oleh

Masyarakat Wae Sano Tanggapi Pernyataan Bupati Dula Terkait Proyek Geothermal

Kami masyarakat tiga Kampung di desa Wae Sano (Lempe, Nunang dan Dasak) hingga sekarang konsisten menolak kehadiran sumur pengeboran (well pads) Geothermal PT SMI di dalam ruang hidup kami, merasa sangat dirugikan dengan pernyataan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, yang ditayangkan media daring RADAR NTT dalam dua berita pada tanggal 5 Maret 2020: https://radarntt.co/daerah/2020/ditolak-warga-bupati-dulla-ngotot-geothermal-wae-sano-dilanjutkan/ dan https://radarntt.co/daerah/2020/simak-alasan-bupati-dulla-dorong-pembangkit-listrik-geothermal/.

Pada berita pertama, Bupati menegaskan dukungannya agar proyek itu terus dilaksanakan, meski kami telah menyatakan penolakan berkali-kali.

“Kita ini bagian dari NKRI, ini program pusat yang kami pemerintah daerah mengikuti. Sebab tidak ada program pemerintah yang tidak pro rakyat. Panas bumi ini tentu menguntungkan negara. Karena itu saya tetap mendorong untuk dilanjutkan,” kata Bupati.

Pada berita kedua Bupati menyampikan alasan-alasan untuk tetap mendorong terealisasnya proyek itu.

Sebagian besar alasan itu tidak berdasarkan fakta, penuh asumsi, dan cenderung mempersalahkan kami. Agar pernyataan Bapak Bupati tidak begitu saja diterima dan dianggap sebagai kebenaran oleh publik luas, kami perlu menanggapi poin-poin pernyataan Bupati itu.

Pertama, terkait dengan titik-titik pengeboran atau lebih tepatnya sumur pengeboran (well pads) dalam istilah perusahaan. Menurut Bupati titik pengeboran telah disurvey oleh para ahli dan dimungkinkan untuk dieksploitasi. Menurut kami, lokasi sumur pengeboran yang telah ditentukan oleh para ahli itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pengeboran, karena berada di dalam ruang hidup kami, yaitu di lokasi perkampungan, kebun, mata air, dan dekat dengan fasilitas umum seperti gereja dan sekolah. Bahkan di kampung Nunang, titik pengeboran tidak jauh (20 meter) dari compang takung, pusat kehidupan adat.

Kedua, terkait dengan kerusakan lingkungan. Bupati mengatakan bahwa proyek geothermal “tidak merusak lingkungan”. Entah apa dasar klaim Pak Bupati ini. Barangkali Bupati kurang membaca atau mendengar berita; misalnya kerusakan lingkungan yang terjadi berkaitan dengan proyek Geothermal di Mataloko. Bahkan PT SMI sendiri mengakui dampak lingkungan dari aktivitas geothermal ini, sebagaimana tertuang dalam dokumen berjudul (1) Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) (I. Asesmen Dampak Lingkungan dan Sosial) dan (2) “Land Acquisition and Resettlement Plan (LAPAP)” (I. “Pengadaan Tanah dan Rencana Pemukiman Kembali”). Bahkan di situ tertera tulisan relokasi atau pemukiman kembali, demi menghindari dampak lingkungan dari proyek geothermal. Barangkali Bupati perlu membaca dokumen-dokumen itu. Selain itu dokumen itu juga menyebut adanya gas berbahaya H2S yang dihasilkan oleh pengeboran. Jadi tidak benar bahwa pengeboran tidak merusak lingkungan.

Ketiga, terkait dengan sosialisasi, Bupati mendukung proyek geothermal ini karena telah “diawali dengan sosialisasi oleh Para ahli atau ilmuwan Geothermal atau Panas Bumi”.  Kami melakukan penolakan justru setelah menyimak dengan baik materi sosialisasi, termasuk dokumen-dokumen perusahaan. Dalam sejumlah pertemuan dengan Perusahaan dan Pemerintah, kami juga sudah menyampaikan penolakan.

Keempat, terkait studi banding. Bupati mengklaim seakan-akan dengan mengikuti studi banding kami otomatis menerima proyek geothermal. Untuk diketahui, kami justeru menolak berdasarkan hasil studi banding itu. Menurut kami, proyek geothermal Wae Sano sangat tidak mungkin bisa dilanjutkan sebab sumur-sumur pengeborannya persis terletak dalam ruang hidup kami sebagai warga setempat. Sementara di Bandung, tempat kami dikirim untuk studi banding, sumur pengeboran tidak berada di dalam pemukiman dan ruang hidup masyarakat.

