oleh

DPRD dan Bupati Sumba Timur Berjanji Membuat Perda Masyarakat Adat

RADARNTT, Waingapu – Anggota DPRD Sumba Timur menerima tuntutan massa Aliansi Masyarakat Bersuara dan berjanji membuat peraturan daerah (Perda) masyarakat adat.

Massa aksi demonstrasi damai mendatangi Kantor DPRD pada Selasa, 1 Oktober 2019 dan para anggota DPRD yang menerima dan berdiskusi dengan mereka adalah Yonathan Hani, Yeston Umbu L. Pura Tanya, Rambu Hammu dan Hendrikus Tonga Retang.

Yonatan Hani menyampaikan bahwa beliau mendukung agar pembuatan Perda paling lambat telah disahkan pada tahun anggaran 2020. ” Saya termasuk fraksi Nasdem untuk menyuarakan hal ini. Tolong kita kawal bersama ya,” ungkap Yonatan. Hal senada juga diutarakan oleh para kolega kerja Yonatan Hani.

Selanjutnya, para anggota DPRD Sumba Timur ini menandatangani surat pernyataan komitmen pembuatan Perda pengakuan masyarakat adat. Selain itu, anggota DPRD juga berkomitmen untuk mendorong terbentuknya Pansus PT. MSM.

Aliansi masyarakat bersuara juga menyerahkan berkas naskah akademik ranperda pengakuan masyarakat adat. Naskah diserahkan oleh Umbu Ndamu Rihi Meha selaku salah satu Tim perumus naskah akademik. Tim perumus sendiri berasal dari dosen dan para praktisi LSM di Sumba dan Jakarta.

Dalam kesempatan berbeda saat bertemu massa aksi, Bupati Sumba Timur juga berkomitmen akan segera mendorong pembuatan Perda tersebut. Namun, bupati menolak untuk menandatangani surat pernyataan komitmen yang disiapkan oleh aliansi masyarakat bersuara.

Terkait komitmen DPRD dan Bupati, Umbu Manang selaku koordinator umum aksi menyatakan mengapresiasi komitmen tersebut dan berharap masyarakat tidak diberikan harapan palsu.

“Bukan apa-apa, kami ini sudah beberapa kali bertemu DPRD dan dijanjikan pembuatan Pansus tapi tidak juga ada. Kalau Bupati kami sudah beberapa kali coba untuk bertemu, baru kali ini beliau bertemu kami,” tegas Umbu Manang.

Hal senada juga diutarakan oleh Rambu Amy dari Komunitas Marginal. “kami mendorong Bupati Gidion bersama DPRD untuk segera menyusun dan mengesahkan Perda pengakuan masyarakat adat tanpa harus menunggu pengesahan RUU Pertanahan karena RUU tersebut kami juga menolaknya. Selain itu pemerintah harus belajar dari kabupaten lain seperti Ende yang sudah mempunyai perda pengakuan masyarakat adat sejak 2017,” jelas Rambu Amy. (TIM/RN)

Komentar