oleh

Matim Siap Mekarkan 39 Desa

-Daerah, Matim-1.263 views

RADARNTT, Kupang–Dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengusulkan sebanyak 39 Desa untuk dimekarkan, dari 159 Desa definitif yang ada saat ini.

Demikian hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Matim, Mikael Jaur, SE, M.Si yang didampingi oleh Kabid Pemerintah Desa Marsel Manggas, SE, saat dijumpai media ini di Kupang. Selasa, (02/07/2019).

Mikael Jaur menjelaskan, saat ini pihaknya bersama DPMD Provinsi NTT telah melakukan identifikasi seluruh berkas berupa proposal yang diajukan dari 39 desa tersebut. Dari 39 desa yang diidentifikasi pada tingkat provinsi saat ini, dirinya mengaku 26 desa yang telah mengantongi dokumen secara lengkap dan memenuhi  persyaratan, sementara 13 desa lainnya segera dilengkapi, sehingga pihaknya ketika kembali ke kabupaten Matim akan segera mengundang 13 Kepala Desa (Kades) tersebut guna  melengkapi berkas yang masih kurang. Dengan demikian, ujarnya, 39 desa yang diusulkan semuanya bisa terealisasi demi  meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan  meningkatkan daya saing Desa.

Lebih lanjut dikatakannya, usai dilakukan pemberkasan maka selanjutnya kepala daerah dalam hal ini Bupati akan mengusulkan ke Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan nomor registrasi dan rekomendasi Gubernur NTT,  kemudian tim tingkat provinsi turun ke daerah untuk melakukan verifikasi dan identifikasi dan hasil identifikasi tersebut pemerintah provinsi  akan usulkan ke pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri.

Dia menjelaskan, dari 39 desa di kabupaten Matim yang diusulkan tersebut, kalau dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk dan KK sangatlah berpotensi, dan rata-rata 1000 lebih penduduk dengan 200 lebih KK, dari potensi tersebut diharapkan semuanya bisa dimekarkan.

Disentil soal prosedur dan mekanisme pemekaran sebuah desa, dirinya menjelaskan semua proses berdasarkan prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa oleh Masyarakat kemudian mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa dengan melibatkan Masyarakat. Dan melalui rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang pembentukan Desa, kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa melibatkan BPD dan Kepala Desa.

Setelah itu, kata Mikael Jaur, Pemerintah Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk melibatkan kepala desa, lalu dilakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, dan hasil observasi menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati dengan melibatkan Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati.

Jika layak dimekarkan, lanjutnya, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa.

“Proses tersebut telah kami jalankan sehingga saat ini kami mengusulkan 39 dan sampai pada tahap identifikasi desa siap mekarkan, dan kami berharap semua proses berjalan sesuai prosedur sehingga 39 desa tersebut bisa terealisasi tepat pada waktunya, dengan demikian efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa serta pelayanan publik bisa berjalan dengan baik, mudah mudahan satu dua tahun 39 desa tersebut sudah definitif.” tutup mantan Sekcam kota Raja kota Kupang. (Tim/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan