oleh

BPN Sumba Timur Harus Taat Rekomendasi DPRD

RADARNTT, Waingapu – WALHI NTT mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumba Timur harus taat pada rekomendasi Komisi A DPRD kabupaten Sumba Timur dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di daerah itu, sebagaimana ditetaptkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Kamis, 11 Juni 2020 di Ruang Sidang Komisi A DPRD Sumba Timur.

Divisi SDA Walhi NTT, Petrus Ndamung kepada media ini menjelaskan, RDP bersama Komisi A DPRD kabupaten Sumba Timur menghasilkan rekomendasi yang mengharuskan pihak BPN Sumba Timur untuk meninjau ulang tanah objek sengketa apakah benar lokasi tersebut berada dalam kawasan Hutan Lindung dan jika terbukti maka objek sengketa batal demi hukum.

“Kasus ini bermula pada tanggal 28 Januari 2020 pihak BPN melakukan pengukuran tepatnya di lokasi bukit Hiliwuku tanpa sepengetahuan masyarakat setempat dan hanya diketahui Pemerintah Desa Induk (Katiluku) sedangkan lokasi tersebut berada di Desa Persiapan Hawurut yang juga telah memiliki Pelakasana Tugas Kepala Desa. Namun kejadian tersebut tetap diketahui oleh Pemerintah Desa setempat bersama masyarakat pemilik hak ulayat atas surat tembusan yang disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Matawai La Pau,” tutur Ndamung mengisahkan.

Mengetahui hal tersebut marga Mbaradita yang berdasarkan sejarah merupakan marga tertua serta pemilik ulayat di lokasi pengukuran melakukan penolakan dengan melayangkan surat keberatan pengukuran kepada Badan Pertanahan Nasional Sumba Timur pada tanggal 31 Januari 2020. Merespon surat keberatan masyarakat, pihak BPN Sumba Timur melayangkan surat mediasi kepada masyarakat maupun kepada pihak pemohon pengukuran Ipa Hoy Cs serta Pemerintah Desa Katiluku dan Pemerintah Desa Persiapan Hawurut. Hasil mediasi BPN tidak mendapatkan titik temu sehingga BPN mengembalikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Matawai La Pau.

“Namun mediasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Matawai La Pau dan Pemerintah Desa Katiluku atas rekomendasi BPN Sumba Timur juga tidak mendapatkan titik temu. Karena dalam setiap mediasi yang dilakukan pihak pemohon pengukuran (terlapor) selalu tidak hadir,” imbuhnya.

Atas hal tersebut marga Mbaradita (pelapor) melanjutkan persoalan ini ke jenjang yang lebih dengan bersurat kepada DPRD Sumba Timur untuk melakukan mediasi dengan tuntutan pembatalan pengukuran.

Pihak DPRD merespon positif aduan marga Mbaradita dengan memanggil semua pihak yang berkepentingan dalam konflik yang dimaksud yaitu pihak pemohon pengkuran BPN Sumba Timur perwakilan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa maupun masyarakat sebagai pelapor. Mediasi yang dilakukan Komisi A DPRD Kabupaten Sumba Timur menghasilkan Rekomendasi untuk melakukan kroscek ulang terhadap tanah objek sengketa. Karena berdasarkan data yang dimiliki DPRD tanah objek sengketa berada dalam Kawasan Hutan Lindung Kapohak Penang. Dan jika terbukti berada dalam kawasan hutan lindung maka pengkuran yang dimohonkan Ipa Hoy batal demi hukum.

“Satu poin rekomendasi lagi yang tak kalah penting adalah menekankan kepada pihak BPN Sumba Timur jika setiap melakukan pengukuran tanah harus berkoordinasi dengan dinas terkait terutama dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan dapat menimbulkan konflik di masyarakat,” tandas Ndamung.

Atas rekomendasi Komisi A DPRD perwakilan marga mbaradita yang berjumlah 20-an orang merasa bersyukur dan berterimakasih kepada pihak DPRD karena telah melakukan penyelesaian kasus dengan baik. Rasa terimakasih ini sebagai wujud dari spirit awal marga mbaradita melakukan keberatan pengukuran atas dasar ketakutan tanah objek sengketa dipergunakan secara tidak benar oleh pihak pemohon. Marga mbaradita melakukan keberatan tidak dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tetapi demi kepentingan masyarakat Desa Persiapan Hawurut pada umumnya.

Masyarakat sadar betul tanah objek sengketa merupakan aset potensial yang jika dikelola dengan baik akan mendatangkan kebaikan secara umum masyarakat setempat bukan oleh oknum-oknum yang ingin memuaskan nafsu pribadi.

“WALHI NTT selaku organisasi yang mendampingi masyarakat dalam kasus ini juga meminta kepada pihak BPN Sumba Timur untuk patuh dan dapat menjalankan setiap rekomendasi yang dikeluarkan Komisi A DPRD Sumba Timur sehingga konflik yang terjadi di masyarakat akibat pengukuran sepihak semakin diminimalisir,” pungkasnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan