oleh

11 Anggota DPRD Provinsi NTT Lakukan Publik Hearing Enam Ranperda di Kota Kupang

RADARNTT, Kupang – Sebanyak 11 orang tim DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan kerja dalam rangka dengar pendapat atau dialog terkait enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) usul prakarsa DPRD Provinsi NTT di Kota Kupang, Kamis (22/10/2020).

Kehadiran tim DPRD Provinsi NTT yang diketuai Aloysius Malo Ladi, selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, diterima oleh Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man di ruang rapat Garuda Kantor Walikota Kupang bersama para Asisten Sekda dan beberapa pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang.

Diketahui terdapat 6 Ranperda yang diusulkan oleh DPRD Provinsi NTT untuk dilakukan dialog ke pemerintah kabupaten/kota di NTT. Keenam Ranperda tersebut yaitu ranperda tentang perlindungan anak provinsi NTT, ranperda tentang pengembangan budaya literasi di provinsi NTT, ranperda tentang pemajuan kebudayaan di NTT, ranperda tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya air, ranperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi NTT tahun 2020 – 2050 dan ranperda tentang penyelenggaraan pelayaran dan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil.

Wakil Walikota dalam sekapur sirih saat menerima kehadiran tim DPRD Provinsi NTT mengucapkan apresiasi dan menyambut baik adanya enam ranperda tersebut karena menurutnya, memiliki relevansi terhadap tata kelola pemerintahan dan terhadap masyarakat di Kota Kupang. Seperti yang disampaikan Wakil Walikota terhadap ranperda Penyelenggaran dan pengelolaan ruang laut sampai 12 mil, yang dikatakan mempunyai relevansi yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan, kegiatan nelayan dan budidaya laut di Kota Kupang.

“Meskipun teluk kupang bukan wilayah kota kupang, namun penduduk kota kupang yang sebagiannya merupakan nelayan yang mencari penghidupan di daerah teluk kupang,” ujar Wakil Walikota.

Bahkan menurut Wakil Walikota yang biasa disapa dr. Herman, di teluk Kupang ini terdapat beberapa titik penyelaman dasar laut yang menunjang dari segi pariwisata.

Hal yang sama terhadap ranperda tentang perlindungan anak, Wakil Walikota menyampaikan sangat aktual dan relevan dengan isu-isu yang berkaitan dengan anak di Kota Kupang.

“Raperda ini bisa memanjakan dengan perdagangan manusia, dengan isu-isu kemiskinan, putus sekolah dan anak jalanan,” tururnya. Sehingga dengan rekayasa sosial melalui perda tentu akan menolong masalah perlindungan anak di Kota Kupang. 

Demikian pun terhadap ranperda tentang pengembangan budaya literasi di NTT, menurut dr. Herman sangat penting terkait dengan budaya baca dan juga perkembangan teknologi saat ini. Dicontohkan Wakil Walikota, terhadap isu stunting dan isu gizi buruk di Kota Kupang menurutnya hal ini ada kaitannya dengan literasi dan bukan masalah gizi murni semata.

Untuk itu, kepada para pimpinan perangkat daerah yang hadir bersama para Asisten Sekda, Wakil Walikota minta untuk melihat hal-hal yang memang dibutuhkan dalam ranperda-ranperda tersebut.

“Mudah-mudahan dialog ini memperkaya pasal-pasal utama yang sudah disiapkan dan secara redaksi ada penambahan subtansial yang menentukan karena pembangunan hajat hidup banyak orang di NTT maupun di kota kupang,” harapnya.

Ketua Tim DPRD Provinsi NTT, Aloysius Malo Ladi, di kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Wakil Walikota bersama jajaran atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menggelar dengar pendapat atau dengar pendapat publik terkait enam ranperda inisiatif DPRD NTT.

Dikatakannya, dengar pendapat ini untuk mendapakan masukan terhadap keenam ranperda tersebut.

“Dalam rangka pendengaran ini kami ingin mendapat banyak masukan yang terkait dengan enam ranperda yang sementara ini telah dibahas di komisi dan sebelum di dalam paripurna kami harus turun ke semua kabupaten/kota untuk melakukan pendengaran sehingga mendapat banyak masukan dalam diskusi untuk memperkaya paling kurang ranperda yang akan diputuskan bersama pemerintah. Sehingga menjadi acuan dasar untuk dasar baru masyarakat ke depan,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap ada masukan-masukan dari pemerintah Kota Kupang sehingga dapat menyempurnakan ranperda tersebut.

“Tentunya yang kami susun adalah materi yang belum sempurna tanpa masukan atau informasi yang mungkin dapat memperkaya kami dalam penyempurnaan bersama tim pakar dalam perumusan untuk ditetapkan kedepan,” ujarnya.

Adapun Tim DPRD Provinsi NTT yang hadir di yaitu Wakil Ketua DPRD, Aloysius Malo Ladi, Ketua Komisi I Gabriel AK Beri Binna, Obet Naitboho, Julius Ully, Johanis Lakapu, Rocky Winaryo, Ana Waha Kolin, Pdt. Junus Naisunis, Klara Moto Loi, Angela M. Piwung, dan Yohanes Rumat.

Sementara dari Pemerintah Kota Kupang bersama Wakil Walikota hadir Plt Asisten I Sekda Yanuar Dally, Asisten II, Elvianus Wairata, Plt Asisten III, Thomas Dagang, Kadis PUPR, Hendrik Ndapamerang, Kadis DLHK, Yeri Padji Kana, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Ejbends Doeka, Direktur PDAM Kota Kupang, Johanis Ottemoesoe, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Matheus B. Lalek Radjah, dan beberapa perwakilan pimpinan OPD terkait.

Pada sesi dialog atau opini dalam kegiatan tersebut dipandu moderator Plt Asisten I dimana materi keenam ranperda yang disampaikan oleh anggota DPRD ditanggapi langsung oleh pimpinan perangkat daerah yang hadir untuk memberikan masukan terkait substansi dan teknis. (PKP/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan