oleh

Bupati Dulla Harus Ikut Bertanggung Jawab

RADARNTT, Labuan Bajo – Pengamat masalah sosial, Silvester Joni mendesak aparat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) untuk memeriksa Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla dalam kasus penerbitan surat palsu terkait kasus sengketa lahan di wilayah bagian paling barat Pulau Flores itu, tanah ulayat Mbehal yang berlokasi di Menjerite Rangko.

Demikian hal tersebut disampaikan Joni saat dihubungi radarntt.co, Rabu (4/12/2019).

Joni menegaskan bahwa Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla harus ikut bertanggung jawab atas surat palsu yang diterbitkan Camat Boleng, Bona Ventura Abunawan. Pasalnya, dalam surat yang diduga palsu tersebut ada tanda tangan Agustinus Dulla sebagai Bupati Manggarai Barat. “(Gusti Dulla, red) menggunakan otoritas pemerintah. Sehingga logis sekali Bupati (Agustinua Ch Dulla) menandatangani surat yang diduga palsu itu. Saya berpikir Bupati juga ikut bermain dalam sekenario pemalsuan surat itu,” ujar Silvester Joni.

Untuk itu, lanjut Joni, apa yang menjadi dugaan keterlibatan Bupati Dulla tinggal diperkuat dengan bukti-bukti hukum.

Menurut Joni, Bupati Gusti Dulla masuk dalam perangkap yang dipasang oleh Camat Boleng, Bona Ventura Abunawan yang diduga menerbitkan surat palau terkait kepemilikan tanah diwilayah Mbehal untuk dijual kepada PT. PLN. Menurutnya, keterlibatan Bupati Dulla dalam menandatangani surat tersebut yakni bagian dari skenario untuk mempertegas status tanah Mbehal yang sebagian masuk ulayat Nterlaing dan diklaim milik ulayat Nterlaing untuk dijual kepada PT. PLN sehingga menggunakan otoritas pemerintah dalam dugaan pemalsuan surat.

Joni mengatakan bahwa ada indikasi Bupati Dulla melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Karena menggunakan otoritas pemerintah untuk menandatangani surat yang diduga palsu. “Seharunya sebegai pejabat pemerintah Bupati harus paham substansi surat itu apa. Tidak serta merta menggunakan wewenang untuk mendelegitimasi apa yang ada dalam sebuah surat. Saya pikir dia (Bupati Dulla, red) harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Joni menegaskan bahwa dengan diperiksanya Bupati Dulla dalam kasus dugaan surat palsu merupakan bagian dari upaya untuk membuka secara terang apa yang menjadi motif sehingga Bupati Dulla ikut menandatangani surat yang diduga palsu tersebut.

Publik ingin mengetahui apa alasan Bupati Dulla ikut menandatangani surat yang sebenarnya hanya ditandatangani oleh kalangan internal adat atau dalam kekuasaan adat. “Biar publik tahu apa alasan Bupati ikut menandatangani surat itu,” ujarnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan