oleh

Kades Satar Tesem: Tidak Benar Ada Pemotongan BLT 50 Persen

RADARNTT, Borong – Beredar informasi tentang pemotongan BLT dana desa sebesar 50 persen adalah tidak benar dan menyesatkan, demikian hal ini ditegaskan Kepala Desa Satar Tesem, kecamatan Poco Ranaka, kabupaten Manggarai Timur, NTT,  Hendrikus Dagung dalam forum rapat Pra Musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (pramusrenbangdes), Jumat pagi (18/12/2020).

Dalam rapat pra musrenbandes yang dihadiri jajaran pemerintah desa, BPD, para kepala Dusun, Para Ketua RT, anggota PKK, dan tokoh masyarakat serta para guru lembaga pendidikan se desa Satar Tesem. Hendrikus menyinggung tentang laporan masyarakat kepada media yang memberitakan tentang hal yang menurutnya tidak benar.

Dikatakannya dalam pemberitaan yang beredar bahwa pemerintah desa dan BPD Satar Tesem sunat 50 persen bantuan jenis BLT dana desa. Menurutnya, hal tersebut tidak benar.

Di hadapan para peserta rapat, Hendrikus mengklarifikasi hal berkaitan dengan bantuan langsung tunai tersebut. Kata dia, tidak seperti dalam berita, dan pihaknya sangat menyayangkan pemberitaan media yang sangat merugikan pihaknya.

“Saya sangat kecewa dengan pemberitaan yang tidak sesuai fakta dan tidak mengutip secara detail tentang apa yang kami sampaikan berkaitan dengan bantuan BLT ini,” tutur Hendrikus.

Lebih lanjut ia menuturkan, dari 118 kepala keluarga keluarga penerima bantuan merupakan kepala keluarga murni. Hal itu, kata dia, disebabkan karena kepala keluarga memiliki tanggungan.

Adapun, lanjutnya, sebanyak 20 orang keluarga lanjut usia (lansia) janda atau duda, yang pada saat itu masih dibawa tanggungan orang lain, atau tanggung oleh orang lain seperti anaknya,

Hendrikus mengatakan, melalui kesepakatan bersama dengan perangkat desa dan anggota BPD yang digelar bulan April lalu. Mereka itu mendapatkan BLT setengah lebih kecil dari KPM KK Murni.

“Kita gelar rapat pada bulan April lalu, karena saat itu penerintah bantuan BLT KK murni hanya 118 keluarga penerima manfaat. Setelah mereka mendapatkan satu bulan pertama pada tahap satu sebesar 600.000 rupiah per KPM,” tutur Hendrikus.

Setelah kebijakan awal, kata Hendrikus, atas permintaan pemerintah kabupaten untuk menggelar rapat dan menambah daftar penerima bantuan. Pemdes bersama BPD mengangkat sebuah kesepakatan bahwa, sejumlah 20 keluarga janda atau duda yang ditanggung oleh anaknya akan diusulkan bantuan.

Namun, kata Kades Hendrikus, dari 20 anggota yang menyusul akan tetap mendapat bantuan BLT, menurut kebijakan bersama, Kata Kades, mereka itu mendapatkan bantuan.

“Kedua puluh orang ini, merupakan lansia, janda duda yang tinggal dan ditanggung oleh keluarga seperti anaknya, berbeda dengan KK murni yang memikul beban keluarga atau memiliki tanggungan keluarga,” tutur Hendrikus.

Sambungnya, mereka mendapatkan bantuan sebesar setengah dari bantuan untuk KK murni yang memiliki tanggungan. Jika KPM tahap satu selama 3 bulan mendapatkan BLT sebesar Rp600.000 sedangkan lansia, Janda dan Duta yang masih ditanggung orang lain hanya mendapatkan sebesar Rp300.000 per KPM.

Untuk diketahui, penerima bantuan dari dana desa sejumlah 118 orang di tambah, dengan demikian, lanjutnya, itu atas kesepakatan bersama ditambah lagi daftar baru sejumlah 20 anggota menerimah bantuan sebesar setengah dari KK murni, dan itu bukan ada pemotongan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, tetapi itu merupakan hasil kesepakatan bersama, tandasnya.

Diharapkannya, atas persoalan yang menurutnya salah paham atau mis understanding agar warga desa untuk mencermati dan memahami betul tentang kebijakan yang dikeluarkan atas dasar kesepakatan lokal.

Mendengar klarifikasi untuk memberikan informasi yang jelas terkait pemanfaatan dana desa untuk bantuan BLT oleh pemerintah desa melalui kepala desa.

Kosmas, salah satu anggota BPD yang dilantik bulan September lalu, kepada media mengatakan bahwa terjadi kesepakatan yang disampaikan oleh kepala desa pada bulan April lalu, baru didengarnya.

“Saya baru mendengar informasi yang seperti bapak kades sampikan. Sebelumnya saya belum mendapatkan informasi tentang kesepakatan sebelumnya,” ungkap Kosmas.

Disampaikan Kosmas, dirinya merasa legah atas apa yang telah dijelaskan pihak pemerintahan. Hal salah paham terjadi karena, belum mengetahui hal rapat tersebut sebelum dirinya dilantik.

Disampaikanmya bahwa terkait persoalan yang terlanjur diberitakan, dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak dan sebagai mitra dari pemerintah desa, Kosmas mengaku akan terus menjalankan tugasnya sebagai pengontrol kebijakan pemerintah desa Satar Tesem. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan