oleh

Nelayan Sumba Diadukan ke Polisi

RADARNTT, Waibakul – Nelayan diadukan ke polisi terkait dugaan pengrusakan pagar yang terjadi di pesisir pantai Aili, Konda Maloba, kabupaten Sumba Tengah menjadi sorotan publik khususnya di grup media sosial. Hendak ingin kembali ke rumah setelah melaut, jalan utama yang biasa diakses ditutup oleh pemilik atau pengelola lahan di pesisir pantai.

Kejadian ini bermula ketika Soni Hawolung (42) dan ketiga rekannya pulang ke rumah yang berada di Wanukaka untuk mengambil bekal makanan dari melaut di pesisir pantai Aili, desa Konda Maloba, kecamatan Katiku Tana Selatan, kabupaten Sumba Tengah harus berurusan dengan pihak penegak hukum karena menaiki pagar yang ditutup oleh pengelola lahan di pesisir pantai Aili.

Nabas Rina Maloya (42) menuturkan bahwa saat itu dia bersama nelayan lainnya hendak kembali pulang ke rumah, karena cuaca memburuk dan gelombang tinggi sehingga berlabuh di pesisir pantai Aili yang biasa disinggahi oleh para nelayan yang mencari ikan.

“Saat hendak menuju jalan keluar untuk pulang kami tidak bisa keluar karena jalan sudah ditutup dengan pagar (gerbang) dan ada penjaganya. Saya menjelaskan kepada petugas ingin pulang mengambil bekal namun pihak pengelola lahan tersebut tidak menginginkan mereka melewati jalan tersebut dengan alasan tanah ini sudah dibeli,“ ungkap Nabas.

Karena kendaraan yang ditumpangi mereka sedang berada di luar pagar akhirnya mereka pun menaiki pagar tersebut untuk bisa kembali ke rumah, adu mulut pun terjadi antara nelayan dan pihak pengelola. Pihak pengelola menuduh para nelayan merusak gerbang yang kemudian berujung pada laporan polisi.

Nabas menjelaskan bahwa jalan tersebut merupakan jalan utama yang sering dilewati para nelayan untuk mencari ikan, siput, gurita saat air laut surut, namun sejak adanya pagar atau gerbang pembatas menuju pantai para nelayan kesulitan untuk masuk mencari ikan, jika melewati jalan lain jaraknya lebih jauh sekitar 1 kilometer untuk sampai di pesisir Aili.

“Seharusnya pantai tidak boleh dipagari apalagi jalan menuju pantai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dimana terdapat fasilitas lopo tapi mengapa ditutup oleh pengelola lahan,” tegas Nabas.

Pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 08.30 Wita sehari setelah kejadian tersebut Joseph Eko Kristanto Tako melaporkan Soni Hawolung kepada kepolisian sektor Katiku Tana dengan Nomor Laporan Polisi : LP/PID/8/29/ V/ 2020 / Res.SB/Sek.Ktn terkait Tindak Pidana Pengrusakan yang terjadi pada Hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wita di pintu gerbang Aili, desa Konda Maloba, kecamatan Katiku Tana Selatan, kabupaten Sumba Tengah.

WALHI NTT Mengecam Upaya Kriminalisasi Nelayan

Eksekutif Daerah WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi saat di hubungi media via WhatsApp Selasa,(2/6/2020) terkait persoalan di pesisir pantai Aili mengatakan bahwa pemerintah daerah “kalah” dan tidak mampu melindungi wilayah pesisir. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam belum dipahami baik oleh pemerintah daerah Sumba Tengah, seharusnya pemerintah menggunakan regulasi tersebut untuk meminimalisir upaya kriminalisasi nelayan.

“Kasus di wilayah kelola rakyat khususnya di daerah pesisir Sumba sudah sering terjadi, berdasarkan laporan yang di terima oleh Walhi NTT di tahun 2020 ada kasus pantai Hairuaka Sumba Timur dan pantai Aili, Sumba Tengah artinya bahwa ada sikap pembiaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal mengurusi warga pesisir dan ruang hidupnya. Ini fakta bahwa perlindungan terhadap nelayan dan wilayah kelola rakyat sangat rendah, di sisi lain adanya kriminalisasi nelayan,“ ungkap Umbu Wulang.

Oleh karena itu, WALHI NTT mengecam praktik penguasaan pesisir yang merupakan wilayah kelola nelayan dan itu sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. WALHI NTT meminta pihak pemerintah untuk lebih melindungi nelayan, karena selama ini nelayan selalu menjadi korban dari privatisasi pesisir di pulau Sumba.

“Selanjutnya pemerintah harus kembali mengevaluasi seluruh wilayah pesisir, pendataan kembali aset-aset negara dalam konteks sempadan pantai. Ini merupakan perintah undang-undang,“ tegas Umbu Wulang. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan