oleh

Edi-Weng Percepat Revisi RTRW dan Rencana Detail Tata Kota Labuan Bajo

RADARNTT, Labuan Bajo – Penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium berdampak bagi seluruh tatanan kehidupan dan tata ruang wilayah kabupaten Manggarai Barat.

Hal ini mendorong pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2020-2025, Edistasius Endi-Yulianus Weng (Edi-Weng) untuk bertindak cepat di awal kepemimpinan, sebelum dilantik akan melakukan koordinasi kepada semua pihak terkait baik di level kabupaten, provinsi dan pusat sesuai kewenangan masing-masing.

Untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium, Edi-Weng akan segera menuntaskan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Kota Labuan Bajo dalam 100 Hari Kerja Edi-Weng, jika dipercayakan oleh rakyat pada 9 Desember 2020.

“Mengingat RTRW yang ada saat ini diproses sejak 2010, sedangkan perkembangan hari ini sudah banyak berubah dan kita tidak bisa bertahan dengan tata ruang yang telah dilahirkan tahun 2012. Setelah itu, diikuti dengan rencana detail tata kota Labuan Bajo, yang sudah dibahas bertahun-tahun namun sampai saat ini belum ditetapkan dalam Perda,” tegas Edi Endi dalam kampanye di Labuan Bajo belum lama ini.

Menurutnya, kedua hal ini penting di tengah pemberian labelisasi baru sebagai daerah destinasi pariwisata super premium dan Labuan Bajo dipercayakan sebagai tuan rumah bersidangnya 20 negara kaya di dunia atau G20 pada tahun 2023.

“Kalau tanpa rencana detail tata kota, saya cemas hukum rimba akan berlaku, yang berduit dia akan sesuka hati berinvestasi di sembarang tempat dan masyarakat akan tergusur ke pinggiran Labuan Bajo,” kata Edi Endi. Mengambil contoh masyarakat Betawi yang tergusur di Jakarta.

Untuk itu, lanjut Edi Endi, pemerintah harus membahas dua hal ini secara serius untuk menentukan zonasi wilayah kota, mana untuk perhotelan, permukiman, perkantoran, pertumbuhan ekonomi, pedagang UMKM, kaki lima dan pasar.

“Pemerintah Daerah akan bekerja serius agar predikat super premium harus bermanfaat untuk rakyat, tentu pada saatnya di sekitar wilayah permukiman jangan didirikan hotel melati, tetapi bagaimana rumah penduduk didesain untuk menjadi tempat menginap para wisatawan,” tandasnya. Agar masyarakat terlibat langsung sebagai pelaku pariwisata dan mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas pariwisata.

Selain itu, Edi Endi juga menekankan pentingnya menyediakan sarana air bersih dan pengelolaan sampah di kota Labuan Bajo yang menjadi perhatian serius duet kepemimpinan Edi-Weng.

Edi Endi menekankan bahwa dalam lima tahun ke depan, air minum bersih tidak boleh lagi menjadi masalah, sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan sebagai kota destinasi pariwisata super premium.

Menyediakan sarana air bersih, menurut calon Bupati Edi Endi, akan dikelola dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) agar dikerjakan secara serius dan profesional untuk memberikan kualitas pelayanan yang optimal.

Labuan Bajo juga harus bersih dan bebas sampah. “Kita melakukan pendekatan pengelolaan sampah berbasis RT (rukun tetangga), sehingga sampah terkontrol mulai dari tingkat rumah tangga maka cita-cita Labuan Bajo Bersih dan Indah bisa diwujudkan,” tandas Edi Endi.

Saat dihubungi terpisah, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Barat, Severinus Kurnadi kepada media ini mengatakan bahwa, revisi RTRW masih proses persetujuan substansi ke Kementerain ATR/BPN RI, sehingga sampai saat ini belum ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda).

“Untuk materi revisi Perda Nomor 9 Tahun 2012, perubahan mendasarnya adalah mengakomodir zona pariwisata, dan pengembangan permukiman perkotaan sesuai dengan potensi dan kebijakan nasional yang masuk ke kabupaten Manggarai Barat,” kata Severinus Kurnadi.

Ia menjelaskan bahwa, proses revisi dimulai dari proses peninjauan kembali pada tahun 2017. Sedangkan, proses revisi RTRW baik pembuatan materi dan rancangan batang tubuh, serta peta dilakukan pada tahun 2018.

“Tahun 2019 sampai sekarang prosesnya mengakomodir semua kebijakan pada level Pusat dan Propinsi, dan sekarang sudah diajukan ke kementerain ATR untuk mendapatkan persetujuan substansi,” imbuhnya.

Sedangkan untuk rancana detail tata kota Labuan Bajo, Severinus Kurnadi mengatakan, sudah ada rencana detail yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2020.

Penetapan rencana detail tata kota harus melalui sebuah Perda agar memiliki dasar hukum lebih kuat dan mengikat bagi semua pihak.

“Tapi bisa dibuatkan Perbup untuk mengisi kekosongan hukum. Itu sudah ada presedennya di DKI Jakarta dan Kota Surabaya. Dan sesuai aturan Otonomi Daerah Itu dibenarkan,” pungkas Severinus Kurnadi. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan