oleh

Proyek Jalan Dadawea Pomamana Mangkrak, Ini Hasil Wawancara Kadis PUPR Ngada

RADARNTT, Bajawa – Proyek peningkatan jalan Dadawea menuju Pomamana menggunakan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar lebih tak kunjung selesai.

Pantauan radarntt.co di lokasi pekerjaan, Senin (27/1/2020) sekitar pukul 09.30. Proyek yang dikerjakan CV Gatra Mandiri ini hanya terlihat 5 orang karyawan asal Manggarai yang sedang mengerjakan deker di Desa Dadawea.

Ditemui di lokasi pekerjaan proyek, Hendrikus Geras mengatakan, “Kami direkrut sebanyak 5 orang pekerja untuk  menyelesaikan pekerjaan pembangunan deker dan saluran drainase dengan panjang kurang lebih 30 Meter,” ujarnya.

Ditemui awak media di ruangan kerjanya, Senin (27/1/2020) sekitar pukul 11.30, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ngada, Silvester Tewe mengatakan, proyek jalan Dadawea-Pomamana sudah habis masa kontrak sejak 6 Desember 2019 dan diadendum dan masa kontrak selesai 31 Desember 2019.

Berikut petikan wawancara:

Radarntt.co : Berapa uang muka yang sudah dicairkan untuk pembangunan jalan Dadawea-Pomamana?

Kadis PUPR Ngada : Proyek jalan tersebut dengan dana sebesar Rp 2,9 miliar lebih bahwa sudah pencairan uang muka sebesar 30 persen dan menurut saya bahwa itu sudah ada modal mereka untuk bekerja.

Radarntt.co : Apakah hanya uang muka saja dinas PUPR Ngada untuk CV Gatra Mandiri Pak?

Kadis PUPR Ngada : Bukan hanya uang muka saja tetapi ada termin juga.

Wawancara sebelumnya Kadis PUPR Ngada sebutkan denda dihitung sejak awal tahun hingga masa selesai proses pekerjaan proyek.

Radarntt.co : Kenapa tidak dihitung dendanya sejak Desember ketika masa kontraknya selesai tapi ini dihitung dendanya sejak awal Januari Pak?

Kadis PUPR Ngada : Setiap Proyek itu ketika dari pihak CV mengajukan adendum dalam masa tahun anggaran, bukan hak tetapi kita memberikan kesempatan. Ketika adendum itu melampaui tahun anggaran, maka sesuai regulasi wajib dikenakan denda.

Radarntt.co : Bagaimana cara hitungan dendanya Pak?

Kadis PUPR Ngada : Berdasarkan rumusan aturannya 1 per mil kali nilai sisa atau 1 per mil kali jumlah hari keterlambatan. Misalnya sudah 27 hari terlambat per 1000 kali jumlah sisa pekerjaan.

Radarntt.co : Denda tersebut akan dibawa kemana Pak?

Kadis PUPR Ngada : Denda akan dipungut melalui bendahara penerima penyetor dinas PUPR baru kita stor ke khas daerah. Denda tersebut akan menjadi pendapatan daerah.

Radarntt.co : Apakah Pak Kadis sendiri optimis bahwa proyek tersebut akan selesai?

Kadis PUPR Ngada : Saya tetap punya keyakinan itu untuk selesai karena kami sudah ada surat pernyataan. “Kalaupun tidak selesai tentunya punya regulasi dan aturan yang ada kepada bersangkutan kita ambil tindakan,” tegas Tewe. (FX/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan