oleh

Kepala Dinas Pendidikan Alor Ringankan Beban Anak Sekolah

-Alor, Daerah-691 views

RADARNTT, Jakarta – Tenaga Ahli Komisi V dari Fraksi NasDem DPR RI, Fridrik Makanlehi meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, Albert N Ouwpoly, agar segera membuat kebijakan terbaik untuk meringankan beban biaya pendaftaran Anak Sekolah, tingkat Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama yang ingin melanjutkan jenjang lebih tinggi.

“Saya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa, SMP Negeri 02 Kalabahi memberikan beban kepada calon pendaftar. Setiap anak yang akan mendaftar di SMPN 02 Kalabahi dikenakan biaya pendaftar sebesar Rp.650.000 per anak. Ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran karena berkaitan dengan momen Covid-19),” tutur Fridrik yang juga merupakan alumni Master Sistem dan Teknik Transportasi UGM, via seluler dari Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Lanjut, alumni SMP N 02 Kalabahi itu menambahkan, “SMP N 02 Kalabahi ini kan, almamaterku juga sekolah Negeri, seharusnya Sekolah Negeri punya kebijakan khusus untuk meringankan beban anak-anak yang ingin mendaftarkan sekolah lanjutan disitu,” tegas Fridrik kepada awak media.

Dikatakanya bahwa salah satu bentuk pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dalam UU Nomor 20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus dijalankan dan juga ada dana DAK, PIP, BOS bisa juga digunakan untuk meringankan beban anak-anak yatim, piatu mapun yatim piatu atau orang tua berekonomi rendah.

Fridrik mengatakan, adanya bencana wabah Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia mengakibatkan lumpuhnya aktivitas ekonomi, perdagangan, perkuliahan, perkantoran dan juga ada banyak orang tua yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang.

“Sejak bencana wabah Covid-19 melanda Indonesia, ada banyak aktivitas yang lumpuh dan juga ada banyak orang tua yang sulit mendapatkan uang untuk biaya hidup, biaya untuk menyekolahkan anak-anak sehingga perlunya kebijakan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan rakyatnya,”kata Fridrik selaku Ketua Bidang MedKom DPP Gemuruh NasDem kepada awak media.

Fridrik menuturkan, dimomen Covid-19 ini, masyarakat sedang susah mencari uang. Jadi pihak SD/SMP/SMA/K jangan menambah beban orang tua.

“Sejak Covid-19 melanda negeri ini, para petani, pedagang, peternak, nelayan, ojek, sopir, honorer dan sebagainya mengalami kesusahan ekonomi. Sehingga pihak sekolah harus memikirkan ekonomi mereka. Mereka sudah susah, sekolah buat macam-macam. Rakyat bisa mati berdiri ni,” kata Fridrik yang juga merupakan Wakil Ketua DPP FKM Flobamora.

Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan harus tindak tegas dan berikan teguran atau berani memberikan peringatan kepada pihak sekolah yang berani menaikan iuran semester, biaya pendaftaran peserta didik baru, biaya pengambilan ijasah dan lain-lain di momen Covid-19 ini.

“Pihak sekolah mana yang naikan iuran, biaya pendaftaran peserta didik baru, biaya pengambilan ijasah atau administrasi lain yang kurang jelas. Perlu ditegur atau diberikan sanksi secara tegas. Lanjutnya, “Mengenai biaya pendaftaran SMP Kalabahi 02 Kalabahi perlu diperjelas dan perlu ditindaklanjuti. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Alor jangan diam saja melihat hal-hal tersebut terjadi berlarut-larut,” tutur Fridrik Makanlehi.

Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Tribuana Kalabahi, Fredrik Abia Kande menegaskan, jika itu benar-benar terjadi pungutan seperti di SMPN 02 Kalabahi, maka jelas melanggar peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Nomor: 04/VI/PB/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, pasal 15, yang melarang sekolah melakukan pungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru.

“Dari perspektif kebijakan, kebijakan sekolah tidak menunjukkan sense of crisis. Bagi orang atau lembaga yang punya sense of crisis maka dia akan menerapkan kebijakan atau aturan yang tidak membebani peserta didik apalagi dari segi aturan merupakan pelanggaran,” tegas Fredrik Kande.

Fredrik Kande menyarankan, secara umum sebaiknya di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor perlu dibuat atau ada Skim penyesuaian atau perubahan, penetapan ulang biaya pendidikan bagi siswa terdampak Covid-19 sebagai salah satu manajemen krisis di masa pendemi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, Albert N Ouwpoly, tidak memberikan respons saat dihubungi awak media via seluler. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan