oleh

Permintaan Tes Urine Pihak Lain ke BNNP NTT Tidak Berdampak Hukum

RADARNTT, Kupang — Tes urine sebagai bentuk deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT atas permintaan pihak lain sifatnya non pro justicia atau kepentingan diluar proses hukum.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTT, Lia Novika Ulya, S.KM didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan BNNP NTT, Hendrik J. Rohi, S.H., M.H dan Kepala Seksi Pencegahan BNNP NTT, Markus Raga Djara, S.H., M.Hum., Selasa, (26/11/2019).

Lia dalam penjelasannya mengatakan pihaknya selama ini melakukan tes urine atas permintaan dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya.

Biasanya, jelasnya, pihak BNNP NTT selalu temukan yang positif karena menggunakan obat keras dari dokter.

“Kita minta pembuktian dengan meminta obat dan resep dokter,” jelasnya

Apabila saat melakukan tes urine kepada pihak yang meminta ditemukan ada positif pengguna narkotika, maka yang akan dilakukan BNN adalah tes uji konfirmasi.

“Di BNN sendiri ada tes uji laboratorium melalui laboratorium BNN, Kemenkes dan laboratorium forensik kepolisian,” ujarnya

Biaya untuk tes uji konfirmasi, lanjutnya, di bebankan kepada yang melakukan permintaan tes urine.

“Namun apabila pihak yang meminta tidak mau melanjutkan ke tahapan tes uji konfirmasi maka harus membuat pernyataan dengan surat penolakan tes tersebut,” lanjutnya.

Selain itu, lanjut Lia, BNNP akan lakukan asesmen melalui klinik Pratama BNNP NTT bagi yang menggunakan obat dengan resep dokter dan pengguna narkotika untuk dilanjutkan ke bidang rehabilitasi dan tidak ada proses hukum. (ND/RN)

Komentar