oleh

Kemendagri Sosialisasi Batas Daerah Manggarai Timur dan Ngada

RADARNTT, Borong – Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugiarto melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 55 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada sekaligus Sosialisasi Penataan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.

Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Lehong, Senin (15/12/2020). Dihadiri Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, didampingi Wakil Bupati Manggarai Timur, Jaghur Stefanus, Ketua DPRD Yeremias Dupa, para anggota DPRD, Ketua TP PKK Ny. Theresia Wisang Agas dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Agas Andreas, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada rombongan dari Kementerian Dalam Negeri.

Bupati Agas mengatakan, batas administrasi adalah hal penting bagi pemeritah daerah untuk dapat mengetahui batas kewenangan pemerintahan dalam kegiatan pembangunan dan untuk peningkatan kesejahteran masyarakat.

“Upaya penyelesaian tapal batas antara Manggarai Timur dan Ngada telah dimulai sejak tahun 1970 ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Manggarai sampai dengan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2019 dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tapal Batas antara Manggarai Timur dan Ngada yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi NTT”, jelasnya.

Selanjutnya, jelas Bupati Agas, dilaksanakan pemasanagan pilar di daerah tapal batas pada tanggal 14 Juni 2019 dan dibuktikan dengan penandatanganan Prasasti Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada pada tanggal 29 November 2019.

“Bersama pemerintah Provinsi NTT, Pemda Manggarai Timur juga telah melaksanakan pembangunnan akses jalan dan sarana prasarana di wilayah perbatasan”, jelas Bupati Agas.

Pada kesempatan itu, Bupati Agas menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri karena Kemendagri telah memfasilitasi dan menerbitkan Permendagri tentang batas daerah antar dua kabupaten, sehingga diharapkan akan meminimalisir kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran, yuridis maupun teknis, serta antisipasi terhadap sulitnya kondisi lapangan.

Penegasan batas daerah, kata Agas, tentu saja tidak mengurangi hak-hak keperdataan maupun hak ulayat masyarakat di wilayah perbatasan. Penegasan batas berfungi untuk menata wilayah kewenangan administrasi pemerintah daerah, sehingga setiap daerah otonom memiliki kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah yang dimandatkan untuk menjadi tanggung jawabnya.

Usai sambutan dari Bupati Agas, langsung dilanjutkan dengan sosialisasi dan tanya jawab terkait Permendagri tentang Tapal Batas Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada juga bersamaan dengan penataan Kecamatan oleh Tim dari Kemendagri.

Direktur Toponim dan Batas Daerah Kemandagri, Sugiarto, mengatakan, dengan keluarnya Permendagri nomor 55 tahun 2020 menjadi kepastian hukum atas wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Timur, sehingga perbatasan antara Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada tidak ada hal yang diragukan terkait luas wilayah administrasinya.

“Jadi kita ingin melakukan sosialisasi kepada SKPD, DPRD, Camat, Lurah dan Desa untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah secara definitif Menteri Dalam Negeri meletakan Permendagri nomor 55 tahun 2020 ini,” jelas Sugiarto.

Sehingga, kata dia, setelah sosialiasi Permendagri tersebut, masing-masing SKPD memiliki tanggungjawab bagi pembangunan di wilayah perbatasan. Misalnya Dinas Dukcapil dimana ada penduduk di perbatasan tinggal di wilayah Manggarai Timur tapi masih memiliki KTP Ngada difasilitasi,” ungkap Sugiarto.

Dikatakannya, pihaknya juga menekankan dalam Permendagri nomor 55 tahun 2020 ini, selain penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberi penjelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis yuridis. Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

“Ini harus dikasih pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka paham karena tidak akan menghilangkan hak mereka itu. Dan kita sudah minta pak Bupati untuk memfasilitasi termasuk batas kecamatan, desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Sugiarto menambahkan, sehingga tidak ada masalah jika ada pemekaran daerah baru. Sebab berpotensi konflik atau bermasalah, jika ada pemekaran daerah baru kalau tapal batasnya belum selesai dengan baik.

Sementara itu, Ketua DPRD Manggarai Timur Heremias Dupa, kepada media ini menjelaskan, Permendagri Nomor 55 Tahun 2020 tersebut merupakan bentuk penegasan definitif tapal batas antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada.

Karen itu, kata dia, dengan definitifnya tapal batas tersebut, maka mempengaruhi luas wilayah, jumlah kependudukan dan juga data-data potensial yang lain.

Yeremias berharap, dengan dikeluarkannya Permendagri ini maka, pembangunan di wilayah perbatasan tidak akan menjadi masalah, baik yang bersumber dari DAK, DAU, APBD Provinsi dan Kabupaten di lokasi perbatasan.

Terpantau, turut hadir dalam kegiatan ini, Sekertaris Daerah Manggarai Timur, Boni Hasudungan Siregar, Kapolres Manggarai Timur, AKBP Nugroho Arie Siswanto, Kepala Sub Toponim dan Batas Daerah, Kepala Sub Direktorat Kecamatan Mendagri, para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda, Pimpinan OPD, pimpinan Instasi Vertikal dan para Camat. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan