oleh

Tentang APBD-P Sikka, Interpelasi Patut dan Wajar Dilakukan

RADARNTT, Maumere – Persetujuan DPRD atas APBD-P Sikka tahun anggaran 2019 masih sisakan persoalan. Setidaknya demikian gambaran dari langkah lanjutan fraksi PAN Sikka pasca tegas menolak persetujuan atas perubahan APBD Sikka dalam paripurna DPRD (30/09/2019) lalu.

“Ini bukan ber- hal ikhwal sepele. Kami PAN tetap serius sikapi dugaan penyimpangan prosedural dan dugaan bergesernya anggaran rancangan perubahan APBD tahun 2019”, tegas Philip Fransiskus (Ketua PAN Sikka/anggota banggar DPRD 2014-2019/Anggota DPRD Sikka 2019-2024).

PAN rupanya tidak main-main. PAN telah datangi BPK, dan selanjutnya PAN akan memberikan laporan ke gubernur NTT.

“Kami telah datangi BPK. Untuk hal ini memang, kami perlu lengkapi penjelasan konteks melalui uraian kronologis tertulis dan data. Sementara gubernur, kami memang belum bertemu. Gubernur masih di luar NTT. Nantinya kami tetap sampaikan laporan ke gubernur”, demikian Philip.

Saat disinggung langkah politik lanjutan PAN di gedung Kulababong, secara serius Philip menyatakan bahwa PAN akan menginisiasi interpelasi.

Menurut Philip, langkah politik ini patut dan wajar dalam dua (2) hal. Pertama, kata Philip, jika benar terjadi penyimpangan jelas berdampak luas. APBD-Perubahan itu, jelas Philip, adalah instrumen kebijakan keuangan daerah untuk keseluruhan kabupaten. Karenanya, menurut dia, APBD-Perubahan mengikat target pendapatan dan belanja kabupaten. Interpelasi, dalam konteks ini di Sikka, menjadi patut dan wajar seturut undang-undang.

Kedua, menurut Philip, patut dan wajar itu juga dalam konteks posisi pemerintah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD Sikka, pada posisi ini, perlu bertanya pada pemerintah, apa yang terjadi sesungguhnya? Misalnya sebut Philip, apa dasar pergeseran anggaran, yang sebelumnya tidak ada pada dalam sinkronisasi (23/08/2019) lalu. Dengan demikian, jika mampu menjelaskan, pemerintah dan DPRD akan memiliki dasar pandang yang sama, terutama atas fungsi APBD-P yang mengikat target pendapatan dan belanja Sikka.

Jika pemerintah tidak mampu jelaskan hal-ikhwalnya, bagaimana selanjutnya? Masih dini ber- andai-andai, setelah interpelasi akan ada angket dan hak DPRD Sikka untuk menyatakan pendapat.

Untuk diketahui, berdasarkan UU No. 17 tahun 2014 dan perubahan atasnya, usulan interpelasi minimal oleh 5 orang anggota DPRD Sikka dan lebih dari satu (1) fraksi kepada pimpinan DPRD. Usulan ini kemudian menjadi hak Interpelasi jika rapat paripurna dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD dan mendapat persetujuan oleh lebih dari 1/2 peserta rapat paripurna.

Sementara itu, menurut Siflan Angi (anggota banggar DPRD periode 2014-2019), sesuai undang-undang, partai-partai yang menolak APBD-P, yang diduga tidak sesuai prosedur, dapat melakukan interpelasi. Demikian pesan WA Siflan Angi.

Bukan hanya interpelasi, tulis Siflan dalam pesan WA. Partai-partai yang menolak bisa juga melapor ke pihak yang berwajib jika memiliki bukti kuat soal pemalsuan dokumen dan melakukan tahapan tidak sesuai prosedur.

“Mengapa mungkin demikian? Karena ada dugaan pemerintah inkonsisten soal hasil asistensi Banggar DPRD lama dan rasionalisasi pemerintah sendiri di luar hasil asistensi”, tegas Siflan. (TIM/RN)

Komentar