oleh

Alasan dan Tuntutan AMMARA Tolak Tambang

RADARNTT, Kupang – Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya (AMMARA) Kupang, Adeodatur Syukur mengungkapkan alasan penolakan terhadap tambang batu gamping dan pabrik semen di Manggarai Timur karena berada di lokasi perkampungan dan lahan-lahan pertanian sumber penghidupan warga.

Ia menjelaskan bahwa di Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda yang oleh PT Istindo Mitra Manggarai sudah mengantongi IUP Eksplorasi untuk batu gamping di lahan seluas 599 hektar yang berlokasi di Kampung Lengko Lolok dan PT Semen Singa Merah NTT (PT SSM) juga sudah memperoleh izin lokasi di Kampung Luwuk.

Menurut Adeodatur Syukur, di wilayah izin tambang dan pabrik itu merupakan perkampungan dan lahan-lahan pertanian yang telah bertahun-tahun menghidupi warga.

“Kalau lahan pertanian dihilangkan, maka di mana sumber kehidupan bagi generasi mendatang? Pemerintah harusnya tidak hanya memikirkan soal uang yang diimpi-impikan masuk ke khas daerah yang jumlahnya juga tampak fantastis tapi sebetulnya tidak realistis,” katanya.

Ia meminta pemerintah sebaiknya tidak terpesona dengan klaim semacam itu karena faktanya perusahaan tambang mangan yang sebelumnya hadir di sekitar dua kampung itu tidak membawa perubahan signifikan.

“Bertahun-tahun mereka beroperasi, tapi tidak ada perubahan bagi warga setempat, sementara bekas lubang tambang terus menganga, tanpa ada upaya perbaikan,” katanya.

“Kini perusahan datang lagi dengan janji serupa dan pemerintah malah ikut memberi karpet merah pada perusahaan,” tambahnya.

Dia menambahkan, sebagai mahasiwa mereka merasa memiliki hak untuk menyuarakan keperihatinan pada rencana investasi ini, mengingat tambang dan pabrik ini tidak hanya menyangkut soal urusan jual beli tanah di dua kampung, tetapi juga menyangkut hak hidup banyak orang.

“Kita tahu bahwa rencana penambangan dan pabrik semen ini yang terintegrasi dengan pembangunan PLTU batubara serta terminal pengepakan dan pelabuhan membawa potensi kerusakan yang dahsyat dan berkepanjangan mengingat lokasi tambang dan pabrik ini dekat dengan pemukiman warga,” kata Adeodatur Syukur.

Ia menjelaskan, polusi seperti debu yang dihasilkan oleh kegiatan industri semen juga membawa dampak besar bagi daerah-daerah sekitar.

Pemerintah tidak bisa menyederhanakan solusi terhadap masalah lingkungan dengan adanya dana reklamasi atau ASR (Abandonment and Site Restoration) karena dalam prakteknya dana tersebut tidak akan pernah cukup untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi karena dasar perhitungannya yang tidak jelas dan cenderung asal-asalan,” tegasnya.

Selain itu, jelasnya, wilayah yang akan ditambang merupakan satu-satunya ekoregion perbukitan karst di Pulau Fores yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018 tentang penetapan wilayah ekoregion indonesia.

Wilayah karst ini menjadi regulator air yang menyediakan suplai air bersih bagi daerah sekitarnya yang memberikan penghidupan bagi ribuan komunitas di belahan barat pulau Flores, khususnya dari Reo di Kabupaten Manggarai  hingga Riung di kabupaten Ngada,” jelasnya.

“Itu berarti, masalah ini tidak hanya soal warga yang jual tanah, tapi efek yang jauh lebih besar. Karena kawasan ini memiliki fungsi yang sangat vital maka seharusnya dijadikan kawasan lindung ekologis dan tidak diperkenankan untuk dirusak termasuk dengan mengizinkan beroperasinya pertambangan,” kata Adeodatur Syukur.

Ia menambahkan, daripada mendorong industrik ekstraktif, pemerintah mesti memaksimalkan upaya pemberdayaan untuk masyarakat, terutama di bidang-bidang yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk pemenuhan infrastruktur-infrastruktur dasar, seperti pertanian dan air bersih.

Dia juga mengungkapkan data surplus kapasitas produksi semen sekitar 30% atau sekitar 40 juta ton selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2016.

“Di tengah fakta soal surplus ini, tambang dan pabrik ini sebenarnya untuk siapa? Kalau diklaim untuk ekspor, apakah kemudian harus mengorbankan keselamatan dan ruang hidup?” tegasnya.

Enam Tuntutan AMMARA

AMMARA juga menyampaikan enam poin  tuntutan sebagai berikut:

Pertama, mendesak Gubernur NTT untuk mencabut Izin usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Istindo Mitra Manggarai No. 540.10/119/DPMPTSP/2019 dan tidak memberikan izin operasi bagi PT Semen Singa Merah NTT.

Kedua, mendesak Gubernur NTT untuk tidak memberi ruang bagi industri ekstraktif di wilayah NTT.

Ketiga, mendesak Gubernur NTT mempublikasi hasil evaluasi atas SK Moratorium Izin Tambang di NTT yang diterbitkan pada 14 November 2018.

Keempat, mendesak DPRD NTT menyatakan sikap politik kelembagaan untuk menolak rencana tambang batu gamping dan pabrik semen ini dan mendorong membuka hasil evaluasi SK Moratorium Izin Tambang di NTT.

Kelima, mendesak Pemerintah Provinsi NTT dan semua Pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan potensi ekonomi di sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata berbasis masyarakat.

Keenam, mengajak seluruh elemen masyarakat di NTT untuk menolak tambang dan pabrik ini.

Enam poin tuntutan ini disampaikan Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya (AMMARA) Kupang saat menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 29 Juni 2020 di kantor Gubernur NTT dan Kantor DPRD NTT. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan