oleh

Kemenko Polhukam Gelar Rapat di Alor

-Alor, Daerah-518 views

RADARNTT, Kalabahi – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Kabupaten Alor bersama Pemerintah Kabupaten Alor.

Dalam Rakor yang digelar di ruang kerja Bupati Alor, Kamis (3/9/2020) pekan lalu. Menko Polhukam Mahfud MD, yang diwakili Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam RI, Kolonel Inf Sugeng Hartono menuturkan, Indonesia memiliki 111 pulau-pulau kecil terluar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pulau-pulau tersebut menurut Kabid Tata Ruang Kemenko Polhukam, terdiri dari 69 pulau tak berpenduduk dan 42 pulau berpenduduk termasuk kepulauan Alor.

Pemerintah RI, kata Sugeng Hartono, sangat memberikan perhatian kepada wilayah-wilayah pulau terluar, dimana Pemerintah terus meningkatkan pemenuhan sarana, prasarana, pertahanan dan keamanan melalui program pengelolaan PPKT.

Dikatakan pula, kehadiran Tim Kemenko Polhukam RI di Kabupaten Alor untuk melakukan evaluasi dan pemantauan lapangan secara langsung terkait implementasi kebijakan PPKT, agar dapat memperoleh data faktual tentang kondisi pertahanan dan keamanan serta pelaksanaan pembangunan di kawasan PPKT.

“Hasil evaluasi dan pemantauan akan dijadikan data dukung atau bahan masukan kepada Pak Menko Polhukam untuk disinkronisasi dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan PPKT,” ungkap Kabid Tata Ruang Pertahanan.

Dari sisi kelautan bagi daerah perbatasan, Bupati Alor Amon Djobo mengatakan, Kabupaten Alor memiliki posisi daerah perbatasan yang sangat penting. Oleh karena itu, Kabupaten Alor seharusnya menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan sebab berbatasan laut langsung dengan Negara Timor Leste.

“Kabupaten Alor berbatasan laut langsung dengan Negara Timor Leste, sehingga sangat strategis sebagai beranda terdepan NKRI. Perjalanan laut dari Maritaing Kabupaten Alor menuju ujung Pulau Dilli hanya memerlukan satu setengah jam”, ungkap Bupati Djobo.

Pemerintah Kabupaten Alor, kata Bupati Djobo, telah meletakan kebijakan pembangunan dermaga penyeberangan feri dari Maritaing ke Teluk Gurita dengan harapan menjadi cikal bakal pembangunan Dermaga Feri Internasional di Maritaing.

Untuk itu, kehadiran Tim Kemenko Polhukam RI diharapkan dapat memberikan harapan terbaik bagi terwujudnya Pembangunan Dermaga Feri Internasional di Perbatasan Alor Timur (Maritaing) – Timor Leste (Dilli).

“Kalau pembangunan dermaga internasional sudah terlaksana maka sudah pasti rute feri dari Dilli – Teluk Gurita – Kalabahi dapat terwujud, hasilnya tentu bermuara bagi peningkatan ekonomi masyarakat karena masyarakat dapat menjual barang, hasil komiditi ke negara Timor Leste secara baik dan lancar,” pungkas Bupati Djobo.

Untuk diketahui, Rakor ini dihadiri, Wakil Bupati Alor Imran Duru, Kapolres Alor AKBP Agustinus Chrismas Tri Suryanto, Dandim 1622 Alor Letkol. Inf. Supyan Munawar, Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Syamsul Arif, Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Dodi Rahmanto, Asisten Administrasi Umum Setda Alor Dorsila Pulinggomang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Alor Fredy I. Lahal. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Alor Obeth Bolang, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor Yosep Malaikosa, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor Dominikus Salmau, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor Rahmin Amahala, Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Alor Jerike, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Alor Marianus Adang. (Lia Kandars-Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Alor/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan