oleh

Perangkat Desa dan BPD Terima BST, Kadis Sosial Ngada Angkat Bicara

-Daerah, Ngada-3.769 views

RADARNTT, Bajawa – Terkait informasi yang beredar saat ini, Perangkat Desa dan BPD ikut terima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Boba 1, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada memantik Kepala Dinas (Kadis) Sosial angkat bicara.

Dihubungi media ini, melalui sambungan telepon Jumad, (15/5/2020 ) Kadis Sosial Kabupaten Ngada Yohanes Vianey Siwe menjelaskan nama-nama penerima BST tersebut dikirim langsung dari Pusat melalui kantor pos. Dan PT Pos Indonesia langsung kirim ke setiap Desa tidak melalui dinas.

Menurut Vianey, data tersebut diambil dari Badan Statistik Kabupaten, kemudian dikirim ke pusat data informasi Kementerian Sosial pada tahun 2015/2016.

“Dengan adanya perangkat Desa, PNS, maupun orang sudah meninggal masuk sebagai penerima BST saat ini. Itu, ketika 5 tahun lalu ada petugas statistik Kabupaten turun mengambil data di masyarakat mereka belum terdaftar sebagai perangkat desa, PNS bahkan meninggal,” jelas Vianey.

Vianey menegaskan bahwa perangkat Desa, PNS dan orang yang sudah meninggal namanya sudah terdata sebagai penerima BST tersebut, mereka tidak boleh terima maupun mewakili keluarga. Seperti Perangkat Desa dan PNS bisa sampaikan ke kepala desa sehingga dana tersebut kembali ke Pusat. Maupun, orang sudah meninggal, desa harus lapor ke pusat dengan lampirkan akte kematian. Tidak diperbolehkan mengganti orang lain untuk terima BST ini.

Yohanes Vianey Siwe juga menjelaskan kejadian di wilayah Desa Boba I, Kecamatan Golewa Selatan yakni adanya sejumlah masyarakat mendatangi Posko Covid-19 Kabupaten Ngada di Kantor BPBD Ngada Kemarin. Dengan tujuan untuk menyampaikan keluhan dan sekaligus protes terhadap Pjs Kepala Desa Boba I yang dinilai penyaluran BST di Desa Boba I tidak tepat sasaran.

“Kejadian tersebut seolah tuding Pjs Kepala Desa daftarkan keluarga sebagai penerima BST bahkan perangkat desa. Padahal kepala desa tidak tahu juga soal daftar nama penerima bantuan ini dan juga tidak ada kepala desa tambah hingga kurang nama penerima BST. Karena semua dari pusat,” tutur Vianey.

Dirinya meminta agar nama-nama penerima bantuan dan masyarakat bisa langsung ke kantor Dinas, agar dirinya mengecek nama penerima bantuan yang terdata di pusat. Sehingga situasi ini bisa kondusif. “Saya hanya takutnya, jangan sampai Pjs Kepala Desa dan yang terdata sebagai penerima bantuan menuntut dan melaporkan pencemaran nama baik,” tutupnya Vianey. (FX/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan