oleh

Koalisi Bubar, Oposisi Kabur

-Daerah-196 views

RADARNTT, Kupang -Prabowo Subianto resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang terdiri dari Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya.

Pembubaran tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Kamis, (27/6/2019) pekan kemarin.

Menurut Dosen FISIP Unika Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek, pembubaran koalisi tersebut adalah hal yang lumrah dan sah saja. Karena, koalisi partai terbentuk ketika itu untuk kepentingan Pilpres.

Oleh karena itu, kata Ola Hurek, sangat wajar adanya bila proses pilpres telah final, koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarakan.

Ia menjelaskan, bagi partai peserta koalisi, setelah dibubarkan, akan memberikan kemungkinan partai melakukan evaluasi dan konsolidasi internal untuk menyikapi secara arah kebijakan pemerintahan berikutnya. Apakah merapat menjadi bagian dari partai pemerintah atau oposisi.

“Dalam membangun sebuah pemerintahan demokratis, oposisi sangat diperlukan. Oposisi dibutuhkan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan”, tegas Ola Hurek, via ponsel dari Bandung, Selasa, (2/7/2019).

Menurut dia, oposisi yang efektif mana kala ditopang oleh kekuatan partai yang hampir berimbang dengan kekuatan kelompok partai yang berkuasa. Bila partai penguasa kelewat havi, dalam model demokrasi populis, kata Ola Hurek, proses pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan kurang mendapat kontrol yang signifikan.

“Walaupun tidak berimbang tapi yang penting terbentuk oposisi sebagai pengimbang, untuk menjaga marwah demokrasi check and balances demi penyelenggaraan pemerintahan patut”, tegasnya.

Di tempat terpisah, Pengamat Politik, Ahmad Atang mengatakan, koalisi Indonesia Adil Makmur merupakan kumpulan partai politik yang membangun asosiasif untuk mengusung paslon 02 dalam pilpres yang lalu,  sehingga eksistensi koalisi ditentukan hasil dari sebuah proses politik.

Hasil dari proses politik telah final dengan ditetapkannya paslon 01, yakni Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi pemenang sebagai presiden dan wakil. Maka, menurutnya kepentingan koalisi 02 telah berakhir.

Dengan demikian, katanya, partai koalisi secara struktural tidak lagi memiliki ikatan politik secara formal dengan paslon 02, sehingga mereka akan menentukan langkah politik sendiri apakah bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi.

“Bagi saya, oposisi penting untuk mengawal pemerintahan karena kekuasaan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol”, tegasnya.

Menurutnya, praktis hanya Gerindra dan PKS saja yang diharapkan menjadi oposisi sedangkan PAN dan Demokrat telah memberi sinyal akan bergabung dengan kekuasaan.

Dengan demikian, kata dia, konsolidasi oposan akan mengalami hambatan secara politik karena bukan jumlah yang signifikan di parlemen. Karena itu, baginya oposisi tidak akan efektif dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kontrol kekuasaan.

“Secara substansial posisi tawar oposisi menjadi lemah”, tegas Ahmad Atang.

Sesuai hasil Pileg 2019, Gerindra memperoleh 78 kursi dan PAN 44 kursi, dijumlahkan keduanya 122 kursi. Masih kalah di bawah perolehan PDIP 128 kursi. (Tim/RN)

Komentar