oleh

Butuh Keterbukaan Informasi Publik, Pemda Alor Jajaki Pembentukan Komisi Informasi

-Alor, Daerah-373 views

RADARNTT, Kalabahi — Kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar dan akurat untuk membangun dirinya merupakan hak asasi. Namun, kenyataannya berbagai sajian informasi melalui berbagai media massa terkadang cenderung berseliweran liar jauh dari fakta atau hoax, sehingga sangat meresahkan kehidupan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Alor menggandeng Komisi Informasi Perwakilan (KIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdiskusi dan mencari solusi (menjajaki) pembentukan Komisi Informasi (KI) Kabupaten Alor.

Hal tersebut disampaikan Bupati Alor, Amon Djobo dalam arahannya ketika membuka diskusi bersama KIP NTT yang diwakili Koordinator Bidang Sosialisasi dan Advokasi, Daniel Tonu dan Pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Alor di Ruang Kerjanya, Senin (13/7/2020).

Bupati Djobo mengatakan, kedaulatan informasi dan kedaulatan lainnya seperti kedaulatan pangan merupakan tuntutan masyarakat atau publik yang penting untuk dipenuhi sesuai perkembangan zaman teknologi dan informasi. Meskipun demikian informasi atau berita-berita yang disajikan simpang siur tanpa penyaring (filter) dan serba sulit untuk diklarifikasi, sehingga membutuhkan sebuah wadah organisasi independen untuk menampung aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan publik melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

“Teman-teman, dunia sekarang ini sangat berkembaang teknologi informasi yang serba canggih pada era digital ini, sehingga kehadiran komisi informasi (KI) sangat penting guna berbagai sarana komunikasi dapat digunakan dengan baik dan benar dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat,” tutur Bupati Djobo.

Bupati dua periode ini juga mengharapkan agar hasil pertemuan bersama antar Pemda dengan Pihak KIP NTT dan Kalangan Akademisi yang diwakili Rektor Universitas Tribuana (Untrib) Kalabahi, Alvons F. Gorang, S.Sos, MM dapat mengkaji kelayakan berdirinya lembaga independen KI Alor sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sementara, Anggota Komisioner KIP NTT, Daniel Tonu, yang juga putra asli Alor-Pantar ini dalam sosialisasi menjabarkan tugas, peran, fungsi dan wewenang Lembaga Publik KIP dalam menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Dijelaskan, bahwa peran lembaga yang di tingkat provinsi diketuai oleh Pius Rengka, senior wartawan dan penulis ini, bahwa lembaga yang terdiri dari kalangan swasta (profesi) ini juga dapat menjalankan fungsi seperti seorang hakim dalam memutuskan sengketa perkara atau masalah pemberitaan dari pihak pemohon.

Pula dalam kaitannya dengan Pengelolaan Informasi Publik di kalangan pemerintahan dapat dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Alor dari masing-masing OPD guna menyiapkan sejumlah data dan informasi baik rutin maupun berkala kepada masyarakat sebagaimana juga diamanatkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman PPID dengan sejumlah kewenangan dan larangan (rambu-rambu).

Di tempat yang sama dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Alor, Imanuel Djobo, memyatakan bahwa PPID Alor telah dibentuk dan tinggal saja dioptimalkan peran dan fungsinya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Meskipun demikian, Kadis El Djobo, – demikian akrab disapa menyetujui bila dikaji kelayakan dan kebutuhan akan informasi di Nusa Kenari untuk dibentuk KI Alor.

Hal senada juga dilontarkan Rektor Untrib Kalabahi, Alvons Gorang agar benar-benar dibutuhkan pemohon (pubik) dari berbagai kalangan baik pengelola informasi publik, seperti wartawan maupun peneliti, mahasiswa, pihak LSM dan kalangan masyarakat umum (publik).

Dalam pertemuan yang dimoderatori oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dominggus Asadama ini juga membahas hal-hal terkait informasi yang boleh dan tidak boleh sebagai rahasia jabatan atau hanya bisa disampaikan ke ppublik atas perintah atasan atau hanya bisa disampaikan oleh atasan secara langsung karena merupakan kewenangan yang melekat. (Gabriel Lobang Tang/Kasubag Komunikasi Pimpinan Setda Alor)

Komentar

Jangan Lewatkan