oleh

Hari Guru Nasional, Pemda dan DPRD SBD Monitoring Bersama ke Sekolah Dasar

RADARNTT, Tambolaka – Memperingati Hari Guru Nasional, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) melakukan monitoring bersama ke sejumlah sekolah dasar yang menjadi dampingan Program INOVASI di SBD, Senin (25/11/2019) pagi.

Wakil Bupati SBD Marthen Christian Taka, Tim INOVASI serta sejumlah perwakilan dari beberapa instansi yang berada dalam lingkup Pemda SBD, seperti Bappeda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Komisi C – Bidang Pendidikan DPRD SBD, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, serta LSM mitra INOVASI turut hadir dalam kesempatan ini.

Monitoring bersama ini bertujuan untuk memperkenalkan program penguatan guru kelas awal sekolah dasar dan dampak yang dirasakan oleh sekolah maupun yang dapat dilihat oleh pihak di luar sekolah, serta apa yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kehadiran Pemda dan Komisi C DPRD diharapkan dapat meningkatkan sinergisme antar kedua lembaga dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di SBD, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

Sasaran monitoring ini adalah bagaimana implementasi dan dampak Program Numerasi Kelas Awal di 6 SD yaitu SD Inpres Kadula, SD Inpres Ndapa Taka, SD Inpres Pogolede, SD Inpres Poma, SD Masehi Wee Rame, dan SD Negeri Mata Wee Karoro.

Peserta monitoring dibagi kedalam 3 kelompok di mana setiap kelompok mengunjungi masing-masing 2 sekolah. Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 orang yang mewakili instansi/lembaga yang hadir. Wabup Taka tergabung dalam kelompok yang mengunjungi SD Inpres Pogolede dan SD Inpres Poma.

Kegiatan berlangsung dari pagi hingga siang hari. Usai kunjungan, semua peserta monitoring berkumpul di Hotel Sinal Tambolaka untuk memaparkan hasil temuan selama kunjungan. Wabup Taka membuka diskusi dengan menekankan bahwa mendidik anak-anak bukanlah hal yang mudah sehingga membutuhkan kesabaran.

“Proses ini (mendidik anak-anak) tidak sama dengan proses membangun lainnya. Dibutuhkan kesabaran dan seni dalam melakukannya sehingga semangat belajar itu muncul dari anak-anak itu sendiri,” kata Wabup Taka. Menurutnya, anak-anak sekarang ini berbeda dengan anak-anak pada zamannya sehingga untuk mendidiknya, perlu dilakukan inovasi.

Mewakili tim Komisi C–Bidang Pendidikan DPRD SBD, Alfonsus Yamba Kodi menyoroti kurangnya sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar di sekolah yang ia kunjungi. Salah satu sekolah yang ia kunjungi, SD Inpres Kadula yang berlokasi tidak jauh dari kompleks perkantoran Pemda SBD, memang memiliki kondisi ruang kelas yang tidak memadai. Kelas 1 dan 2 digabung dalam satu ruangan dan hanya dipisahkan oleh sekat sederhana sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif. “Sekolah-sekolah yang ada di sekitar kantor pemda harusnya menjadi sekolah contoh karena itu menjadi barometer kualitas pendidikan (dasar) di SBD,” kata Alfonsus.

“Kalau kita melihat ini menjadi hal yang sangat urgen dan perlu penanganan, strategi dari sisi anggaran, saya rasa sah-sah saja kita mengangkat (isu) ini. Kami dari sisi lembaga, kalau itu mengarah pada perubahan sumber daya manusia, kami siap mendukung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua STKIP Weetabula, Wilhelmus Yape Kii lebih memfokuskan observasinya pada bagaimana guru mengajar di kelas. Menurut hasil pengamatannya, apa yang diaplikasikan oleh guru telah membawa dampak positif bagi perkembangan kemampuan siswa, khususnya pada kemampuan numerasi. Namun masih ada beberapa siswa yang masih membutuhkan perhatian lebih.

“Saat di kelas, saya melihat masih ada siswa yang tidak dapat melakukan apa yang guru sampaikan. Dan saat saya memberi soal penjumlahan sederhana, mereka belum mampu menjawab,” ungkap Wilhelmus.

Diakuinya, penggunaan media pembelajaran yang memanfaatkan barang-barang bekas sangat membantu siswa dalam belajar. “Saya melihat secara langsung manfaat penggunaan alat bantu ini. Misalnya, saat menggunakan tutup botol, siswa dapat menjawab soal operasi pengurangan yang diberikan guru, namun ketika diminta untuk menjawab soal yang sama tanpa menggunakannya, mereka bingung,” tambahnya.

Program Numerasi Kelas Awal di SBD berakhir pada bulan November 2019. Setelah melakukan observasi ke sekolah, Wabup Taka dan perwakilan instansi yang hadir berharap agar program ini dapat direplikasi ke SD lainnya di SBD. Merespon niat tersebut, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, Aurelius R. E. Nganggo menghimbau agar kemauan tersebut harus didukung dengan penanggaran yang sesuai. “Jangan kita hanya ingin perbaiki ini, perbaiki itu, tapi penganggaran tidak jalan,” tegasnya.

Sementara itu, Hironimus Sugi selaku Manajer Provinsi INOVASI untuk Sumba – NTT mengapresiasi partisipasi seluruh peserta monitoring bersama dan menyatakan dukungan tim INOVASI untuk menjangkau sekolah-sekolah lainnya di SBD. “Kami siap membantu secara teknis agar sekolah-sekolah yang lainnya juga dapat merasakan manfaat dari program ini,” ucapnya.

Hasil pemaparan pada sesi diskusi tersebut dituangkan dalam 7 poin rekomendasi yang akan diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati, OPD terkait, serta DPRD SBD khususnya Komisi C yang membidangi pendidikan. Berikut ketujuh poin rekomendasi tersebut:

  1. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan mutu pembelajaran
  2. Mengaktifkan Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai forum Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (PKB), termasuk di dalamnya pelatihan-pelatihan guru berbasis KKG
  3. Memfasilitasi dukungan Kepala Dinas P&K melaui SK tentang pengangkatan Fasilitator Daerah INOVASI sebagai narasumber untuk penyebarluasan ke sekolah lain di tingkat kabupaten Sumba Barat Daya
  4. Mendorong orangtua murid untuk menyediakan sarapan pagi kepada anak sebelum berangkat ke sekolah melalui Surat Edaran Bupati
  5. Memastikan aspek sanitasi sekolah dan ketersediaan sarana air bersih ada di tiap sekolah melalui Perencanan Strategis Kabupaten dan Rencana Kerja Tahunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya
  6. Memfasilitasi Surat Edaran Kepala Dinas P&K tentang pemetaan kemampuan membaca siswa sebagai langkah awal penuntasan masalah membaca
  7. Memastikan dukungan penuh OPD terkait termasuk Komisi C–DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) adalah program kemitraan pendidikan antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa – khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi, baik itu di kelas maupun di sekolah.

Bekerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, INOVASI menjalin kemitraan dengan 17 kabupaten yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Program ini berjalan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dan dikelola oleh Palladium atas nama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. (TIM/RN)

Komentar