oleh

Kulababong Terbelah, Benarkah Rancangan Perubahan APBD Sikka Ganda

RADARNTT, Maumere – Persetujuan DPRD Sikka atas perubahan APBD Kabupaten Sikka tahun 2019 layak disyukuri. Setelahnya, pimpinan DPRD Sikka pun telah definitif. Proficiat DPRD Sikka. Tapi, atas proses dan dinamika di ujung proses penetapan APBD-P itu, sisakan pula tanya: “Mengapa keputusan ini berujung keterbelahan wakil rakyat di gedung Kulababong?”

Fraksi Golkar saat paripurna DPRD Sikka (30/9/2019) menegaskan hanya akan menyetujui perubahan APBD jika rancangan perubahan itu sesuai sinkronisasi badan anggaran DPRD periode sebelumnya (2014-2019) di tanggal 23/8/2019. Golkar menolak, sebab rancangan perubahan yang kemudian disetujui itu bukan hasil sinkronisasi di tanggal 23 Agustus 2019.

Golkar tidak sendiri. Ada juga NasDem, PAN, Gerindra yang juga menolak. Alasan tiga (3) fraksi ini pun sama. Rancangan perubahan yang ada, kata tiga fraksi ini, bukan hasil sinkronisasi bulan agustus lalu — selain mensoalkan pula kewenangan pimpinan sementara DPRD untuk menetapkan Perda Perubahan APBD dan belum terbentuknya badan anggaran DPRD. Maka terbelahlah Kulababong.

Pertanyaannya, apa benar ada dua (2) dokumen rancangan perubahan APBD (sinkronisasi versus yang disetujui), yang kemudian menjadi muasal keterbelahan Kulababong?

Oktovianus Gleko (anggota banggar DPRD Sikka 2014-2019), kepada media ini via telepon, membenarkan badan anggaran DPRD periode sebelumnya telah melakukan sinkronisasi.

“Setelah asistensi di Kupang, kami sinkronisasi di tanggal 23 Agustus 2019. Sinkronisasi itu berdasarkan hasil asistensi provinsi, dan itu sudah selesai. Harusnya, di tanggal 24 Agustus 2019, DPRD menetapkan APBD perubahan. Tapi tidak jadi. Tidak jadi karena Bupati Robby batalkan secara sepihak”, jelas Okto Gleko.

Ketika disinggung rancangan perubahan APBD — yang kemudian disetujui itu — bukan hasil sinkronisasi agustus lalu, Okto Gleko mengaku tidak tahu karena tidak mengikuti proses tersebut pasca pembatalan dan pelantikan DPRD periode ini. Malah Okto balik bertanya, “Apa mungkin itu terjadi? Dari mana itu? Badan anggaran DPRD kan belum terbentuk. Siapa punya wewenang bahas itu?”

Demikian pun Siflan Angi (mantan anggota banggar DPRD periode lalu). Melalui pesan WA, Siflan membenarkan adanya sinkronisasi agustus lalu setelah banggar DPRD dan tim anggaran Pemda Sikka mendapatkan asistensi dari provinsi. Siflan juga membenarkan Bupati Robby membatalkan agenda penetapan APBD-P di tanggal 24 Agustus 2019 secara sepihak.

Terhadap rancangan perubahan yang kemudian disetujui itu, Siflan tegas menyimpulkan rancangan perubahan tersebut cacat prosedural dan patut diduga adanya pemalsuan dokumen.

Cacat prosedural, kata Siflan, oleh karena rancangan ini ditetapkan oleh DPRD saat ini. “DPRD yang baru tetapkan dasarnya apa? Mereka tidak bahas tapi mereka siap untuk tetapkan? Ini aneh. Baru terjadi saya selama jadi banggar 15 tahun. Tidak bahas tapi ditetapkan?”

Demikian pun Siflan mempersoalkan tambahan item anggaran dalam rancangan perubahan yang kemudian disetujui. “… sinkronisasi antara banggar DPRD dan pemerintah tidak ada anggaran untuk hibah bantuan pendidikan untuk lembaga pendidikan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena jelas dalam aturan hibah hanya 1 kali. Tetapi anehnya saat ditetapkan ada anggaran untuk lembaga pendidikan yg sudah MoU dgn bupati SIKKA. Ini jelas manipulasi dokumen.”

Siflan pun menduga, tim anggaran eksekutif telah melakukan asistensi sepihak ke provinsi. Saat asistensi sepihak itu, duga Siflan, provinsi tidak lagi melakukan koreksi atas point-point yang sudah disepakati saat asistensi sebelumnya.

Jika demikian adanya maka, benarkah bila tersimpulkan rancangan APBD-P itu ganda adanya. Jikalau benar ganda, manakah sepatutnya ditetapkan? Apakah rancangan perubahan hasil sinkronisasi badan anggaran DPRD periode lalu — yang berproses sesuai tahapan dalam undang-undang dan peraturan? Ataukah rancangan ‘baru’ perubahan APBD Sikka — yang diduga berproses secara ‘misterius’?

Satu hal pasti, ‘point penting sebab-muasal tapi hilang’ dari seluruh rangkaian tutur di atas, adalah penjelasan atas subtansi pembatalan secara sepihak agenda penetapan APBD-P di tanggal 24 Agustus 2019 oleh Bupati Sikka. Mengapa? Sebab jika ‘hari itu tidak hilang’, tidak akan ada dugaan dokumen ganda dan Kulababong pun tak akan pernah terbelah. (TIM/RN)

Komentar