oleh

Pergeseran Anggaran untuk Covid-19 Wajib Diketahui DPRD

RADARNTT, Kupang – Pergeseran anggaran senilai kurang lebih Rp 45 miliar untuk penanganan wabah Covid-19 dalam APBD Kota Kupang tahun anggaran 2020 wajib mengikuti mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama DPRD.

Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek kepada media ini, Jumat (3/4/2020).

“Kami DPRD secara khusus Banggar tidak tahu sama sekali, karena kami hanya dengar pemberitaan saja,” ungkap  Ewalde Taek.

Menurut Ewalde Taek, pemerintah mestinya memahami mekanisme pembahasan dan penetapan anggaran, dan hal ini yang harus dikedepankan dalam melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan.

“Sebelum pemerintah bicara semua terkait besaran alokasi anggaran dan peruntukkannya ke media, harusnya melewati mekanisme persidangan dulu, yakni Banggar,” tegas Ewalde Taek.

Karena dukungan politik anggaran, kata dia, ada di ruang persidangan, dan regulasi mengamanatkan hak budgeting ada pada dewan. “Sehingga saran saya sebelum terlambat karena uang harus segera dipakai maka sidang dulu, saya yakin tidak akan alot karena ini untuk kepentingan rakyat banyak, tapi dewan harus tahu program/kegiatan apa yang digeser disertai jumlahnya,” tegas Ewalde.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem, Yuvensius Tukung bahwa APBD Kota Kupang sudah ditetapkan bersama pemerintah, namun mencermati situasi dan kondisi darurat mengganasnya virus Corona maka perlu dilakukan langkah segera pencegahan dan antisipasi penanganan serta intervensi dampak ikutan seperti ekonomi dan sosial.

“Untuk itu, memerlukan reposisi anggaran dan sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat termasuk yang sudah dipublish oleh pak walikota. Tentu kita wajib menjalankan amanat dari pemerintah pusat dalam rangka menghentikan penyebaran virus, upaya penanganan pasien dan dampak terhadap ekonominya. Atas hal ini kita sangat mendukung,” tutur Yuven Tukung, Jumat (3/4/2020).

Namun reposisi anggaran, kata Yuven Tukung, harus dilakukan atas persetujuan bersama DPRD minimal dibahas dan diputuskan di Banggar bersama TAPD. Agar sama-sama tahu mata anggaran apa yang digeser dan dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat Covid-19.

“Kita sangat mendukung untuk tanggap darurat, bahkan perlu ditambahkan anggarannya kalau memang dibutuhkan lebih,” imbuh Anggota Banggar.

Menurut Yuven Tukung, bila masih memungkinkan reposisi anggaran yang dinilai peruntukannya masih bisa ditunda pelaksanaan ke tahun depan. Misalkan pakaian seragam siswa/siswi, penataan taman dan anggaran lampu jalan yang nilai anggaran sangat besar.

“Kita ketahui bahwa kita memerlukan anggaran yang cukup besar akibat dampak dari virus corona. karena itu memerlukan langkah bijak dan keberanian dalam mereposisi anggaran dimaksud,” tegasnya.

Tetapi menurut dia semua langkah yang diambil pemerintah harus sesuai mekanisme pembahasan dan penetapan anggaran yang sudah diatur, agar tidak berdampak hukum.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak pemerintah dalam hal ini Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang belum memberikan tanggapan atas pesan whatsapp yang dikirim terkait pergeseran anggaran.

Untuk diketahui, Kota Kupang merupakan daerah yang tertinggi jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebanyak 126 orang. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan