oleh

Gerakan Bersama Membangu Literasi NTT, Perlu adanya Perda Khusus

RADARNTT, Kupang – Untuk mensukseskan sebuah program perlu adanya kerjasama dan intervesi Pemerintah setempat, sehingga tidak heran kalau Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Baca Masyarakat ( PW FTBM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Polikarpus Do meminta  pemerintah baik Provinsi maupun kabupaten Kota untuk lakukan gerakan bersama membangun Literasi di NTT, bila perlu dikemas dalam sebauh aturan khusus seperti Pergub atau Perda, sehingga pemrintah dan pegiat literasi memiliki tanggungjawab untuk mencerdaskan generasi yang akan datang.

Membangun literasi di Provinsi NTT perlu adanya keterlibatan semua elemen termasuk pemerintah, maka FTBM selalu menekankan peran semua pihak didaerah ini untuk menjadikan masyarakat NTT sebagai masyarakat yang berliterat, dengan demikian hampir disemua tempat yang dikunjungi selalu mengkompayekan soal literasi,” saya dimana mana selalu sampaikan bahwa literasi tidak berjalan kalau hanya melibatkan komunitas dan pegiat literasi saja, sehingga keterlibatan semua pihak, baik instansi pemerintah maupun wirausaha dan industri sebagai komponen  yang mendorong untuk mengimplementasikan literasi sebagai gerakan bersama.” Tegas polikarpus

Dirinya mencontohkan mendorong gerakan literasi sekolah, maka yang perlu digerakan disana adalah melibatkan semua unsur sekolah, dinas terkait dan masyarakat sekitar, pegiat literasi, media masa,serta wirausaha sehingga literasi tidak hanya sekedar baca dan tulis saja, tetapi literasi itu mendorong individu untuk memiliki kemampuan dalam hal pengetahun, keterampilan dan kualitas karakter untuk menjadi pribadi yang mencintai budayaanya dan negerinya, sehingga literasi menjadi gerakan bersama.

Disinggung soal peran pemerintah daerah dalam membangun literasi sebagi gerakan bersama, Polikarpus menegaskan sangat penting peran pemerintah daerah dalam membangun literasi di NTT, bahkan dirinya meminta kalau perlu pemerintah harus membuat perda khusus soal literasi, pasalnya gerakan lierasi pasti akan berhubungan dengan anggaran dan sebagainya, sehingga kalau ada perda khusus maka peran pemerintah pasti fokus dan merujuk pada apa yang telah dituangkan dalam perda atau pergub,” kalau kita mau daerah ini masyarakatnya memiliki tiga aspek dasar literasi, tentu pemerintah daerah perlu membuat perda khusus, sehingga fokus pada apa yang menjadi tujuan dari lierasi itu sendiri.” Kata Polikarpus.

Selain peran pemerintah daerah, lanjut Polikarpus Pemerintah pusat saat ini juga terus mendorong pihaknya untuk mensukseskan literasi di NTT, dirinya berharapa agar pemerintah daerah juga medorong literasi terutama  soal kebijakan sehingga ini menjadi gerakan bersama. (Tim/RN)

Komentar