oleh

Kades Pong La’o: Pengadaan meteran listrik keluarga miskin sudah sesuai prosedur

RADARNTT, Ruteng – Penjabat Kepala Desa Pong La’o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Damasus Herong menampik pemberitaan media dimana dirinya telah membuat keputusan sepihak dan menyalahi aturan terkait bantuan pemasangan meteran listrik untuk kepala keluarga miskin di desa itu.

Kepada media ini, Jumat (23/4/2020) malam, Damasus menjelaskan berita itu tidak benar semua yang kami lakukan sudah mengikuti prosedur Undang Undang.

“Isu itu tidak benar, saya kurang mengerti juga tumpang tindih yang mereka maksudkan, karena biasanya kalau bicara tentang tumpang tindih berarti sasaran penerima mendapatkan bantuan meteran lebih dari satu yang sumbernya dari keuangan negara,” tegas Damasus.

“Demikian juga pada tataran pelaksanaan pengadaan meteran, menyalahi aturan itu juga tidak benar, dimana letak menyalahi aturannya, desa sudah menetapkan APBDes bersama BPD pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai peraturan perundang undangan, sedangkan pengadaan meteran pada bulan maret tahun 2020, sehingga saya menegaskan bahwa pemerintah desa masih dalam koridor undang undang,” jelas Damasus.

Soal pengerjaan instalasi dan pemasangan meteran mendahului pencairan Dana Desa, penting untuk di ketahui, semua pengadaan barang dan jasa yang kami lakukan suda sesuai ketentuan undang undang, “Kita kan pake surat permintaan pembayaran atau SPP devinitif, artinya secara undang undang barang ada baru bisa di bayar, bukan pake SPP panjar,” kata Damasus.

Dia juga menegaskan, terkait keputusan sepihak yang dikatakan, perlu diketahui, sebelum pemasangan meteran gratis itu, sudah ada penetapan yang ditandatangani oleh BPD.

“Saya tidak pernah meminta uang tersebut kepada mereka. mereka adalah masyarakat miskin, tidak mungkin saya minta uang lagi sama mereka, ironis bukan?,” tandas Damasus lagi.

Terkait berita di beberapa media sebelumnya, saya selaku Penjabat Kepala Desa Pong La’o dengan tegas mengatakan tidak benar isu saya menyalahi aturan. “Itu adalah pembohongan publik yang hanya mau merusak reputasi saya sebagai pemimpin,” tegas Damasus.

Sebelumnya, diberitakan media realita.co bahwa pengadaan 32 unit meteran listrik di desa tersebut menelan anggaran sebesar Rp 111.000.000.000 (seratus sebelas juta  rupiah) bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan dikerjakan oleh PT Badarsa Karya Electrik. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan