oleh

Masyarakat Tuntut DPRD Sumba Timur Bahas Perda Masyarakat Adat dan Pansus PT. MSM

RADARNTT, Waingapu – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersuara melakukan aksi demonstrasi menuntut DPRD Kabupaten Sumba Timur segera membahas peraturan daerah (Perda) masyarakat adat dan membentuk panitia khusus (Pansus) mengusut tuntas kasus PT. MSM.

Aksi berlangsung pada Selasa, 1 Oktober 2019 di gedung DPRD dan Kantor Bupati Sumba Timur. Massa melakukan aksi long march dimulai dari Lapangan Rihi Eti, Prailiu.

Aliansi ini terdiri dari masyarakat adat Praing Umalulu, Praing Petawang, Masyarakat Pahunga Lodu, SABANA SUMBA, WALHI NTT, AMAN SUMBA, GMNI Waingapu, LMND Waingapu, PERUATI, Komunitas Marginal dan LPPHKI.

Mereka menuntut agar DPRD segera melakukan pembahasan Perda masyarakat adat dan pembentukan Pansus PT. MSM. Selain itu, massa juga meminta Bupati Sumba Timur mencabut dan meminta maaf atas pernyataan Bupati terkait konflik kepemilikan tanah ulayat di salah satu media online beberapa waktu lalu.

Dalam orasinya Umbu Ndeha dari masyarakat adat Paraing Patawang mengecam pernyataan Bupati Sumba Timur di salah satu media online bahwa “tanah tidak pernah digunakan sejak Tuhan ciptakan,” ujarnya mengulangi pernyataan Bupati.

Menurutnya pernyataan Bupati seolah-olah Bupati bukanlah orang Sumba yang hidup dengan adat istiadat orang Sumba. “Oleh Karena itu kami masyarakat adat meminta agar Bupati dan DPRD segera membuat perda pengakuan masyarakat adat karena itu sangat penting bagi keberlangsungan masyarakat adat di masa depannya,” tegas Umbu Ndeha.

Sementara itu, dalam orasinya, Umbu Yoab Watuwaya dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengatakan bahwa masyarakat Selama ini hak-haknya telah dihabisi. Pemerintah daerah seperti tidak mau mendengarkan aspirasi mereka.

Padahal kenyataannya di lapangan banyak masyarakat kehilangan lahan, air, padang penggembalaan dan hutan. “Kami dari LMND Waingapu meminta pemerintah untuk berhenti mengabaikan kepentingan Rakyat atas nama pembangunan investasi,” ujar Umbu Yoab.

Selain persoalan lokal, Massa juga menolak berbagai RUU bermasalah dan UU KPK. Massa juga menuntut DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kekerasan seksual yang marak terjadi di Sumba Timur. Baik untuk penegakan hukum dan pencegahannya.

Aksi massa di DPRD diakhiri dengan pertemuan dengan 4 anggota DPRD Sumba Timur. Para anggota DPRD berjanji akan menindaklanjuti aspirasi massa. Aksi kemudian dilanjutkan di kantor Bupati dan diterima langsung oleh Bupati Sumba Timur dan jajarannya. Proses pertemuan berlangsung cukup alot karena adanya beberapa perdebatan antara pemerintah dan perwakilan massa aksi. (TIM/RN)

Komentar