oleh

Hadapi Ancaman Kekeringan Pemerintah Kota Kupang Alokasi Rp1 Miliar

RADARNTT, Kupang – Kota Kupang masuk dalam 14 daerah yang akan mengalami kemarau panjang di NTT sesuai rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik (BMKG). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD melakukan antisipasi tanggap darurat terhadap ancaman kekeringan dengan alokasi anggaran Rp1 Miliar di perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok, Selasa (22/9/2020) lalu mengatakan, dampak dari kemarau panjang adalah masalah kekurangan air bersih dan kekeringan. Karena itu, memasuki bulan Oktober nanti telah disiapkan 500 tanki air untuk warga terdampak.

“500 tanki untuk masyarakat marginal, sebagai langkah upaya mengatasi kelangkaan air bersih,” ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, saat ini mengubah anggaran senilai Rp1 miliar yang dibahas bersama DPRD dan pemerintah.

“Kita antisipasi ancaman kekeringan selama tiga bulan ke depan, kita dalam anggaran perubahan,” jelasnya.

Jimy juga mengungkapkan masalah ancaman kekeringan ini dibahas bersama Banggar DPRD, masalah masalah kekeringan ini merupakan hal yang mendesak yang harus ditangani dengan baik.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung mengatakan bahwa dalam masa pembahasan kebijakan anggaran 2020 ini tepat untuk merujuk pada pengelolaan dampak bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Salah satunya adalah dengan menyuplai air bagi warga di berbagai wilayah kritis.

Menurutnya, selain menyuplai udara, Pemkot harus dapat mengoptimalkan berbagai sumber daya lainnya, misalnya Kali Liliba dan mata air Petuk yang hingga saat ini masih terus mengalir.

“Jadi kalau itu mempergunakan anggaran yang besar, maka prinsipnya kami di DPR itu tidak menjadi soal, kami sangat mendukung,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengatakan masalah kekeringan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kekeringan ini harus menjadi prioritas untuk intervensi anggaran.

“Postur anggaran ini kan masih dalam pembahasan, kalau memang terjadi seperti itu, maka namanya emergensi, kita bisa anggarkan itu,” pungkas politisi PDIP ini. (PKP/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan