oleh

Dirikan Lab Biomolekuler qPCR, Walikota Kupang Minta Tim Tes Massal Presentasi di DPRD

RADARNTT, Kupang – Gerak cepat yang ditunjukkan Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore sehari sebelumnya langsung dilanjutkan kemarin. Ia tidak hanya berkunjung ke tempat pelatihan, tetapi ingin menguncinya dengan kebijakan anggaran untuk pembuatan laboratorium biomolekuler qPCR yang akan dimanfaatkan untuk tes massal dan murah untuk warga Kota Kupang.

Jefri Riwu Kore langsung turun tangan memimpin rapat terbatas di ruang rapat di Lantai satu, RSUD SK.Lerrik. Kamis, 18/6/2020. Rapat yang dihadiri oleh para pejabat instansi terkait; Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, Direktur RSUD SK Lerrik dan dan para staf RSUD SK Lerrik itu berlangsung 90 menit.

“Ya memang tidak bisa cepat, karena ada prosedurnya, mungkin saya bisa mengatakan bisa, tetapi instansi teknis tidak mau mengambil risiko terkait prosedur dan administrasi anggaran,” kata Jeffry yang mengaku baru menerima proposal ini dua hari yang lalu ketika berkunjung ke Politani, lokasi pelatihan para laboran.

Ia mencontohkan hal serupa terjadi di Pemerintah Provinsi NTT, meskipun Gubernur Viktor Laiskodat berani mengambil keputusan politik, tetapi jajaran di bawahnya belum tentu berani mengeksekusi. “Ya seperti anda tahu, di pemerintahan itu motornya sebenarnya hanya beberapa orang saja, selebihnya diam menunggu dan belum tentu mau mengambil risiko,” katanya menambahkan.

Diundang presentasikan di depan DPRD Kota Kupang

Selanjutnya Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore mengajak Tim Tes Massal Covid-19 dari Forum Academia NTT untuk segera mempresentasikan rencana ini di depan DPRD Kota Kupang. “Ya, tim perlu menjelaskan langsung ke DPRD agar mereka mengerti persis apa yang sedang dikerjakan,” kata Jefri Riwu Kore.

“Sebenarnya ini bukan barang baru, qPCR yang kami pakai adalah barang dari BP POM, jadi ini terdaftar di pemerintah, sedangkan reagen yang dipakai pun dengan mudah didapat, dan tidak ada alasan barang mubazir,” kata Dr.Fima Inabuy, Ketua Tim Tes Massal dan Murah Covid-19 dari Forum Academia NTT, ketika menjawab pertanyaan Rudi Priyono. Ia juga menjelaskan alat qPCR ini bisa dipakai untuk menangani wabah penyakit lain, sehingga peralatannya tidak mubazir.

Dr.Fima Inabuy menekankan bahwa dalam proses melakukan tes massal merupakan kerja semua warga, sehingga dalam pelaksanaannya sumbang saran, kritik maupun masukan merupakan hal yang sangat diharapkan. Ia sendiri meminta langsung agar tim dokter spesialis THT maupun Patologi Klinis dari RSUD SK Lerrik, untuk menjadi bagian dari tim.

“Kita di NTT ini serba terbatas, sehingga perlu langkah pencegahan yang konkrit, dan tes massal ini bukan hanya di level teori, tetapi ini sudah dilaksanakan, dan Wuhan adalah contoh konkrit bagaiamana negara modern seperti RRT mengatasi Covid-19. Terus terang kami heran mengapa ada tes swab gold standard, sementara yang dipromosikan adalah rapid test yang jauh lebih mahal dan standar akurasi 70% lebih rendah,” kata Fima Inabuy yang kecewa dengan program rapid test massal yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.

Lebih lanjut Tim dari Forum Academia NTT (FAN) ini berharap jika insiatif ini bisa dipercepat, para pendatang atau orang yang masuk ke NTT, terutama dari zona merah, bisa diukur dengan alat yang sensitif, sehingga kemungkinan penularan baru bisa dicegah. “Tes massal ini sangat tepat dijalankan di NTT yang penyebaran Covid-19 relatif kecil, makanya kita harus bergerak lebih cepat,” tutup Fima.

Menanggapi seruan Walikota Kupang, anggota tim FAN, Rudi Rohi, mengatakan bahwa Tim Pool Test dari Forum Academia NTT akan segera memberi masukan kepada DPRD Kota Kupang. Ia berharap DPRD perlu mencermati, memahami dan membuka diri bahwa pembuatan laboratorium ini sifatnya darurat. Mengingat laboratorium ini juga akan bermafaat untuk sekian wabah penyakit yang berkembang di Kota kupang, seperti DBD maupun HIV/AIDS.

“Pandemi Covid-19 sebenarnya menjadi peringatan dan ini membuka mata kita dan ini harus menjadi prioritas, DPRD perlu menelaah dan memberikan prioritas, karena berbicara soal pemulihan ekonomi, aspek pencegahan ini sangat penting, dan test massal merupakan alatnya,” ujar Rudi Rohi, Dosen FISIP Undana, Kandidat Doktor Ilmu Politik dari UGM.

“Untuk kasus bencana DPRD harus gotong royong dengan pemerintah kota, kalau anggaran itu bisa disepekati antara pemerintah kota dengan legislatif, itu akan lebih baik, karena proses eksekusi berjalan bersaman dengan pengawasan,” ujar Rudi.

Sementara itu, Sosiolog Dominggus Elcid Li, yang juga anggota tim menyatakan bahwa usaha yang sedang dilakukan tidak hanya untuk menolong warga Kota Kupang, tetapi warga NTT maupun Indonesia. “Jika misalnya Surabaya tidak mampu melakukan dengan tes swab cepat, keberadaan laboratorium di sini, akan menyangga kebutuhan di Jawa, konsep pertahanan keamanan untuk menjawab aspek bio security skala nasional,” katanya.

Ia sendiri berharap proses politik maupun teknis prosedural baik di Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Kupang tidak meniadakan aspek kedaruratan. “Kita ini sedang berhadapan dengan pandemi, dan kecepatan kita harus mampu mendahului kecepatan virus dalam berkembang biak, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena kita tidak bekerja lebih baik dan lebih keras untuk melindungi warga,” tegas Elcid.

Ia berharap program ini menjadi prioritas, dan anggaran jangan hanya berat di bagian hulu, di bagian penanganan sehingga anggaran untuk pencegahan malah diminimkan.

“Kami sendiri berharap bahwa baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota bergerak lebih cepat dalam mengelola dana publik secara benar, dengan tambahan dua laboratorium pencegahan bisa dilakukan dengan lebih baik,” kata Elcid Li. Ia sendiri menyatakan Forum Academia NTT berencana melakukan fund raising agar ada Laboratorium Rakyat yang berfungsi melayani kebutuhan rakyat langsung dengan memanfaatkan gotong royong seluruh warga Kota Kupang.

“Ya, kita harus mencari jalan alternatif juga, karena dari pengalaman bekerja dua bulan terakhir ini aspek kedaruratan tidak menjadi indikator keputusan, akibatnya strategi yang diambil keliru dan malah mengancam warga, ini membuat fase New Normal, bisa berkembang menjadi anarki pandemi yang tidak bisa ditangani secara saksama karena dianggap remeh,” kata Elcid Li memperingatkan.

Bagi FAN, langkah ini merupakan langkah maju, karena dalam dua presentasi sebelumnya di depan jajaran Pemerintahan Kupang, masing-masing di depan Wakil Walikota Kupang, dr.Herman Man, dan di depan Sekda Kota Kupang, Elly Wairata, namun tidak ada kelanjutan sama sekali setelah presentasi dilakukan. Proposal FAN hanya berhenti di fase ‘telaah’ dan tidak ada kabar. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan