oleh

Polisi dan BIN Diduga Membiarkan HTI Berkembang di NTT

RADARNTT,  Kupang – Pergerakan organisasi terlarang Hizbuh Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Kupang dan Sekitar Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), akhir-akhir ini terus mendapat reaksi dari publik. Ormas yang sudah jelas tidak diakui oleh Negera ternyata masih beraktivitas layaknya kegiatan seperti OKP lainnya.

Berdasarkan Data dan Evaluasi Gerakan Pemuda Nusa Timur selama tahun 2019, sejak organisasi itu secara sah dibekukan oleh Pemerintah akan tetapi di NTT masih terus melakukan kegiatan di beberapa titik pada tahun 2019, sudah 4 kali kegiatan keorganisasian di tempat yang berbeda di wilayah Kota Kupang.

“Kami memiliki data kegiatan-kegiatan HTI di Kota Kupang, sebab menyikapi kegiatan tersebut GP Ansor dan Banser terus melakukan koordinasi bersama Badan Intelejen Daerah dan Polda NTT,” kata Ketua Wilayah GP Ansor NTT Ajhar Jowe, kepada media Jumat, (1/11/2019).

Menurut Ajhar, berdasarkan rekapan data GP Ansor, kegiatan terakhir HTI di Komplek TDM kemarin sudah termasuk kali ke empat dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2019.

Ajhar juga menjelaskan bahwa kegiatan terakhir di komplek Tuak Daun Merah mendapat reaksi yang luar biasa dari semua pihak termasuk berbagai isu-isu yang tersebar di semua grup media sosial. Dan juga menjadi bahan diskusi kelompok-kelompok pemerhati NTT khususnya kaum muda, menilai gerakan masif HTI di NTT menjadi ancaman besar akan tumbuh berkembang menjadi besar.

Dikatakan Ajhar, untuk menjaga situasi dan kondisi NTT jangan menjadi lahan isu untuk gerakan organisasi terlarang tersebut, “kami meminta Badan Intelejen Daerah, dan Polda NTT harus benar-benar mendeteksi dan menyikapi secara serius hal tersebut,” tegasnya. Sebab, jika tidak dan dibiarkan terus menerus yang akan menjadi dampak adalah rasa kecemasan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

“Publik sudah mengetahui bahwa HTI sudah tidak diakui negara tetapi di NTT masih ada gerakan atau aktifitas organisasi dalam bentuk apapun,” imbuh Ajhar. Oleh karena itu, kami menduga jangan sampai tidak ditangani secara serius maka akan menjadi momok yang kurang baik bagi pandangan masayarakat terhadap polisi maupun badan Intelejen.

“Sebagai ormas Pemuda kami memiliki batas tertentu yang tidak serta merta kami lakukan, masalah hukum itu wewenang Polisi maupun pihak yang bertanggungjawab sebagai alat kelengkapan negara,” tegas Ajhar.

Menurunya masyarakat resah terhadap gerakan masif oleh HTI ini maka perlu ada keseriusan dan tindakan-tindakan nyata oleh penegak hukum. Alasan mendasar HTI sudah dibubarkan, lanjut Ajhar, berarti jelas mereka tidak bisa melakukan langkah apapun.

“Pandangan kami, gerakan mereka itu menjadi titik persoalan ketika ada langkah dari organisasi lain yang melakukan tindakan brutal sehingga dapat menimbulkan persoalan baru,” kata Ajhar.

Memang kita tidak mengharapkan hal itu terjadi, sambungnya,  tetapi kalau rasa kepercayaan masyarakat terhadap polisi sedikit menurun karena diduga ada pembiaran seperti ini berlangsung terus menerus maka masyarakat bisa mengambil langkah sendiri dan itu yang tidak kita inginkan.

“Harapan kita semua persoalan diserahkan kepada Polisi dan pihak terkait,” tutur Ajhar.
Mimpi besar kita adalah jaga NTT tetap damai, NTT tetap sejuk dan NTT bersahaja untuk mengawal NKRI dan Pancasila sebagai Ideologi bangsa tidak bisa diganggu oleh apapun. (TIM/RN)

Komentar