Kelima, soal pernyataan Bapak Bupati yang menyayangkan sikap kami yang semula menyatakan tidak setuju, lalu belakangan tidak setuju. Kami perlu menegaskan bahwa perubahan sikap itu terjadi ketika kami mengetahui bahwa sumur-sumur pengeboran geothermal itu persis terletak dalam ruang hidup kami. Awalnya saat konsultasi publik tapap I pada tanggal 21 Maret 2017 oleh pihak PT SMI, kami belum tahu letak sumur-sumur pengeboran. Kami mulai menolak persis ketika pada tanggal 14/05/2018, pihak PT SMI menentukan letak sumur-sumur pengeboran itu yang berada persis di tengah ruang hidup kami.

Soal tuduhan Bupati bahwa kami menolak karena diprovokasi oleh mantan pejabat tertentu. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Kami menolak perdasarkan pikiran dan kemauan sendiri, tidak diprovokasi oleh orang lain.

Keenam, kami juga perlu mengklarifikasi soal pernyataan Bapak Bupati soal terdapat pula masyarakat Wae Sano yang setuju dengan proyek geothermal. Kami perlu menegaskan bahwa kami sebagai masyarakat penolak yang sekarang berjumlah 149 orang, semuanya berasal dari tiga kampung (Lempe, Nunang dan Dasak) yang menjadi lokasi utama sumur-sumur pengeboran. Ada pun masyarakat yang setuju yang dipakai oleh Pihak PT SMI sebagai dasar untuk melaksanakan proyek ini, sebagian besar dari antara mereka berasal dari luar ketiga Kampung ini. Bahkan ada pula yang berasal dari luar Desa Wae Sano. Ada pun masyarakat dari tiga Kampung ini yang setuju, ruang hidup mereka berbeda dengan ruang hidup kami. Mereka adalah pegawai, sementara kami adalah petani.

Ketujuh, soal tuduhan Bupati bahwa “kelompok masyarakat yang menolak meninggalkan ruangan sosialisasi sehingga tidak mendapatkan pengetahuan tentang hasil kajian Geothermal”. Kami menegaskan bahwa dalam forum sosialisasi pada Senin 10 Februari 2020 kami meninggalkan ruangan sosialisasi pada penghujung acara, yaitu jam 5 sore, karena merasa terus ditekan dalam forum. Justru Bupati Agustinus Ch Dula sendiri yang meninggalkan forum sosialisasi lebih awal, yaitu pada jam 1 siang, persis setelah makan siang (4 jam sebelum kami meninggalkan forum itu). Akibatnya, Bupati, dalam bahasanya sendiri, “tidak mendapatkan pengetahuan tentang hasil kajian Geothermal”. Kami merasa bahwa untuk sosialisasi tanggal 10 Pebruari, Bupati hanya mendengar informasi dari orang lain, dan informasi itu tidak benar.

Kedelapan, soal tuduhan kepada pihak JPIC dan Gereja. Bupati mengatakan bahwa dirinya “sangat tidak mengerti pihak JPIC yang adalah gereja yang posisinya tidak adil, berdiri memihak kelompok kontra. Tidak memihak sedikit pun kepada kelompok pro dan kenapa tidak mengerti penjelasan para ahli.” Kami merasa bahwa pihak JPIC sudah melakukan apa yang sebenarnya. Yaitu berpihak kepada kami masyarakat kecil yang kehidupannya sedang terancam; bukan kepada perusahaan atau kelompok yang mendukung perusahaan. Kami berharap bahwa Bupati berhenti mengkriminalisasi semua pihak yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk masyarakat dan untuk lingkungan.

Demikian klarifikasi kami atas pernyataan Bupati Manggarai Barat. Kami sampaikan terima kasih kepada media yang menayangkan klarifikasi ini agar publik mendapat informasi yang benar dan berimbang.

Demikian rilis klarifikasi ini disampaikan oleh Yosef Erwin Rahmat di Labuan Bajo pada tanggal 9 Maret 2020.

Komentar

Jangan Lewatkan