oleh

KPU Belu Sosialisasi Protokol Kesehatan Tahapan Pilkada

-Belu, Daerah-190 views

RADARNT, Atambua – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Belu melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid–19 pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020.

Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Nusantara II Atambua, Kamis (17/9/2020), dibuka secara langsung Ketua KPU kabupaten Belu, Mikhael Nahak, didampingi 3 Anggota Komisioner KPU kabupaten Belu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Belu Andreas Parera, Bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Belu 2020 dari Paket Sehati, dr.Agustinus Taolin, Sp.PD, dan Drs. Aloysius Hale Serens, MM., Bakal Calon Wakil Bupati Belu 2020 dari Paket Sahabat Drs. J. T. Ose Luan, Kapolres Belu AKBP Khairul Saleh, Pejabat dari Kodim 1605/Belu, Unsur Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Gugus Tugas Covid–19, dan Perwakilan Partai Politik.

Ketua KPU Belu Mikhael Nahak, dalam kata sambutan mengungkapkan bahwa, untuk melanjutkan tahapan pilkada tahun 2020, ada beberapa regulasi yang menjadi dasar dan harus dijadikan syarat wajib menerapkan protokol kesehatan Covid -19.

“Oleh karena itu, dalam masa pandemi seperti ini setiap tahapan pilkada harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sehingga pemilihan Kepala Daerah nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Ketua KPU Belu.

Lebih lanjut, Ketua KPU Belu menyebutkan, ada dua tahapan pilkada selanjutnya yang akan dilaksanakan dalam pertengahan bulan ini meliputi penetapan bakal calon tanggal 23 September dan pengundian nomor urut pada 24 September mendatang.

Untuk itu, Ketua KPU berharap dua tahapan ini dilakukan lebih baik lagi dari tahapan kemarin. Sehingga kabupaten Belu tetap terbebas dari virus berbahaya itu.

“Untuk memasuki tahapan penetapan bakal calon dan pengundian nomor urut, mari kita sama-sama memastikan protokol Covid-19 yang dimaksud berjalan sesuai yang diharapkan dan intinya menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan,” imbuhnya.

Selain itu, Ia berharap kepada semua pihak baik itu TNI/Polri, Gugus tugas, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak terkait untuk menyatukan pendapat dan persepsi dalam rangka mencegah dan menindak orang-orang yang melanggar protokol Covid-19.

Selanjutnya, dirinya mengingatkan agar semua unsur terkait tidak menyepelekan atau mengganggap remeh penerapan protokol Covid-19 karena Covid-19 ini yang akan menghentikan jalannya Pilkada serentak.

Materi sosialisasi penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada tahapan pilkada ini disampaikan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Herlince Emiliana Asa dan Ketua Bawaslu kabupaten, Belu Andreas Parera.

PKPU Nomor 5 tahun 2020, Pasal 8C ayat (1) menegaskan bahwa seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Civid-19).

Demikian halnya, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 11, ayat (1) menyatakan setiap penyelenggaraan pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, penghubung pasangan calon serta pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi mulut, hidung hingga dagu.

Dan ayat (2) mengatakan, dalam hal pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk  mengukuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ayat (3) berbunyi, dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melakukan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) KPU Provinsi, KPU Kabupaten /Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (NM/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan