oleh

Pembaru Flotim Gelar Diskusi Soal Bangsa

RADARNTT, Larantuka – Oraganisasi Pemuda Baru Indonesia (Pembaru) Cabang Flores Timur (Flotim) menggelar diskusi online via whatsapp merespon situasi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 serta sekema kebijakan rezim Jokowi-Ma’aruf di tengah pandemi Covid-19.

Diskusi yang digelar Selasa, (16/6/2020) melalui whatsapp ini diikuti oleh sekitar 70-an peserta ini mengambil tema “Situasi masyarakat dan sekema kebijakan Rezim Jokowi-Ma’aruf menangani pandemi Covid-19”.

Ketua Pembaru Pusat, Catur yang juga sebagai pemateri dalam diskusi tersebut menyampaikan, kebijakan Joko Widodo sedari awal hanya berputar-putar pada “istilah” untuk melakukan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 melalui pembatasan sosial. Pertama kali Joko Widodo mengeluarkan istilah pembatasan sosial (social distancing).

Kemudian muncul lagi dengan pembatasan aktivitas dengan istilah physical distancing. Joko Widodo bahkan sempat akan menggunakan undang-undang usang untuk memayungi status darurat sipil sebelum kemudian menetapkan kebijakan terakhirnya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau darurat Kesehatan Masyarakat pada awal April 2020 atau hampir sebulan setelah kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia, bisa dibayangkan ketidaksiapan pemerintah Indonesia sebenarnya.

“Masalahnya sebenarnya adalah pemerintah Indonesia kemudian tidak meletakan upaya penanganan atas Covid-19 pada bagaimana menyelamatkan rakyat baik secara kesehatan maupun sosial dan ekonomi,” tegas Catur.

Hal ini, kata Catur, terlihat pada PSBB yang dijalankan lebih banyak pada pembatasan sosial dengan penutupan berbagai operasionalisasi fasilitas umum, kemudian anjuran personal untuk menjalankan protokol kesehatan. Sementara jaring pengaman sosial untuk rakyat justru diterapkan dalam bentuk yang paling minimum. Sisanya kemudian hanya himbauan yang sifatnya personal untuk menetapkan protokol kesehatan minimum.

Catur menjelaskan, Pemerintahan Joko Widodo menetapkan anggaran sebesar Rp 405 triliun untuk penanganan Covid-19. Dari total anggaran tersebut sebagian dialokasikan untuk bantuan langsung terhadap rakyat. Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 200 ribu untuk 10 juta keluarga atau naik dari sebelumnya 9,2 juta keluarga (KPM). Terutama komponen PKH Ibu Hamil, anak usia dini, lansia dan disabilitas yang mengalami kenaikan jumlah penerima.

“Kemudian melalui kartu sembako yang juga senilai Rp 200 perbulan untuk 20juta keluarga dengan syarat terdaftar sebagai keluarga prasejahtera. Demikian juga insentif tarif listrik untuk 450 volt dan 900 volt (tarif 50persen) untuk tiga bulan,” jelas Catur.

Catur juga menyampaikan bahwa program-program Bansos seperti PKH bukanlah khusus bantuan untuk korban Covid-19. Program tersebut adalah program bansos rutin pemerintah, hanya kebetulan saat pandemi Covid-19 ini saja kemudian program ini semakin diangkat. Termasuk dengan peningkatan jumlah penerima.

Di tengah pendiskusian ini adapun beberapa pertanyaan penting dari peserta salah satunya adalah dari peserta bernama Waty Tulit dari Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) Cabang Yogyakarta, menanyakan bagaimana mengatasi dampak dari Covid-19 bagi perempuan salah satunya adalah angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat.

Pertanyaan ini direspons oleh pemateri dengan jawaban bahwa kekerasan terhadap perempuan di tengah pandemi ini tidak terlepas dari dampak ekonomi di tengah pandemi ini.

Catur menambahkan bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat membuat banyak sekali problem seperti terjadi gelombang PHK yang besar-besaran. Hal inilah yang membuat angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat.

Sehingga bagi Catur terkait hal tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan dan rakyat untuk melawan kekerasn atau solusi yang harus didapatkan. Dalam hal memang jika didukung dengan gerakan yang cukup kuat maka bisa menjadi kampanye untuk menuntut negara memberikan perlindungan ekonomi bagi keluarga agar kekerasan dalam rumah tangga bisa dikurangi.

“Hal tersebut bisa menjadi perjuangan yang bisa dilakukan dengan keadaan apapun, karena jaminan sosial dan ekonomi memang menjadi hak rakyat dan itu dipastikan akan mengurangi konflik antar rakyat jika terpenuhi termasuk dalam lingkungan keluarga,” kata Catur.

Selanjutnya, Firman Adonara menanyakan apabila dalam implementasi pencegahan Covid-19, ini terjadi penyumbatan dalam proses plaksanaan dan masalah utamanya adalah masyarakat sendiri. “Bagaimna perananan pemerintah dalam menangani hal tersebut agar tidak memberikan pengaruh negatif yang berdampak pada kita semua?,” ungkapnya.

Pertanyaan ini direspons oleh pemateri dengan mengatakan, “Dalam usaha pencegahan Covid-19 memang ada dua soal utama yaitu pemerintah di satu sisi dan rakyat di sisi lain. Pemerintah memiliki tugas untuk membuat regulasi dan dengan infrastrukturnya menjalankan dan mengawasi. Sementara rakyat memiliki hak untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan untuk memudahkan mereka melaksanakan apa yang dikeluarka oleh pemerintah misalnya mendapatkan sosialisasi tentang regulasi kesehatan (protokol kesehatan), mendapat jaminan kepastian sosial dan ekonomi ditengah pandemi dan lain sebagainya,” tegas Catur.

Terkait dengan penyumbatan yang diakibatkan oleh rakyat, lanjut Catur, hal tersebut seringkali ditemukan sebagai akibat rakyat tidak mendapatkan jaring pengaman sosial yang cukup yang membuat mereka tidak memperdulikan aturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Dan itu, menurut Catur, memang banyak sekali terjadi, orang tetap kerja karena harus kerja sehari untuk makan sehari, atau bahkan nekad pulang kampung karena sudah tidak sanggup hidup di kota akkibat usaha yang bangkrut, PHK dan uang habis dan lain sebagianya.

“Peranan pemerintah untuk mencegah ini memang banyak, tapi dalam aspek sosial ekonomi salah satunya adalah meminimalisir kerugain rakyat misalnya dengan melarang adanya PHK, atau pemotongan upah, atau dengan memberi subsidi terhadap pekerja informal seperti pengemudi online dan lain sebagainya,” tegas Catur. (LB/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan