oleh

Kabupaten Belu Mendapat Predikat Kepatuhan Tinggi

RADARNTT, Kupang – Ombudsman RI menganugerahkan Predikat Kepatuhan Tinggi kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Pemprov Jambi, Pemprov Sulawesi Tenggara serta 12 Pemkot dan 71 Pemkab pada Rabu, {27/11/2019) di Hotel JS Luwansa,
Jakarta Selatan.

Penilaian Kepatuhan dilakukan secara serentak pada 4 Kementerian, 3 Lembaga, 6 Provinsi, 36 Pemerintah Kota dan 215 Pemerintah Kabupaten. Penilaian dilakukan selama periode Juli-Agustus 2019 dimana pengambilan data bagi Kementerian dan Lembaga dilaksanakan oleh kantor Pusat serta pengambilan data bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Instansi Vertikal dilaksanakan oleh Kantor-Kantor Perwakilan.

Menurut rilis Ombudsman Perwakilan NTT, Khusus Provinsi NTT, terdapat 13 kabupaten yang menjadi fokus penilaian Ombudsman, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Ende. Dari 13 lokasi tersebut hanya Kabupaten Belu yang mendapat Predikat Kepatuhan Tinggi atau masuk zona hijau, 4 (empat) kabupaten dalam zona kuning atau Predikat Kepatuhan Sedang, dan sisanya masih berada dalam zona merah atau Predikat Kepatuhan Rendah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Ombudsman RI untuk berperan sebagai Lembaga pengawas eksternal pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan BHMN, selta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD.

Berdasarkan amanat Undang-Undang, Ombudsman RI berkomitmen untuk bekerja secara maksimal mendorong Pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efeKif, demokatis, dan terpercaya. Disamping itu, Ombudsman RI memperkuat dan membangun transparansi serta akuntabilitas kinerja Femerintah. Pengawasan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut, sejak tahun 2013 Ombudsman RI melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Salah satu pokok pikiran dalam Peraturan Presiden tersebut menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai salah satu target capaian.RPIMN. Selain itu, kegiatan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan ini bertujuan untuk proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokasi Nasional (RBN).

Fokus penilaian dan pemeriksaan tersebut dipilih karena standar pelayanan publik menjadi ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas. Bahkan, dalam Pasal 54 terdapat sanksi seperti sanksi pembebasan dari jabatan sampai dengan sanksi pembebasan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pelaksana. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi menurunkan kualitas pelayanan.

Hal ini dapat kita perhatikan melalui indikator-indikator kasat mata. Sebagai contoh, apabila tidak terdapat maklumat pelayanan yang dipampang maka potensi ketidakpastian hukum terhadap pelayanan publik akan sangat besar. Dengan abainya menampilkan persyaratan mengakibatkan kebingungan pada pengguna layanan.

Standar biaya yang tidak diinformasikan menjadikan praktek pungutan liar, calo, dan suap menjadi lumrah pada suatu kantor pelayanan. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif. Perilaku itu tidak hanya dilakukan oleh sumber daya manusia aparatur pemerintah secara individu, namun cenderung terjadi secara sistematis dalam instansi pelayanan pubtik. Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi mengakibatkan penurunan kredibilitas peranan Pemerintah sebagaifasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan pelayanan publik. Penitaian terhadap pemenuhan standar’pelayanan publik dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undangr Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Atas hasil penilaian ini, diharapkan para bupati dan walikota untuk:

  1. Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Apresiasi atau award sebagai bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen pimpinan unit memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
  2. Memberikan teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah dan Zona Kuning dengan predikat Kepatuhan Sedang.
  3. Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri, upaya mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009′ Kewajiban penyelenggara layanan, khusus yang mempublikasikan standar pelayanan publik, diawali dengan penyusunan yang melibatkan partisipasi publik, penetapan dan implementasi standar pelayanan. Sekiranya diperlukan, Ombudsman RI bersedia membantu dan/atau memfasiritasinya.
  4. Memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Guna memantau pemenuhan standar pelayanan publik dan untuk menjaga konsistensi peningkatannya, maka disarankan menunjuk pejabat yang kompeten.
  5. Menyelengganakan pelayanan secara efeKif, sistematis dan terintegrasi dengan program nasional. Dalam rangka mengakselerasi program online single submission (OSS), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling berkordinasi untuk percepatan pelimpahan perizinan, perbaikan standar operasional prosedur per-produk layanan, dan integrasi sistem teknologi informasi antar sektoral pelayanan publik.

Hasil survei dari 13 kabupaten/kota di NTT disampaikan melalui surat resmi kepada para Kepala Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPRD, Kabag Organisasi Tata laksana dan para Kepala perangkat daerah yang disurvei untuk menjadi perhatian dan referensi perbaikan pada masa yang akan datang. (TIM/RN)

 

(Sumber: Pers Rilis Ombudsman Perwakilan NTT)

Komentar