oleh

KAHMI Alor Minta Pemda Tertibkan Rentenir

-Alor, Daerah-325 views

RADARNTT, Kalabahi – Koordinator Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Alor meminta Pemerintah Daerah menertibkan jasa keuangan yang illegal (Rentenir) yang beroperasi di Kabupaten Alor sebab diduga memberatkan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemda Alor juga diminta untuk ikut campur dalam penentuan batas maksimum bunga Koperasi Simpan Pinjam sehingga tidak memberatkan pelaku UMKM di Kabupaten Alor, yang mengakses permodalan dari koperasi karena bunga koperasi tinggi dapat berakibat tersendatnya pengembalian modal dari Koperasi.

Selain itu, KAHMI meminta Pemda Alor untuk menekan pihak perbankan dan perusahaan lainnya yang beroperasi di Kabupaten Alor untuk merealisasi program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responbility/CSR) secara berkelanjutan dalam pengembangan UMKM.

Demikian diantara 14 poin rekomendasi KAHMI Kabupaten Alor hasil Webinar diesnatalis KAHMI ke 54 yang diserahkan oleh Koordinator KAHMI Kabupaten Alor Rahmad Zainudin, SP kepada Pemda Alor. Rekomendasi ini diterima langsung Wakil Bupati Alor Imran Duru, di ruang kerjanya, Kamis pekan lalu (24/9/2020).

Wakil Bupati Alor Imran Duru, saat menerima rekomendasi KAHMI mengatakan, Pemerintah Daerah memberikan apresiasi, dukungan dan akan menindaklanjuti rekomendasi KAHMI untuk memperhatikan dan memajukan UMKM di Kabupaten Alor.

Pemerintah Daerah lanjut Wabup Duru, akan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM melalui dinas terkait dalam upaya memajukan usahanya, sekaligus memberikan kemudahan dalam pendanaan.

“Pemda akan memfasilitasi pelaku usaha UMKM untuk memajukan usahanya. Memberdayakan UMKM melalui pembuatan peraturan yang tepat dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat,” tutup Wabup Duru. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan