oleh

DPRD Tidak Terima Hibah Tanah dari Walikota Kupang

RADARNTT, Kupang – Tidak pernah ada penyerahan hibah tanah dari Pemerintah Kota Kupang era Walikota Jonas Salean kepada Anggota DPRD Kota Kupang periode 2014-2019.

Demikian hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Yuvensius Tukung, Jumat (3/7/2020) usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah.

“Tadi rapat dengar pendapat Komisi I dengan Pemerintah tentang persoalan tanah yang dihibahkan kepada DPRD Kota Kupang periode 2014-2019. Sebagaimana belakangan ini menjadi salah satu isu liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Yuven Tukung.

Yuven Tukung menjelaskan bahwa saat ini sedang beredar kabar, 40 Anggota DPRD menerima hibah tanah dari Pemkot. Dan menyebutkan ada yang sudah jual, ada sudah menjadi hak milik bahkan digadai atau dijual dalam kepentingan biaya pencalonan legislatif kemarin.

“Bagi DPRD, ini adalah bagian dari penyesatan atau pembohongan publik. Faktanya anggota DPRD tidak menerima tanah Pemkot. Mengenai adanya SK dari pak Jonas Salean selaku Walikota ketika itu, ia dan pada tahun 2017. Tapi hanya sekedar SK dan tanpa ada pembahasan bersama-sama teman-teman DPRD ketika itu,” tegas Yuven.

Ini yang harus diluruskan, kata Yuven, atas dasar itu, “Kita panggil pemerintah memberikan penjelasan detail dan secara terbuka. Soal SK memang dibagikan tapi kita tidak pernah mengurusnya. Lalu bagaimana dibilang kita punya bidang tanah dari pemerintah, Tanahnya saja kita tidak tahu letaknya dimana dan bentuknya seperti apa?,” tegasnya.

Dikatakan Yuven, dalam perjalanan waktu ada surat dari Sekda Kota Kupang perihal meminta kembalikan SK dimaksud kepada pemerintah. “Artinya bukan kembalikan tanah tetapi kembalikan SK,” tutur Yuven.

“Jadi harus diluruskan supaya jangan ada kesalahan tafsiran dan bias dari proses penyesatan informasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan syarat dengan tendensius,” tegas Yuven.

Sebagaimana dalam persidangan terungkap banyak anggota DPRD yang tidak terima SK, bahkan tidak tahu. “Memang teknis pembagian SK-nya ketika itu melalui Komisi I yang diurus ibu Maudi Denga selaku Sekretaris Komisi I,” kata Yuven.

Juven juga menjelaskan bahwa dalam RDP yang dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, Elly Wairat, Asisten I Yos Rera Beka dan Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Max Bunganawa, Pemerintah telah menjawab bahwa semua SK sudah dikembalikan 39 orang. Artinya clear bahwa tidak ada tanah yang diterima anggota DPRD.

“Dalam proses tadi dibaca semua nama-nama termasuk dokumen yang sudah diserahkan kembali ke tangan pemerintah dan terekam di risalah. Kita ada pegangan bukti penyerahannya,” pungkas Politisi Partai NasDem.

Asisten I Setda Kota Kupang, Yos Rera Beka mengatakan soal hibah tanah kapling itu merupakan soal kebijakan pemimpin. Saat ini baru satu yang memproses tapi sebagian besar menolak menerima. (TIM/RN)

Komentar