oleh

Pejabat Birokrasi Harus Bekerja dan Melayani Masyarakat Secara Tulus 

-Alor, Daerah-897 views

RADARNTT, Kalabahi – Seluruh pejabat struktural atau pejabat birokrasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor harus bekerja secara tulus, jujur, disiplin dan loyal terhadap bangsa dan negara.

“Saudara-saudara yang dilantik hari ini karena memiliki kemampuan, kepantasan dan kelayakan untuk mengemban tugas dan tanggujawab dalam jabatan struktural, Ini juga merupakan berkat dari Tuhan bagi saudara-saudara. Untuk itu, kerjalah dengan jujur dan tulus membangun bangsa dan negara terutama membangun kabupaten Alor”.

Hal ini ditegaskan Bupati Alor Amon Djobo pada Acara Pengukuhan/Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Dua), Jabatan Administrator (Eselon Tiga) dan Jabatan Pengawas (Eselon Empat) yang digelar di Aula Tara Miti Tominuku Kantor Bupati Alor, Selasa, (21/1/2020) sebagaimana Siaran Pers Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Alor John B. Modu, yang diperoleh radarntt.co.

Upacara Pengukuhan/Pelantikan pejabat struktural, menurut Bupati Alor dilaksanakan karena adanya perubahan Nomenklatur dan Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah serta pengisian jabatan struktural yang lowong di Sekretariat DPRD Kabupaten Alor.

Kepada Pejabat Struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor, Bupati Djobo secara tegas mengingatkan agar bekerja secara baik, jujur dan tulus sebagai pelayan yang memberikan kontribusi administratif bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD
Menurut mantan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Alor, aparatur yang bertugas di Sekretariat DPRD mulai dari Sekretaris DPRD, Kepala Bagian sampai dengan staf pelaksan harus melaksanakan tugas dan pelayanan secara tulus sehingga hubungan baik antara pemerintah dan DPRD dapat terjalin dengan baik.

“PNS yang bekerja di Sekretariat DPRD dari Sekretaris, kepala bagian sampai dengan staf pelaksana harus mengabdi sebagai seorang pelayan, harus tulus dan sungguh-sungguh melayani dan mampu menjaga hubungan yang harmonis antara Pemerintah dan DPRD, jika saudara-saudara tidak mampu maka saya akan copot jabatan saudara. Ingat saudara-saudara tidak hanya bertangungjawab kepada Bupati tetapi bertanggungjawab pula kepada ketua DPRD Alor”, tandas Bupati Djobo.

Ketua DPRD Alor Enny Anggrek dalam sambutannya mengatakan, Lembaga DPRD mendukung pelaksanaan pelantikan pejabat struktural sebagai upaya konsolidasi, pemantapan dan penguatan mesin birokrasi sehingga aparatur birokrasi dapat menjalankan tugas, peran, fungsi dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara baik dan lancar.
Untuk itu, Ia harapkan pelantikan tersebuti harus diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat yang dilantik sebagai seorang aparatur negara dan abdi masyarakat yang telah berikrar untuk bersedia bekerja dan ditempatkan dimana saja.

“Saudara-saudara harus pahami bahwa saudara-saudara adalah aparatur negara dan abdi masyarakat yang telah bersumpah untuk bekerja dan ditempatkan dimana saja”, tutup Ketua DPRD Alor.

Terkait Perubahan Nomenklatur, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Alor Bertelens Bakoil mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja sekretariat Daerah dan Peraturan Bupati Alor Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah maka 10 Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Alor mengalami perubahan nomenklatur dan unit kerja. Karena itu, pejabat struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Alor harus mengikuti pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan termasuk Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Perubahan nomenklatur Badan Pengelola Perbatasan menurut mantan Camat Alor Timur Laut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Alor.

Lebih lanjut Kabag. Organisasi mengatakan, pejabat struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor juga mengikuti pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan. Hal ini didasari Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 821.23-24 DUKCAPIL Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 13 Januari 2020.

“Pengukuhan/Pelantikan Jabatan Struktural hari ini dilakukan untuk pengukuhan pejabat struktural pada sekretariat DPRD dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah serta pejabat struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, sedangkan pelantikan beberapa pejabat dilakukan untuk mengisi beberapa jabatan yang lowong”, tutur Kabag. Organisasi. (Bagian.Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Alor/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan