oleh

Bawaslu Sumba Barat Sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020

RADARNTT, Waikabubak – Menjelang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kontestan Pilkada Sumba Barat, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menggelar sosialisasi peraturan badan pengawas pemilu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 bersama stakeholder, di Aula Ora et Labora, Waikabubak, Senin (21/9/2020).

Kegiatan Sosialisasi ini, dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Sumba Barat, Yusti Rambu Karadji yang dihadiri oleh Sekda Sumba Barat, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumba Barat, Ketua bersama Anggota KPU Sumba Barat, Kepala Badan Kesbangpol Sumba Barat, Dandim 1613/Sumba Barat, Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres Sumba Barat, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, Calon Wakil Bupati Agustus Bernardus Bora, Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Barat.

Ketua Bawaslu Sumba Barat, Yusti Rambu Karadji, dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sedikit berbeda dan unik dengan pelaksanaan Pilkada tahun-tahun sebelumnya.

“Pilkada serentak kali ini sedikit berbeda dan unik daripada Pilkada tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini sedang kita berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah di seluruh Indonesia bahkan dunia,” katanya.

Karena itu, ada banyak regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada kali ini, kata Yusti, salah satunya yaitu Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Maka dalam melaksanakan pengawasan tahapan pilkada, pengawas pemilihan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19,” tegasnya.

Sementara Koordinator Divisi (Kordiv) SDM dan Organisasi, Oktavianus Malo, mengatakan pihaknya sangat terbatas menjangkau seluruh wilayah melakukan pengawasan, karena kapasitas tenaga yang sangat sedikit, tiga orang pimpinan Bawaslu dan tiga orang Panwaslu Kecamatan serta satu orang Panwaslu Kelurahan/Desa.

Karena itu, ia berharap agar semua pasangan calon serta partai politik mengikuti regulasi yang ada termasuk taat terhadap protokol kesehatan dan membatasi jumlah massa yang hadir saat melakukan pertemuan/kampanye.

Pada tempat sama, Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S), Papy B Ndjurumana, juga mengatakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas, apabila ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pilkada Sumba Barat.

“Apabila ada laporan atau dugaan pelanggaran Pilkada pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, kami akan tindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran Pilkada, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana yang dilakukan oleh baik itu penyelenggara, partai politik, pasangan calon, ASN, TNI-POLRI maupun aparat Desa,” tegasnya.

Papy sapaanya juga menyampaikan pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap oknum yang melakukan pelanggaran.

“Apabila ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran, kami akan panggil untuk diklarifikasi dengan tujuan untuk menguji kebenaran, atau melengkapi informasi yang telah diperoleh, atau mendapatkan informasi yang diperlukan dari seseorang melalui proses tanya jawab,” tutupnya. (AG/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan