oleh

Diduga Halangi Jurnalis, Lima Komisioner KPU Manggarai Dipolisikan

RADARNTT, Ruteng – Lima anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manggarai dilaporkan ke Polres Manggarai karena diduga menghalangi tugas jurnalistik saat debat publik kandidat Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada Manggarai yang telah berlangsung Rabu, 14 November 2020.

Pantauan media ini, sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Manggarai, mendatangi Polres Manggarai, Rabu (18/11/2020) sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Sekretaris Forum Jurnalis Manggarai, Ronald Tarsan mengatakan, ada dua poin substansi dari persoalan tersebut, antara lain, mengenai dengan pelanggaran Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 karena menghalang-halangi tugas jurnalistik.

Ia menegaskan, dalam Undang-undang pers pasal 4 ayat 1 menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara pada pasal 2 disebutkan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran.

Sedangkan pasal 3 disebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Forum Jurnalis Manggarai merasa ini bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap profesi karena mereka sudah menghalang-halangi tugas jurnalistik,” ujarnya.

Hal ini, kata dia, adalah persoalan yang harus dilawan. Jika tidak dilawan, kasus ini akan menjadi preseden buruk untuk ke depan.

Jurnalis media Matanews.net itu mengatakan, jangan sampai, kasus serupa akan terjadi berulang-ulang.

“Sehingga hari ini kita ingin mencari keadilan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan KPU Manggarai melanggar Undang-undang Pers. Dan juga melanggar protokol kesehatan,” tegas Ronald.

Ia mengaku, Forum Jurnalis Manggarai sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung tinggi presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Pihaknya meminta Polres Manggarai untuk tetap profesional dalam menangani kasus ini.

Hal lain diadukan terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada acara debat publik berlangsung. Di mana, banyak para undangan hadir melebihi dari standar yang telah ditentukan.

Koordinator Jurnalis Manggarai, Adrian Pantur, mengatakan, selain pelanggaran Undang-undang Pers yang dilakukan oleh KPU Manggarai, wartawan juga menyoroti dari sisi protokol kesehatan, sebagaimana dalil yang disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan KPU Kabupaten Manggarai pada Minggu 15 November lalu.

Dalam rilis tersebut, kata Adrian, dijelaskan bahwa pelarangan yang dimaksud semata-mata untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Pertanyaan Forum Jurnalis Manggarai, adakah KPU Manggarai saat itu sudah menerapkan protokol kesehatan?,” tanya dia.

“Karena sejauh pengamatan wartawan kala itu, tidak ada tersedianya sarana cuci tangan, tidak ada thermo gun yang sebagai pengukur suhu tubuh, kemudian tidak ada penerapan yang namanya physical distancing kepada pihak yang datang ke lokasi debat kala itu,” beber Adrian.

Forum Jurnalis Manggarai, kata dia, berharap aparat kepolisian Polres Manggarai tetap melakukan proses hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa memandang bulu dari pihak manapun. (AJ/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan