidak mendukung saya dan Bapak Imran tetapi yang bersangkutan harus diganti sebab ia bekerja tidak sesuai aturan, tidak jujur dan tulus untuk bangun daerah ini. Pelantikan ini juga adalah pembelajaran bagi semua pejabat, Kerja harus sesuai sistem yang diatur oleh regulasi bukan kerja sesuai keinginan pribadi, kerja harus jujur, tulus dan mencintai daerah ini, jika kerja hanya mau merusak daerah ini maka saya ganti,” tegas mantan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Alor.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, menurut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Alor merupakan urat nadi pada BPBD Kabupaten Alor yang berkaitan erat dengan penanggulangan bencana daerah sehingga sistem pada bidang ini benar-benar harus berjalan sesuai regulasi agar pelayanan kemasyarakatan dapat terlaksana secara baik dan lancar.

Lebih lanjut, ia tegaskan pada tahun 2016 bidang ini mengelola anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 35 miliar untuk bantuan pembangunan kerusakan akibat gempa bumi 2015 baik itu kerusakan ringan, sedang maupun kerusakan berat. Namun, kata Amon Djobo, penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tidak dapat disampaikan karena belum dilakukan pembayaran terhadap hak beberapa rekanan atau pihak ketiga yang telah melakukan pembangunan perumahan bantuan gempa bumi.

PPK, kata mantan Staf Bappeda Kabupaten Alor, tidak memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Beberapa kali PPK telah dipanggil untuk rapat bersama FORKOPIMDA yang dipimpin oleh Bupati maupun Wakil Bupati untuk mendengar hasil evaluasi maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran tetapi tidak pernah hadir.

Seharusnya PPK menyampaikan laporan detail terkait pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari anggaran tersebut terkait rekanan mana yang dapat diselesaikan haknya karena dokumennya sesuai aturan dan mana yang tidak sesuai aturan agar bisa dicari jalan terbaik untuk penyelesaiannya. Akan tetapi tidak pernah ada laporan secara detail kepada Bupati Alor.

Persoalan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak disampaikan oleh PPK mengakibatkan terjadinya pembebanan anggaran Pemerintah Pusat yang terbawa hingga anggaran tahun 2019. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Alor, sehingga Pemerintah Pusat telah memberikan peringatan untuk tidak membantu Pemerintah Kabupaten Alor jika terjadi bencana alam di Kabupaten Alor.

“Ini persoalan berat, jika hari ini, besok atau lusa ada kejadian bencana alam maka kita yang akan membiayainya karena Pemerintah Pusat tidak akan memperhatikan. Apabila hal ini terjadi maka anggarannnya kita dapat dari mana sedangkan APBD kita telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kemasyarakatan lainnya”, ungkap Bupati Dua Periode.

Penyelesaian persoalan ini, menurut mantan Staf Ahli Bupati Alor bidang Politik dan Hukum telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 1 miliar lebih yang digunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas ke Jakarta sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Anggaran daerah habis terpakai untuk penyelesaian persoalan ini tetapi hasilnya tidak pernah terlaksana.

“Penyelasaian persoalan ini juga dijadikan barang dangangan, karena setiap saat mereka lakukan perjalanan dinas secara bergerombol ke Jakarta dengan alasan untuk penyelesaian persoalan, tapi hasilnya tidak ada. Uang daerah hanya pakai untuk jalan-jalan, ini uang rakyat bukan uang milik pribadi atau uang keluarga sehingga pakai seenaknya saja,” ujar Djobo kesal.

Menyikapi hal tersebut maka, PPK yang juga Kepala Bidang harus diganti, tegasnya, sehingga pejabat baru dapat bekerja secara baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk itu, Saudara Oktovianus Kamaukari dipercayakan untuk mengeban tugas dan tanggungjawab menggantikan pejabat lama pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Alor.

“Saudara Vian, ingat bahwa kepercayaan yang saya berikan ini harus dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab. Segera selesaikan persoalan pada bidang tersebut. Kerjalah sesuai sistem yang diatur dalam aturan perundang-undangan”, ujar Bupati Djobo mengingatkan.

Mendasari hasil Penilaian Tim Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 28 November 2019 dan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKPSDM. 821.2/1442/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pengawas dan Administrator dalam lingkungan Pemerintah Daerah tanggal, 29 November 2019 maka Oktovianus Natalian Kamaukari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor dilantik sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Alor menggantikan Elisabet Alung, yang dimutasikan sebagai Staf Pelaksanan pada Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor.

Pejabat yang dilantik didampingi Pendamping Rohani Ibu Pendeta Samulina Grimu, STh dan dua orang saksi yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Alor Muhammad Bere, dan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor Thomas Edison Adang.

Hadir pada acara tersebut antara lain Forkopimda tingkat Kabupaten Alor, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor. (Edy Kaful)

Komentar

Jangan Lewatkan