oleh

Perintah Jokowi, Kejari Labuan Bajo Siap Berantas Mafia Tanah

-Daerah, Mabar-1.296 views

RADARNTT, Labuan Bajo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur siap memberantas para mafia tanah yang menghambat investasi kawasan wisata super premium Labuan Bajo.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Labuan Bajo, Iqbal SH MH, menyusul instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat, demi mengerek iklim investasi di kawasan wisata Labuan Bajo.

“Hal yang mendasar adalah memberantas para mafia tanah yang menghambat investasi di Labuan Bajo, sesuai perintah Bapak Presiden Jokowi bahwa harus selesaikan persoalan sengketa tanah. Karena Labuan Bajo menjadi perhatian investor,” ujar Iqbal kepada Radarntt.co, di ruang kerjanya, Jumat, (13/3/2020).

Dikatakan Iqal selain menyelesaikan sengketa lahan milik masyarakat, Ia juga berkomitmen menuntaskan sengketa lahan milik Pemda yang telah dijual oknum masyarakat ke para investor.

“Dan yang menjadi fokus kita aset pemerintah yang diklaim milik masyarakat tertentu kemudian dijual ke investor. Kita akan kembalikan aset pemerintah,” kata Iqbal.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat, pada Selasa, 10 Maret kemarin.

Tujuannya untuk menyelesaikan masalah terkait pemulihan aset atau sengketa pertanahan. “Perjanjian kerja sama bidang Datun diteken langsung oleh Kajari dengan Kepala BPN/ATR Manggarai Barat Pak Abel Asa Mau di Kupang,” ujar Iqbal.

Sementara tujuan dari perjanjian tersebut jelas Iqbal adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

“Terkhusus dalam penyelesaian masalah terkait pemulihan aset atau sengketa pertanahan di Labuan Bajo. Apalagi akhir-akhir ini Labuan Bajo banyak sekali perkara sengketa lahan,” kata Iqbal.

Saat ini tutur Iqbal sudah ada perjanjian. Jadi, misalkan nanti mereka mau meminta LO (Legal Opinion, red) mereka bisa menyurati kita. “Atau mungkin ada gugatan terhadap BPN, kita siap menjadi Jaksa Pengacara Negara,” tutur Iqbal. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan