oleh

Serapan Anggaran Pemerintah Harus Berbasis Kinerja

-Daerah-249 views

RADARNTT, Kupang – Pemerintah daerah harus menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, agar bisa terpantau apakah target kinerja sejauhmana tercapai dan sejauhmana target anggaran tercapai.

“Jika target kinerja bisa diukur pencapaiannya maka secara otomatis target anggaran bisa diukur”, tegas Pakar Manajemen Vincent Gasperz, via ponsel, Selasa, (2/7/2019) pagi.

Menanggapi berita dilansir media ini, edisi Senin, (1/7/2019) tentang penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi NTT sampai semester satu tahun 2019 baru mencapai 35 persen.

Menurut dia, anggaran tidak berbasis kinerja bagaimana menilainya, tidak bisa mengukur pencapaian itu normal atau tidak.

“Seperti saya katakan anggaran tidak berbasis kinerja, maka bagaimana menilainya? Apakah itu normal atau sedikit serapan anggaran? Apa ukuran normal?”, ketusnya.

Untuk itu, kata Vincent Gasperz, pemerintah harus menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, sehingga bisa memantau apakah target kinerja tercapai dan target anggaran tercapai.

“Misalnya target kinerja baru mencapai 35% maka akan sesuai dengan target anggaran juga 35%. Tanpa sistem anggaran berbasis kinerja, maka sulit menjelaskan apakah serapan anggaran normal atau kurang, karena ukuran target kinerja juga tidak terukur”, tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus sudah menerapkan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, yang ditandai dengan pergeseran orientasi dan paradigma penganggaran dari menghabiskan menjadi menghasilkan.

Dikatakannya, sistem penganggaran line item dan incremental budgeting yang digunakan selama pemerintahan orde baru sudah dieliminasi dan diganti dengan sistem anggaran berbasis kinerja.

Meskipun, katanya, implementasi anggaran berbasis kinerja di daerah menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang tidak ringan.

Di tempat terpisah, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Hironimus Jati mengatakan, jika hanya 35 persen serapan anggaran itu kategori kurang normal, paling tidak sudah harus mencapai 50 persen saat ini.

Apalagi, lanjutnya, waktu normal terhitung tinggal 5,5 bulan saja. “Jika program pembangunan infrastruktur tidak mulai dikerjakan dapat dipastikan anggaran tidak terserap banyak dan terjadi SILPA yang tinggi diakhir tahun”, kata Hironimus. (Tim/RN)

Komentar