oleh

WALHI : Ranperda Kepariwisataan Belum Atur Lingkungan Hidup

RADARNTT, Kupang – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi NTT tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum implisit pun eksplisit mengatur pengelolaan lingkungan hidup di destinasi wisata.

Dalam batang tubuh Ranperda di bagian kedua tentang industri pariwisata, pasal 10 hanya menyebutkan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf (a) antara lain meliputi ‘tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya’, di butir (e). Tanpa diuraikan lebih lanjut pada pasal ayat khusus tentang pengelolaan lingkungan hidup di destinasi wisata.

Lingkungan hidup merupakan hal penting dan mendesak dalam pengelolaan pariwisata, sehingga perlu diatur secara tegas dalam Ranperda tersebut, agar mengikat dan mengatur semua pihak yang terlibat dalam urusan pariwisata, tegas Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, kepada media ini, Jumat, (5/7/2019).

“Seharusnya pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga perlindungan kawasan produksi masyarakat dan wilayah kelolanya harus diatur”, tegasnya.

Umbu Wulang menegaskan, tidak boleh mengabaikan dua hal utama, yakni: pertama; daya dukung dan tampung lingkungan atas nama pariwisata, serta perda harus memastikan tidak ada lagi privatisasi kawasan pesisir di NTT. Dan Kedua; Perda harus mengakomodir dan melindungi wilayah kelola masyarakat.

“Jangan sampai pariwisata menghilangkan akses publik atas keindahan alam dan produktivitasnya. Contoh, jangan sampai nelayan terusir dari beberapa wilayah pesisir karena telah diprivatisasi”, tegas Umbu Wulang.

Menurutnya, meskipun proses sudah jauh berjalan sampai pada tahapan penyempurnaan naskah Ranperda di tingkat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) internal, tetapi sedapat mungkin bisa menampung aspirasi masyarakat dengan memasukkan pasal atau ayat khusus yang mengatur tentang hal ini.

“Seharusnya bisa, karena mereka punya tim yang menyusun ranperda. Kalau tidak dimasukkan poin ini maka masyarakat juga punya hak untuk meminta revisi atau gugatan”, tandasnya.

Ranperda ini juga harus memprioritaskan pariwisata kerakyatan, kata Umbu Wulang, bukan pariwisata berbasis investor skala besar. (Tim/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan