oleh

Perlu Perdes Cegah Perdagangan Orang

-Alor, Daerah-281 views

RADARNTT, Kalabahi – Pemerintah desa perlu membuat peraturan desa (Perdes) untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya.

Selain itu, perlu dibangun sistem secara baik yang berbasis desa. Artinya, Pemerintah Desa harus berperan aktif mencegah terjadinya perdagangan orang melalui pengawasan yang baik dengan menyusun Perdes yang mengatur tentang perjalanan atau bekerja ke luar negeri.

“Kabupaten Alor adalah kabupaten kepulauan, kita tidak mungkin membuat Pos Pengawasan di semua tempat. Saya harap semua pihak berperan aktif dalam melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kepala Desa dan tokoh masyarakat/BPD dapat bermufakat untuk membuat aturan yang mengatur tentang perjalanan warganya keluar dari desa untuk bekerja di luar negeri.”

Demikian penegasan Bupati Alor Amon Djobo saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Keimigrasian Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (CPMI-NP) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Hotel Simfony, Kalabahi Kamis (3/9/2020).

Kegiatan yang diselenggarakan menggunakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, dihadiri antara lain, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT) Marciana D. Djone, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Sjachril, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Alor, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perwakilan Kejaksaan Negeri Alor, Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Alor, Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Kepala Sub Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Lurah/Kepala Desa se-kecamatan Teluk Mutiara dan sejumlah undangan lainnya.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) lanjut Bupati Djobo, berdampak pada laki-laki, perempuan maupun anak-anak.dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi di seluruh wilayah Indonesia, korban dieksploitasi pada berbagai sektor antara lain, pertanian, konstruksi, pekerjaan domestik, industri hiburan, pekerja seks dan sektor lainnya.

Korban TPPO kata Bupati Djobo beragam usia, asal, wilayah atau latar belakang etnis dan pendidikan. Para pelaku TPPO menurutnya Bupati Djobo dapat melakukan tindak pidana ini karena kemudahan memalsukan dokumen. Para pelaku TPPO merupakan kelompok terorganisis serta menggunakan jaringan yang tidak mengenal batas wilayah ataupun mempedulikan nilai moral. Untuk itu, Bupati Djobo harapkan semua pihak termasuk peserta sosialisasi dapat membantu pemerintah melakukan pengawasan dan pencegahan TPPO di Kabupaten Alor.

“Kompleksitas bentuk kejahatan ini membuat sulit untuk diatasi, apalagi para pelaku TPPO kebanyakan kelompok yang terorganisir baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, saya harap bapak/ibu peserta sosialisasi dapat mengikuti secara baik kegiatan ini sehingga dapat menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun keluarga kita agar tidak menjadi korban pelaku perdagangan orang”, tutup mantan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan HAM Setda Alor.

Terkait kegiatan soialisasi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D. Djone, menuturkan, kegiatan sosialisasi tenaga kerja non prosedural merupakan salah satu tugas pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah yang wajib dilakukan melalui kegiatan pengawasan keimigrasian.

Menurut Kakanwil Kemenkumham, jumlah tenaga kerja non prosedural di Propinsi NTT sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum terkait bagaiman bekerja ke luar negeri dengan baik. Melalui sosialisasi ini kata Kakan Kemenkumham, para peserta dapat memperoleh informasi yang baik dan berguna, yang selanjutnya dapat disampaikan kepada masyarakat bagaimana bekerja keluara secara prosedural.

“Saya harap mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, kita memperoleh pemahaman dan kesadaran bagaimana mengurus calon tenaga kerja kertika bekerja di luar. Sosialisasi ini juga dapat memotivasi kita terutama para kepala desa dan camat untuk memulai dan menata kembali regulasi yang baik dalam melakukan pencegahaan TPPO berbasis desa”, harap Kakanwil.

Usai acara pembukaan, dilanjutkan pemaparan materi oleh tiga pemateri, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D Djone, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Kasat Reskrim Polres Alor, IPTU Mansur Mosa dengan materi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan materi terakhir disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor, Muhamad Baesaku, yang menyajikan materi dengan tema Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan CPMI-Non Prosedural. (Lia Kandars-Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Alor/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan