oleh

Gemas Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Gantung Kepala ke Bawah di SBD

RADARNTT, Tambolaka – Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan (Gemas) Sumba Barat Daya (SBD) mendesak Kepolisian SBD segera mengusut tuntas pelaku penganiyaan terhadap Mario M Nariti yang digantung kepala ke bawah kaki di atas, dan meminta DPRD kabupaten SBD menindak tegas oknum Anggota DPRD yang diduga ikut terlibat.

Korban penganiayaan Mario M Nariti digantung kepala ke bawah karena cinta tak direstui orang tua Delsiana Bere pacarnya, diduga terlibat dua oknum anggota DPRD kabupaten SBD dalam penganiayaan itu.

Kasus penganiyaan yang viral di media sosial beberapa hari terakhir, menghebohkan warga seantero Provinsi Nusa Tenggara Timur itu mendapat tanggapan serius dari Gemas kabupaten SBD.

Elemen masyarakat yang tergabung dalam  Gemas SBD mendesak Kepolisian Resor SBD dan DPRD Kabupaten SBD, untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap Mario Nariti, tuntutan disampaikan saat aksi damai, Selasa, (3/11/2020) di Mapolres SBD dan Kantor DPRD Kabupaten SBD.

Korban Mario M Nariti warga Desa Letekonda Selatan, kecamatan Loura, kabupaten SBD dihukum gantung secara terbalik dalam video berdurasi 1,11 menit yang sempat viral beberapa hari terakhir. Diduga penganiayaan terjadi karena keluarga perempuan tidak puas anaknya, Delsiana Bebe dibawah lari oleh korban.

Titus Kurra selaku Koordinator Lapangan (Korlap), saat menyampaikan orasinya,  menegaskan gerakan aksi merupakan sikap penolakan terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Mario M Nariti di desa Ramadana, kecamatan Loura pada  20 Oktober 2020.

“Gerakan ini sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada pihak Polres Sumba Barat Daya untuk segera secara tuntas dan transparan mengusut tuntas kasus kekerasan yang telah menjadi perhatian masyarakat Sumba Barat Daya dan juga masyarakat Indonesia,”  kata Titus.

Ada enam tuntutan Gemas SBD, yang disampaikan saat orasi diantaranya: Pertama, menolak berbagai bentuk kekerasan pada setiap warga masyarakat khususnya masyarakat SBD. Kedua, mendesak pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres SBD untuk secepatnya menyidik dan menangkap pelaku-pelaku kekerasan terhadap Mario M Nariti.

Ketiga, mendorong proses penyidikan kasus tersebut agar transparan dan tidak ditutup-tutupi. Keempat, medesak pimpinan DPRD Kabupaten SBD untuk memerintahkan Badan Kehormatan DPRD untuk segera memeriksa dan meminta keterangan terhadap kedua oknum anggota DPRD yang patut diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap korban (yang mana dalam video kekerasan tersebut yang beredar luas di media sosial dan sudah menjadi perhatian publik, kedua oknum anggota DPRD tersebut jelas hadir dalam aksi kekerasan tersebut).

Kelima, meminta Badan Kehormatan Dewan untuk transparan dalam menangani laporan masyarakat. Dan apabila kedua oknum anggota DPRD tersebut benar-benar terbukti terlibat dalam aksi kekerasan tersebut, maka Badan Kehormatan segera mengeluarkan surat rekomendasi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan kedua oknum anggota DPRD tersebut.

Keenam, meminta lembaga DPRD untuk mengawasi jalannya proses hukum terhadap para pelaku-pelaku kekerasan terhadap Mario M Nariti.

Kasat Reskrim Polres SBD, Iptu Bambang Irawan mewakili Kapolres SBD, AKBP Joseph Mandagi, merespons tuntutan massa aksi menjelaskan, kasus penganiayaan terhadap Mario Nariti yang sempat viral di media sosial beberapa hari belakangan ini sudah dinaikkan ke status penyidikan setelah sebelumnya melewati tahap penyelidikan. Sehingga pihaknya meminta masyarakat untuk tetap mendukung kerja Polres SBD agar kasus ini bisa diselesaikan secara baik.

Penegasan ini disampaikan Iptu Bambang Irawan saat melakukan audience bersama massa aksi Gemas SBD yang dihadiri langsung Kapolres SBD, AKBP Joseph Mandagi.

Iptu Bambang menegaskan bahwa dengan naiknya kasus ke tingkat penyidikan semacam ini tentu masyarakat tidak perlu khawatir ataupun cemas dengan penanganan kasus Mario Nariti.

“Serahkan semuanya kepada penegak hukum. Kami tetap mengacu pada aturan apabila salah maka kita tetapkan itu salah. Kita komit soal ini. Kita tidak main-main, tidak perlu juga kita tutup-tutupi,” tegasnya.

Pantauan media ini, aksi yang dipimpin oleh Korlap Aksi Titus Kurra ini dimulai dengan longmarch dari Lapangan Galatama hingga Polres SBD dilanjutkan di Kantor DPRD kabupaten SBD dijaga ketat aparat Polres SBD. Di sepanjang jalan pun secara bergantian para orator menyampaikan pandangannya soal kasus tersebut. (AG/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan