oleh

Masyarakat Demo Tolak Sarpras di Taman Nasional Komodo

RADARNTT, Labuan Bajo – Menolak pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) di Taman Nasional Komodo, Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat, NTT melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Bupati Manggarai Barat, Kamis (6/8/2020).

Massa aksi terdiri dari pelaku dan pemerhati pariwisata, menuntut agar segera dihentikan pembangunan Sarpras oleh Kementerian PUPR, serta Pemberian Izin Investasi Bisnis Swasta oleh Kementerian LHK di Taman Nasional Komodo.

Perwakilan Formapp Manggarai Barat, Aloysius Suhartim Karya, dalam orasinya menyampaikan sejumlah alasan penolakan Sarpras tersebut, salain itu mereka juga menyampaikan tuntutan kepada otoritas pemerintah.

Pertama, pembangunan Sarpras berupa bangunan Geopark di kawasan Loh Buaya ini sudah sangat jelas bertentangan dengan hakikat keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi sebagaimana yang telah diamanatkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 306 tahun 1992 tentang pembentukan Taman Nasional Komodo.

“Dalam SK ini secara eksplisit ditegaskan bahwa Taman Nasional Komodo adalah kawasan konservasi alami yang utuh dari satwa Komodo dan ekosistem lainnya baik di darat maupun di laut,” katanya.

Kedua, model pembangunan Sarpras Geopark dengan cara betonisasi ini sudah sangat jelas akan menghancurkan bentang alam kawasan Loh Buaya.

“Model pembangunan seperti ini jelas bertentangan dengan model pembangunan dalam kawasan Taman Nasional yang tidak boleh mengubah bentang alam setempat, sebagaimana ditetapkan melalui Permen LHKP.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasaranan Wisata Alam di Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2010 tentang Penguasahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam,” ujarnya.

Ketiga, pembangunan sumor bor sebagai bagian dari Sarpras ini juga akan sangat membawa dampak buruk bagi matinya sumber-sumber air yang selama ini menjadi sumber penghidupan satwa dan tumbuhan yang menghuni kawasan Loh Buaya dan sekitarnya.

Keempat, pembangunan seperti itu sangat mencederai desain besar pembangunan pariwisata serta sangat merugikan para pelaku wisata dan masyarakat Manggarai Barat. “Sebab berpotensi besar akan merusak pariwisata berbasis alam (nature based tourism) sebagai jualan utama pariwisata Labuan Bajo-Flores di mata dunia internasional,” katanya.

Kelima, selain sangat tidak pro lingkungan hidup, kami menolak pembangunan Sarpras ini karena hanya untuk melayani kepentingan investor yang hendak berinvestasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo.

“Karena itu, bersamaan dengan penolakan Sarpras ini, kami juga menolak penghancuran ruang hidup Komodo oleh invasi bisnis pariwisata seperti PT Sagara Komodo Lestari di Pulau Rinca, PT Wildlife Ecotourism di Pulau Padar dan Komodo, PT Synergindo di Pulau Tatawa, PT Flobamor di Pulau Komodo dan Padar dan alih fungsi Pulau Muang dan Bero,” ujarnya.

Aloysius menegaskan, sikap Formapp dengan tegas mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera menghentikan rencana pembangunan Sarpras Geopark di Kawasan Loh Buaya Pulau Rinca.

“Kami juga menuntut Pemerintah untuk membuka informasi seluas-luasnya terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Rinca dengan segera melakukan konsultasi publik terlebih dahulu,” tegasnya.

Aloysius juga mengutuk keras setiap usaha untuk mengalihfungsikan dan memprivatisasi kawasan Taman Nasional Komodo menjadi kawasan investasi. Karena itu, mendesak pemerintah untuk mencabut izin PT yang hendak berinvestasi dalam kawasan Taman Nasional Komodo.

“Kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya konservasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan di Flores pada umumnya sebagai bentuk investasi jangka panjang merawat alam yang menjadi magnet pariwisata Flores,” tegas Aloysius.

“Kami mendesak Pemerintah untuk mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan konservasi dan pariwisata di NTT,” pungkasnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan